Presiden Joko Widodo menyatakan akan bertindak tegas terhadap Malaysia dalam konflik daerah perbatasan Ambalat. Presiden Jokowi kesal dengan sikap Malaysia yang kembali memancing konflik.
.
YUSKA APITYA AJI ISWANTO
[email protected]
Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, menyatakan Presiden Jokowi telah mengetahui ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat, menyusul laporan Panglima TNI bahwa sembilan pesawat tempur Malaysia sepanjang tahun ini menerobos wilayah udara RI di kawasan itu.
“Sudah ada yang disampaikan Presiden ke Menteri Luar Negeri. Kedaulatan dijaga, jangan dikompromikan,†kata Andi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6). Panglima TNI Jenderal Moeldoko sebelumnya telah mengirim surat resmi ke Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, meminta Pemerintah RI untuk segera mengirim nota protes kepada Malaysia. “Jadi (instruksi Jokowi agar) bertindak tegas kepada pemerintah Malaysia terkait Ambalat,†ujar Andi.
TNI khawatir perilaku jet-jet tempur Malaysia yang kerap nyelonong masuk Ambalat berujung pada lepasnya blok laut kaya minyak itu dari tangan Indonesia. “Jika pemerintah tak melayangkan nota protes ke Malaysia, maka bisa terjadi seperti Sipadan dan Ligitan. Alasan Malaysia (dalam kasus Sipadan dan Ligitan) adalah karena mereka melintasi wilayah tersebut dan kita biarkan, tidak kita protes,†kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya, Kamis (18/6/2015).
Menurut Fuad, Malaysia hanya berani masuk Indonesia jika wilayah udara Kalimantan dan Sulawesi tak dijaga. “Jika pesawat kita ada di sana, mereka tak mau melakukan itu. Namun jika mereka tahu tak ada pesawat di Tarakan, mereka masuk. Kalau kita kejar dari Jawa, mereka keburu hilang,†kata dia.
Ambalat yang dekat perbatasan Kalimantan Timur dengan Sabah, Malaysia, merupakan blok laut kaya minyak seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Selat Makassar atau Laut Sulawesi.
Wilayah itu kerap menjadi biang keributan Indonesia dan Malaysia mulai dekade 1960-an. Apalagi sejak 1979 Malaysia membuat peta tapal batas kontinental dan maritim baru dengan memasukkan Blok Ambalat ke dalam wilayahnya sehingga memicu protes RI.
Perseteruan kedua negara memuncak pada 2002 ketika Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia atas sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di perairan Ambalat.
Terpisah, pengamat pertahanan nasional Indonesia Edy Prasetyono mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tidak salah mengambil langkah dalam upaya penyelesaian sengketa Blok Ambalat dengan pemerintah Malaysia. “Pemerintah jangan mudah terjebak pada pemikiran jangka pendek,†kata Edy.
Ketua Program Studi Pascasarjana Departemen Hubungan Internasional FISIP UI itu mengatakan penyelesain konflik sengketa lahan atau wilayah dipastikan membutuhkan waktu yang sangat lama.
Dengan begitu, ujar Edy, pemerintah jangan terlalu cepat membuat konsesi atau pernyataan yang tidak memposisikan kekuataan Indonesia dalam mempertahankan wilayah Ambalat. “Dalam proses (penyelesaian sengketa) yang panjang itu jangan menunjukkan sikap kita yang mundur, jangan sedikitpun,†ucap Edy dengan tegas. “Di mana-mana yang namanya persoalan sengketa wilayah itu tidak bisa cepat penyelesaiannya,†kata dia.
Bahkan, lanjut Edy, kalau pun harus memakan waktu hingga 100 tahun tidak menjadi masalah. “Yang penting pemerintah kita punya komitmen dan konsisten untuk mempertahankan terus kawasan itu (Ambalat),†tutur Edy.
Edy lantas mencontohkan kekalahan Indonesia akibat dari kesalahan pemerintah dalam mempertahankan suatu wilayah yang bersengketa dengan negara tetangga. “Kasus Sipadan dan Ligitan yang jatuh ke tangan Malaysia,†ucapnya.
Selain kasus sengketa dua pulau yang berada di Selat Makassar itu, Edy juga mencontohkan kekalahan Indonesia dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pada lepasnya Timor Timur. “Jangan sampai terulang lagi. Apalagi wilayah-wilayah yang menjadi sengketa cukup banyak,†ujar Edy yang pernah menjadi pengamat pertahanan di Centre of Strategic International Studies (CSIS) itu.
Edy menambahkan, selain pemerintah harus lebih tegas dalam berdiplomasi, penguatan secara riil juga harus ditunjukkan dengan cara membangunan kekuatan pertahanan di titik-titik yang sensitif dan strategis. Misalnya di wilayah perairan Sulawesi, Sabang, dan Natuna. “Strategis di sini dilihat dari banyak sisi, dari mulai kekayaan alam hingga pusat interaksi,†tutur Edi sembari mencontohkan cara pemerintah China dalam mengklaim Laut China Selatan yang tidak pernah berubah.
TNI Siaga Satu
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, prajuritnya siaga setiap saat untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia di Blok Ambalat. Pun meski prajurit AD hanya berperan sebagai pelapis pada operasi pengamanan perairan Ambalat. “Angkatan Darat selalu siap 24 jam,†kata Gatot di Jakarta, Kamis (18/6/2015).
Ditemui pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wuryanto mengatakan institusinya tidak hanya menempatkan prajurit di daratan sekitar Blok Ambalat, tapi juga di seluruh perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. “Namanya prajurit TNI AD, bukan cuma Ambalat, tapi di mana-mana standby, siaga dalam kondisi seperti apapun,†ujarnya. Operasi pengamanan perairan Ambalat sendiri merupakan domain TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.
Saat ini TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara menggelar Operasi Sakti di sekitar Blok Ambalat. Kedua matra TNI itu menurunkan tiga kapal perang dan jet tempur Sukhoi Su-27, Su-30, serta tiga F-16 Fighting Falcon. Ini juga untuk mencegah pesawat tempur asing yang menerobos masuk ke Ambalat yang selama ini kerap menjadi sengketa Indonesia dan Malaysia.
Sementara Kementerian Luar Negeri RI mengatakan akan menindaklanjuti permintaan Panglima TNI untuk melayangkan nota protes ke pemerintah Malaysia terkait pelanggaran wilayah udara itu. Bahkan menurut Juru Bicara Kemlu RI Arrmanatha Christiawan Nasir, sejak Januari 2015 Indonesia terhitung sudah mengirimkan nota protes ke Malaysia sebanyak 7 kali.
TNI memperketat pengamanan di Ambalat karena khawatir blok laut yang kaya minyak itu bakal mengalami nasib serupa Pulau Sipadan dan Ligitan yang lepas dari Indonesia dan jatuh ke tangan Malaysia.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais menyatakan pemerintah perlu melihat apa motif sebenarnya dari aksi pesawat tempur Malaysia yang masuk ke perbatasan Indonesia. Menurut putra Amien Rais itu, masalah perbatasan tersebut bisa menjadi pekerjaan rumah bagi panglima baru Tentara Nasional Indonesia.
Selain masalah Ambalat, ketegangan di Laut China Selatan pun masuk dalam pekerjaan rumah yang harus dipikirkan Panglima TNI baru. “Panglima baru harus bisa membaca secara geopolitik efek ketegangan di Laut China Selatan terhadap Indonesia,†kata Hanafi, kemarin malam. (*)
