Untitled-4DALAM urusan palsu memalsu, di negeri ini memang dahsyat. Apa saja bisa dipalsukan. Uang palsu, vaksin palsu, dan yang sedang mencuat sekarang adalah kartu BPJS palsu bertebaran.

YUSKA APITYA AJI
[email protected]

Untuk mencegah jatuh korban lebih banyak, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat meminta ma­syarakat segera melaporkan apa­bila ada temuan Kartu Badan Pe­nyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan palsu. Mapolda sudah berkoordinasi dengan seluruh polres di Jabar untuk terus menelu­suri jika ada masyarakat yang menjadi korban BPJS palsu.

KARTU BPJS PALSU BEREDAR

Edaran Kapolda Jabar ini untuk menindaklanjuti temuan kartu BPJS palsu di sejumlah daerah, yakni Cima­hi dan Kabupaten Bandung. “Setelah kejadian BPJS palsu di wilayah hukum Polres Ci­mahi dan Polres Bandung, kami dari Polda Jabar telah berkoordinasi dengan polres di masing-masing wilayah untuk dicek kembali bila ada keluhan dari warganya yang menjadi korban BPJS palsu,” ujar Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yu­nus, kepada wartawan di sela-sela pembukaan Porwarnas ke 12 di lapangan UPI, Setia­budi, Kota Bandung, Selasa (26/7/2016).

Yusri melanjutkan, apa­bila ditemukan hal serupa di daerah lain maka masing-mas­ing polres harus cepat berger­ak untuk mengusut para pelaku. “Kalau ditemukan kasus serupa dari pengem­bangan kasus ini di wilayah lain maka akan langsung kita proses,” tegasnya.

Ia pun meminta kepada masyarakat yang ada di Jawa Barat khususnya, untuk memberitahu kepada pihak kepolisian bila di tempatnya ada modus penipuan dan pe­malsuan terhadap kartu BPJS Kesehatan. Pihaknya akan membantu untuk memproses secara hukum. “Ini juga seb­agai bentuk sosialisasi kepada masyarakat, bila merasa ada pemalsuan terhadap kartu BPJS yang dimiliki agar si­lakan secepatnya melaporkan hal itu kepada pihak aparat (Polres) setempat agar bisa segera diproses,” ucapnya.

Saat ini menurut Yusri, baru ada dua pelaku yang diamankan dalam kasus pemalsuan Kartu BPJS Kes­ehatan. Setelah berhasil men­jebloskan Ana Sumarna ke jeruji Mapolres Cimahi, kini giliran Desi Dwiyani yang di­periksa oleh penyidik setelah diamankan oleh jajaran Sat Reskrim Polres Bandung. “Saat ini pelaku yang di Kabu­paten masih terus dilakukan pemeriksaan secara men­dalam,” pungkasnya.

Terkait kasus ini, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta pemerintah menin­dak tegas pelaku pembuat dan pengedar kartu BPJS Ke­sehatan palsu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di sisi lain, DPR akan memang­gil direksi BPJS. “Pemalsuan BPJS betul-betul perbuatan yang sangat melanggar dan harus ditindak dengan tegas. Saya dulu masuk tim Pansus BPJS. Tapi kok sampai dipal­sukan seperti ini. Pelanggaran membuat kita tercengang. Yang melanggar harus ditin­dak,” ujar Agus di Gedung DPR Senayan Jakarta Selatan, Selasa (26/7/2016).

Beredarnya kartu BPJS palsu tersebut, menurut Agus, mengindikasikan ad­anya kelemahan pengawasan yang dilakukan dari pihak BPJS. Agus menilai butuh pe­nyelidikan lebih dalam atas kasus tersebut, karena bisa saja terjadi di daerah lain. “Ini kejadian yang tidak disangka-sangka dan pihak BPJS yang kena permasalahan. Kita harus melihat kemungki­nan-kemungkinan apa yang mengganggu jalannya (kartu BPJS),” ucapnya.

DPR lewat Komisi IX nanti­nya akan menyelenggarakan rapat dengar pendapat dari pihak BPJS untuk meminta keterangan lebih lanjut.

“Nanti sebelum reses komisi IX bisa melaksanakan rapat dengar pendapat den­gan BPJS untuk meminta ket­erangan dan planning apa selanjutnya agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi,” tandas­nya.

Korban pemalsuan Kartu Badan Penyelenggara Jami­nan Sosial (BPJS) Kesehatan ternyata tidak hanya berada di Kabupaten Bandung Barat (KBB) saja. Pemalsuan kartu palsu menimpa warga Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Di sini korban yang memiliki kartu palsu sebanyak 65 orang.

“Setelah melakukan pengembangan dari kasus temuan BPJS palsu di Cimahi, kami (Polres Bandung) turut mengamankan satu orang lainnya dengan inisial D,” ucap Kasat Reskrim Polres AKP Niko Nurulah Adi Putra, saat dihubungi detikcom, Se­lasa (26/7/2016).

