JAKARTA, TODAY—Presiden Joko Widodo ( Jokowi) berkomitÂmen akan terus turun tangan melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Tidak hanya di kota-koÂta besar di Indonesia, melainkan juga ke negara tetangga Singapura.
Singapura dikenal sebagai surga bagi para pengusaha “nakal†InÂdonesia untuk menyembunyikan uangnya. Di sana, pengusaha InÂdonesia bisa memanfaatkan berÂbagai fasilitas untuk menyembuÂnyikan kekayaannya dari kejaran wajib pajak seperti transfer pricÂing, penyembunyian aset, special purpose vehicel, hingga ke pelarÂian modal.
“Saya akan datangi Singapura, Jakarta saya ulang lagi, MakasÂsar, Semarang, BandÂung. Semua. Saya akan datang sendiri,†ungÂkap Jokowi, di depan para Kepala Kantor Perpajakan dan pegawai pajak di Istana NegÂara, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Menurut Jokowi, dengan keÂhadirannya langsung dalam sosÂialisasi program tersebut, maka mampu untuk menunjukkan kesÂeriusan pemerintah. Jokowi menÂegaskan tax amÂnesty harus berhasil.
“ Saya ingin memÂberikan pesan pemerintah serius, kita all out untuk amnesti pajak. Tapi kita suÂdah mati-matian, Pelaksana di lapanÂgan kalau tidak siap lepas kita. Sekali lagi, pro aktif, jemput bola dan jangan malah menakut-nakuti,†paparnya.
Sementara, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengakui masih ada aturan teknis terkait program pengampunan pajak atau tax amnesty yang belum diterbitkan. Ia pun berjanji akan disÂelesaikan dalam waktu dekat. “PerÂaturan pelaksanaan bisa segera disÂelesaikan dan dilengkapi. Sehingga itu bisa dijalankan dengan kesiapan seluÂruh perangkat peraturannya,†jelasÂnya, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Hal ini, menurut Sri Mulyani, sanÂgat penting untuk menunjang keberÂhasilan program yang akan berlangÂsung hingga 31 Maret 2017 tersebut. Ia tidak ingin ada informasi yang sudah disampaikan, namun aturannya beÂlum selesai.
“Jadi jangan sampai kita sudah menjelaskan ternyata ada yang beÂlum selesai, atau belum disiapkan seÂhingga kemudian menimbulkan keterÂtundaan,†terang Sri Mulyani.
Periode pertama tax amnesÂty telah berjalan sampai September 2016. Periode ini dianggap banyak diminati peserta tax amnesty, karena tarif tebusan yang dikenakan sangat rendah. “Waktunya sudah sedemikian spesifik di dalam UU Tax Amnesty, di mana dari 15 Juli sampai dengan akhir September itu rate-nya (tarif tebusan) 2%, biasanya mereka melihat itu sebÂagai insentif paling besar,†ujarnya. “Maka kita harus berusaha agar yang periode antara sekarang sampai SepÂtember akhir ini harus betul-betul mampu menciptakan trust (kepecayÂaan) tadi. Kepercayaan dan juga kenyaÂmanan dan kemudian akhirnya bisa sukses dan kita mampu membangun suatu sistem pajak yang baik,†papar Sri Mulyani.
Presiden Jokowi ingin program pengampunan pajak atau tax amnesÂty bisa berjalan dengan sempurna. Ini harus diawali dengan penciptaan keÂpercayaan publik terhadap program itu.
“Hari ini kami mendapatkan arahan dari Bapak Presiden untuk bagaimana menjalankan detil secara rapi, dan bagaimana kami membanÂgun untuk menciptakan kepercayaan publik. Jadi ini adalah pesan yang sanÂgat penting,†kata Sri Mulyani.
Poin utama dari arahan tersebut memang tertuju kepada program tax amnesty yang tengah berjalan. Akan tetapi secara umum ini akan melingÂkupi penerimaan negara secara kesÂeluruhan. “Agar seluruh personel dan organisasi siap untuk melaksanakan. Tidak hanya tax amnesty, tapi menÂgamankan penerimaan negara secara umum,†terangnya.
Dia mengakui, APBN-P 2016 disuÂsun dengan sangat ambisius. Target penerimaan dipatok cukup tinggi, seiÂring dengan besarnya kebutuhan beÂlanja negara. “Kami menyadari bahwa di dalam APBN 2016 ini selain target penerimaannya cukup ambisius, juga ditambah dengan target penerimaan dari amnesti. Jadi kesiapan dari Ditjen Pajak, seluruh jajaran petugas pajak, dan para pejabat di Ditjen Pajak untuk melaksanakan tugas negara ini menÂjadi sangat penting,†papar Sri MulyÂani.