SERAPAN anggaran di Kabupaten Bogor masih terus bergerak. Dalam tiga hari, serapan belanja langsung sudah mencapai 67 persen dari target Rp 3,88 triliun.
RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Pemerintah Kabupaten Bogor pun terus meningÂkatkan pengawasan agar penyedia saja segera meÂnyelesaikan pekerjaannya dan bisa melakukan penagihan.
Bupati Bogor, Nurhayanti menÂegaskan terus memantau serapan anggaran untuk seluruh pekerjaan fisik di Bumi Tegar Beriman. Ia pun menaruh perhatian khusus pada DiÂnas Bina Marga (DBMP), Dinas PenÂdidikan (Disdik) dan Dinas KesehaÂtan (Dinkes).
“Terus kami pantau kok serapannÂya, konsern kami ya pada tiga dinas itu dan manfaatnya bisa dirasakan langÂsung masyarakat. Karena merekalah pengguna anggaran terbesar. Tapi saya optimis kok akan terus meningÂkat,†kata Yanti, Kamis (17/12/2015).
Hal ini dibenarkan oleh SekreÂtaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) KabuÂpaten Bogor, Relly Gubiraely jika persentase 67 persen masih akan terus berubah setiap harinya denÂgan adanya tagihan dari peyedia setelah kontraknya selesai.
“Betul 67 persen, tapi ini masih terus bergerak dinamis setiap hari. Makin banyak yang peoyek yang selesai, makin naik persentase seraÂpannya. Tapi, potensi serapan kami masih berkisar di 90 persen,†ujar Relly lewat pesan singkat.
Relly, serapan rendah tidak sejaÂlan dengan realisasi pekerjaan fisik. “Iya, kalau serapan rendah saja mah mending, kan fisiknya ada. Kalau tidak ada pekerjaan fisik, apa yang mau diserap. Kalau ini kan tinggal penagihannya saja,†tambahnya.
Menurutnya, Pendapatan Asli DaeÂrah (PAD) Kabupaten Bogor per 14 DeÂsember telah mencapai Rp 1,85 triliun dari target Rp 1,79 triliun. “Kalau pendaÂpatan kita, sudah sampai Rp 5,74 triliun dari target Rp 5,81 triliun,†tukasnya.
Hingga akhir Desember 2015, kata Relly, potensi serapan pe Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menÂcapai 90 persen karena ada efisiensi yang kemudian menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).
“Yang 10 persenÂnya kan ada efisiensi dari setiap paket pengerjaan. KaÂlau Silpa tahun ini, diperkirakan antara Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun. Tidak beda jauh dengan tahun lalu,†kata dia.
Menurut Relly, Silpa ada kategori positif yang berasal dari efisiensi anggaran dan over target pendapatan dan Silpa negatif karena tidak terserapnya anggaran yang tersedia. (*)