Pelaku berjenis kelamin perempuan. Dia diamankan pada Senin (25/7/2016) malam kemarin di wilayah Soreang, Kabupaten Bandung. Ber­dasarkan pemeriksaan, D masih satu jaringan dengan Ana Sumarna (42) sebagai dalang pembuatan kartu BPJS palsu di Kabupaten Bandung Barat. “Pelaku ini, berop­erasi di wilayah Arjasari, Soreang Kabupaten Bandung. Pelaku hanya mencari warga yang mau mendaftar jadi peserta BPJD saja,” jelasnya.

Selain mengamankan wanita ini, pihak Sat Reskrim Polres Bandung turut men­gamankan beberapa barang bukti yang didapat di kedia­mannya. “Ada 27 kartu BPJS palsu yang telah kita amank­an, dan kita masih akan terus dalami ini, sementara korban yang sudah ada sekitar 65 orang,” terangnya.

Pelaku dalam aksinya mendata siapa saja warga yang akan ikut dalam peserta BPJS. Lalu data tersebut di­berikan kepada Ana Sumarna. Lalu Ana mencetak kartu ses­uai dengan data warga yang berada di Kabupaten Band­ung. “Pelaku ini juga, meru­pakan satu anggota RPD,” jelasnya.

Warga Desa Arjasari pada bulan September 2015 lalu sempat didatangi oleh pihak dari RPD untuk menawarkan program pembuatan BPJS Ke­sehatan. Modusnya tak berbe­da jauh dengan modus yang telah dilakukan oleh Ana di KBB. Warga Arjasari diminta membayar Rp200 ribu oleh pelaku dengan diiming-imingi kartu BPJS tersebut bisa aktif selamanya. “Pelaku masih di­lakukan pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan,” tutup Niko.

Terkait kasus ini, Gu­bernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyikapi soal adanya penyebaran kartu palsu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kabu­paten Bandung Barat (KBB). Dia meminta agar polisi mem­berikan hukuman setimpal terhadap pelaku pemalsuan kartu asuransi tersebut. “Ini perbuatan oknum yang su­dah melampaui batas. Apa­lagi jatuhnya kepada keluarga miskin, ini menjadi kezaliman yang nyata. Syukur kasus ini tertangani oleh Polres Cima­hi, aparat harus bisa menin­dak tegas terhadap oknum pelaku,” ujarnya di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (26/7/2016).

Kartu palsu BPJS Kesehat­an ini tersebar di empat desa di Kecamatan Padalarang, yakni Desa Kertajaya, Jayame­kar, Ciburuy, dan Kertamulya. Sementara korban yang telah tertipu oleh tersangka dari ke empat desa tersebut ber­jumlah 810 Kepala Keluarga (KK) yang merupakan calon peserta dari BPJS Kesehatan. Aher memberikan instruksi kepada Dinas Kesehatan Jabar untuk segera melakukan koor­dinasi dengan Dinkes KBB agar mendata masyarakat yang menjadi korban dalam pemalsuan kartu kesehatan itu. Langkah selanjutnya ialah memfasilitasi warga un­tuk mendapatkan kartu BPJS Kesehatan yang resmi. Dia meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap oknum yang men­janjikan pembuatan kartu BPJS Kesehatan palsu, apalagi dengan biaya murah. Menurut Aher, semua ketentuan aturan pembayaran iuran BPJS telah diatur secara jelas. “Jangan percaya dengan oknum yang menjanjikan pembuatan kar­tu BPJS Kesehatan dengan bi­aya murah, bayar sekali, dan tanpa bayar iuran bulanan,” kata Aher menegaskan.

Menkes Nila F. Moeloek pun memberi tanggapan atas pembuatan kartu BPJS palsu tersebut. “Karena kartu itu yang keluarkan BPJS jadi kartu itu tidak bisa dipakai di rumah sakit karena barcode-nya tidak cocok jadi tentu kar­tunya ini yang jadi masalah,” kata Menkes Nila sebelum menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Koordina­tor PMK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2016).

Terkait korban kartu BPJS Kesehatan palsu, Menkes mengaku telah berkoordinasi dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. “Saya sudah langsung kontak by email ke Pak Fachmi dan su­dah dijawab dan kita kemarin sudah ketemu,” kata Menkes Nila.

Menkes juga mengimbau BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan masalah kartu palsu tersebut termasuk ke­mungkinan adanya calo-calo lain pembuat kartu palsu. “Ya harus diperbaiki dong, ngga bisa gitu dong, karena ini kan masalah uang, masalah iuran jadi harus segera diperbaiki,” tegas Menkes.

Terpisah, Juru bicara Badan Penyelenggara Jami­nan Sosial (BPJS) Kesehatan Irfan Humaidi, mengatakan ada cara yang mudah untuk memastikan apakah kartu BPJS yang dimiliki masyara­kat asli atau palsu. “Caranya, mengecek ke call center 24 jam BPJS 1500400 atau me­lihat di website resmi BPJS Kesehatan, www.bpjs-kese­hatan.go.id,” terangnya, ke­marin.

Cara lain yang bisa di­lakukan adalah mengecek melalui aplikasi kepesertaan BPJS yang bisa diunduh di Play Store untuk pengguna Android. “Pengujian keaslian kepesertaan itu hanya bisa dil­ihat dengan me-recheck me­lalui sistem kami, tidak bisa dilihat secara kasat mata saja,” tandasnya.(*/ed:Mina)

 

 

loading...