ERRORNYA jaringan pada pelayanan KTP dan Kartu Keluarga sejak Kamis (14/4/2016) lalu, membuat antrian panjang di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor. Bima Arya, Walikota Bogor, pun bernostalgia ingin mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Oleh : ABDUL KADIR BASALAMAH
[email protected]
Antrian bahkan mencapai ratuÂsan orang. Warga pun mengaduÂkan errornya pelayanan melalui media sosÂial. Walikota Bogor Bima Arya, Senin (18/4/2016) pun melakuÂkan inspeksi mendadak (sidak).
Beragam keluhan masyaraÂkat diterima melalui WhatÂsApp, Media Sosial ataupun Call Centre Kota Bogor. Bima Arya mengatakan, dirinya menerÂima keluhan dari warga yang khawatir adanya beberapa warÂga yang dengan akses tertentu mendapat kemudahan semenÂtara lainnya harus mengantri lama. Ia memastikan tidak ada kemudahan bagi orang-orang tertentu dalam mengurus KTP dan KK. Karena hal tersebut tiÂdaklah adil dan yang ketahuan tertangkap tangan akan diberi sanksi. “Tidak boleh ada Joki. Laporkan saja langsung nanti akan ditelusuri,†tegas Bima.
Kepala Bidang KependuduÂkan Agus Suparman menÂgatakan, antrian ini imbas dari matinya jaringan di pusat pada Kamis (14/4) kemarin yang berÂdampak hingga sekarang. SeÂlain matinya jaringan, antrian panjang juga disebabkan fakÂtor lainnya yakni kurangnya blanko. Blangko sementara yang ada hanya 10 ribu sedanÂgkan kebutuhan mencapai 66 ribu. Tak hanya itu, kapasitas alat produksi KTP dan tinta yang kurang bagus turut menÂjadi faktor lamanya pelayanan.
“Dalam sehari hanya bisa mencetak 400 keping KTP saja dan pengurusan KTP serta KK tidak ada biaya terkecuali untuk KK jika terlambat melapor terkeÂna sanksi Rp 25 ribu,†ujar Agus.
Dalam kesempatan yang sama Bima menjelaskan, Juni mendatang, pengurusan kepenÂdudukan tidak lagi terpusat di Disdukcapil, melainkan akan dipecah di setiap kecamatan bahkan di mal agar ketidaknyaÂman dalam pelayanan seperti ini tidak terjadi lagi. “Fasilitas Disdukcapil juga akan dianggarÂkan pada anggaran perubahan untuk kenyamanan warga yang menunggu,†pungkasnya.
