KALAPAS-SUHARMANTEMUAN AC, handphone dan adanya narapidana (napi) yang positif menggunakan narkoba di Lapas II Paledang Kota Bogor mencoreng citra dan komitmen Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), Yassona Laoly, untuk menciptakan lapas yang bersih.

ABDUL KADIR BASALAMAH/YUSKA APITYA AJI)
[email protected]

Menteri Yassona berencana akan mengevaluasi kin­erja Kalapas Pale­dang, Suharman, dalam waktu dekat ini. Menu­rut Politikus PDIP ini, selain terkait narkoba dalam lapas, Kalapas Paledang juga evalu­asi terkait kasus kaburnya tuju orang napi. “Kami evalu­asi total. Tidak hanya kalapas saja yang akan kami sanksi, sipir juga akan kami jatuhkan sanksi,” kata dia, kemarin malam.

Yasonna Hamonangan Laoly juga berjanji akan menindak tegas sipir yang diduga memberikan handphone (HP) kepada sejumlah napi di Lapas Paledang. ”Kalau ada masuk HP di Lapas, berarti ada dugaan main mata antara sipir dengan tamu,” kata dia.

Sementara itu, Komisi III DPR menagih komitmen Menkumham Yasonna Laoly un­tuk membenahi Lapas. Menyusul, kasus demi kasus miring di sejumlah lapas, terutama di Bogor. “Kemenkumham harus bertanggung­jawab. Jangan salahkan napinya, ini terus berulang. Harusnya komitmen Menkumham membenahi Lapas dijalankan,” kata Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, kemarin.

BACA JUGA :  KURANG ELOK PRAMUKA BERUBAH DARI EKSKUL WAJIB JADI PILIHAN

Menurutnya, pengamanan Lapas harus menjadi tugas yang harus diprioritasnya oleh Menkumham. Bahkan, dia menyindir Men­kumham lebih banyak mengurusi masalah konflik partai politik (parpol) ketimbang membenahi masalah Lapas. “Mungkin Men­kumham terlalu sibuk urusi parpol, jadi tugas utamanya diabaikan,” sindir politisi Partai Golkar ini.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Didik Mukriyanto menam­bahkan, masalah ini penting diklarifikasi oleh Menkumham. “ Tentunya penting diklarifi­kasi ke Menkumham. Apa yang dilakukan oleh Menkumham harus evaluasi setiap saat, melakukan pembinaan yang harus ditaati oleh pegawain­ya,” kata Didik.

Menurutnya, Men­kumham harus mem­berikan sanksi dan penindakan yang tegas kepada petugas Lapas yang “bermain” memberikan ruang pelanggaran di Lapas. “Ini pertimbangan/to­lak ukur pengawasan terhadap Lapas. Harus dilihat secara utuh, tentunya baik napi atau oknum harus dapatkan sanksi/pembinaan,” ujarnya.

BACA JUGA :  Kunjungi 8 Tempat Wisata Pantai Dekat Jakarta Ini dengan Keluarga saat Libur Hari Raya

Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Kalapas Paledang, Suharman mengata­kan, segala urusan terkait adanya napi yang menggunakan narkoba merupa­kan urusan dari Kepala Badan Narko­tika Nasional (BNN) Kota Bogor, Nugraha Setia Budi. “Soal Narkoba bisa tanyakan langsung kepada Pak Budi,” ujarnya melalui telepon selu­lar kepada BOGOR TODAY kemarin.

Ia juga enggan menjawab pertan­yaan BOGOR TODAY terkait dengan tugasny a sebagai kepala lapas un­tuk memonitor­ing kea­manan lapas dari Narkoba dan ka­burnya para ta­hanan dari Lapas Paledang Kota Bogor. “Terkait hal ini tanyakan saja kepada Pak Budi, saya tidak bisa berkomentar banyak. Udah ya, maaf saya eng­gak mau komentar dulu,” ucapnya, ber­kelit. (*)

============================================================
============================================================
============================================================