Untitled-3DEPOK, TODAY—Bank Dunia kembali menyatakan kekhawatiran atas rapuh­nya pertumbuhan ekonomi dunia yang disertai dengan gejolak.

Direktur Operasional Bank Dunia Sri Mulyani In­drawati, mengatakan, per­ekonomian negara berkem­bang, termasuk Indonesia, tengah menghadapi tan­tangan berat. “Padahal, se­lama dua dekade terakhir, negara berkembang meru­pakan mesin pertumbu­han ekonomi dunia,” ujar mantan Menteri Keuangan tersebut pada seminar di Fakultas Ekonomi Univer­sitas Indonesia Depok, Se­lasa (26/7/2016).

Bank Dunia sendi­ri, sambung dia, sudah melakukan revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi du­nia berkali-kali. Terakhir, Bank Dunia memangkas pertumbuhan ekonomi du­nia tahun ini menjadi hanya 2,4 persen dari sebelumnya yang sebesar 2,9 persen.

Sri Mulyani mengibarat­kan, tantangan tersebut sebagai perfect storm alias badai sempurna.

Perfect storm ini datang dalam bentuk lemahnya ekonomi dan perda­gangan dunia, perlambatan, dan pe­rubahan struktural ekonomi China disertai rendahnya harga-harga ko­moditas. “Melambatnya pertumbu­han ekonomi di China dan peruba­han struktural ekonomi China sangat memengaruhi ekonomi dunia,” terang dia.

Negara pengekspor komoditas mendapatkan hantaman paling keras dari situasi ini. Sebanyak 40 persen pemangkasan pertumbuhan ekonomi dunia berasal dari kelompok negara tersebut.

Ia menceritakan, dari kunjungan­nya ke Argentina pekan lalu, pelema­han ekspor telah merontokkan eko­nomi Argentina yang memiliki porsi ekspor ke China hingga 35 persen. “Kondisi serupa juga dialami negara-negara di Amerika Latin, Afrika, Asia Tengah, serta Asia Tenggara, tak ter­kecuali Indonesia, di mana China menerima 11 persen dari ekspor Indonesia,” imbuh Sri Mulyani.

Tak sampai di situ, hantaman per­fect storm, lanjut dia, juga memenga­ruhi aliran modal ke negara berkem­bang, meluasnya konflik dan serangan terorisme, termasuk perubahan iklim global. Ia menilai, diperlukan kerja sama yang semakin erat dan koor­dinasi kebijakan antar negara untuk menghadapi perfect storm dalam perekonomian global ini. “Kerja sama ini dapat membangun kembali keper­cayaan dan menghilangkan halangan perdagangan dan investasi untuk menunjang produktivitas dan memu­lihkan pertumbuhan ekonomi,” kat­anya.

Sayangnya, yang terjadi di du­nia malah sebaliknya. Sri Mulyani mengungkapkan, kerja sama antar negara justru berada di titik terendah di sepanjang sejarah. Sebagai bukti, keluarnya Inggris dari persekutuan Uni Eropa atau dikenal dengan istilah Brexit.

Sri Mulyani juga menyatakan, me­ningkatnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan kekhawatiran terbesarnya saat ini. Hal tersebut tercermin dari melebarnya angka in­dikator kesenjangan (koefisien gini) Indonesia secara tajam selama peri­ode 2003-2014 dari 0,3 menjadi 0,41. “Suatu negara yang memiliki koefisien gini yang sangat tinggi atau ketimpan­gan yang sangat tinggi bisa melemah­kan kemampuan negara itu untuk tumbuh dalam jangka panjang,” ujarnya.

Menurut Ani, sapaan akrabnya, ketimpangan di Indonesia banyak ditentukan oleh hal-hal yang di luar kendali pihak yang lemah secara eko­nomi. Dengan kata lain, ketimpangan tidak hanya sekadar dari kesenjangan pendapatan, tetapi juga berasal dari ketimpangan peluang.

Ia merinci, berdasarkan penelitian Bank Dunia, sepertiga dari ketimpa­ngan di Indonesia disebabkan oleh empat faktor pada saat seseorang la­hir yaitu provinsi tempat lahir, tempat lahir di desa atau di kota, peranan ke­pala keluarga, dan tingkat pendidikan orang tua. “Anak-anak Indonesia yang lahir dengan ketimpangan tersebut akan sulit mengatasi ketimpangan di masa depannya,” ujar Managing Di­rector merangkap Chief Operating Of­ficer Bank Dunia ini.

Lebih lanjut, Ani meminta keti­dakadilan tersebut segera diatasi sehingga di mana pun seorang bayi lahir, bayi tersebut berhak mendapat­kan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar. Oleh karenanya, pemerintah perlu melakukan pemer­ataan dalam memberikan layanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas dasar di seluruh Indonesia.

“Cita-cita Indonesia adalah wher­ever you’re born, di mana saja kalian lahir, di provinsi mana, di desa atau di kota idealnya bisa mendapatkan lay­anan kesehatan, pendidikan, dan ba­sic services sehingga bisa menjadi bayi yang sehat dan mampu tidak han­ya mengurus diri sendiri tetapi juga berkontribusi kepada masyarakat,” ucapnya.

Ketimpangan Gender

Selain itu, Ani juga meminta Pemer­intahan Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi ketimpangan yang dialami oleh perempuan dan anak perem­puan. Menurutnya, Indonesia belum memanfaatkan secara optimal poten­sinya terkait ketenagakerjaan yang melibatkan semua penduduk, baik perempuan dan laki-laki.

Sebagai ilustrasi, hanya 51 persen perempuan Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas yang menjadi bagian dari tenaga kerja. Rasio ini lebih ren­dah dari rata-rata Asia Timur dan Pa­sifik, yaitu 63 persen. Sementara, par­tisipasi tenaga kerja laki-laki mencapai lebih dari 80 persen.

Selain itu, menurut laporan terkini Global Gender Gap oleh World Eco­nomic Forum, Indonesia menduduki peringkat 114 dari 145 negara terkait tingkat partisipasi dan peluang per­ekonomian perempuan. Padahal, ket­impangan peluang perempuan dan anak perempuan berdampak pada kemajuan perekonomian.

“Ketimpangan peluang bagi perempuan dan anak perempuan ber­dampak langsung pada peluang eko­nomi mereka dan, secara tidak lang­sung, kemampuan untuk mengambil keputusan yang bisa memengaruhi kehidupan mereka dan keluarga mer­eka,” ujarnya.

(Yuska Apitya Aji/ed:Mina)

loading...