JAKARTA TODAY- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Lestyarti mengatakan, terjadinya kebocoran soal pada pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) diduga kuat berasal dari bimbingan belajar (Bimbel). Hal ini dikatakannya berdasarkan sejumlah laporan yang diterima FSGI sejak terhitung 20 Maret 2017.

Dijelaskan Retno, berdasarkan laporan yang diterima FSGI, para siswa memperoleh bocoran dengan membeli kunci jawaban dari Bimbel yang berinisial Q dan IS dengan harga kisaran Rp 10 jutaan untuk enam paket kunci jawaban esai maupun pilihan ganda.

“Ini modus pembocoran soal diduga kuat dari bimbel, kami mendapat laporan para siswa membeli soal ini dengan cara patungan RP 100.000 hingga Rp 150.000 untuk enam paket soal esai dan pilihan ganda,” kata Retno di Jakarta, Kamis (23/3).

Retno menambahkan, modus pembocoran soal yang terjadi pada USBN ini, polanya sama dengan pembocoran kunci jawaban UN selama ini, yaitu kunci jawaban dikirim melalui aplikasi WhatsApp dan Line.

“Bedanya, kalau UN baru dikirim beberapa jam menjelang soal diuji, tetapi USBN siswa sudah memperolehnya satu hari sebelumnya, tidak hanya jawaban pilihan ganda, tetapi juga jawaban esai lengkap dengan clue soal sesuai paket yang diterima siswa bersangkutan. USBN menyediakan 4 paket soal, yaitu 2 paket soal utama dan 2 paket soal susulan,” ujar mantan kepala sekolah SMAN 3 Jakarta ini.

Ia juga menyebutkan, FSGI tahun ini tidak membuka posko pengaduan USBN, namun FSGI menerima laporan dari sejumlah daerah terkait kebocoran soal USBN. Ada pun daerah tersebut meliputi; Pekan Baru (Kepri) Kota Medan (Sumut), Indramayu (Jawa Barat), Kudus dan Pati (Jateng), Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Barat (DKI Jakarta), serta Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain itu ada juga laporan tentang pelaksanaan USBN yang tanpa kebocoran seperti di Tasikmalaya, Bogor, Garut Jambi, dan Bengkulu.

Retno berharap, hasil temuan FSGI ini sebagai bahan pertimbangan atas pernyataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang berencana mempersiapkan aturan untuk menghukum guru dan sekolah jika terbukti membocorkan soal USBN. Namun pada kenyataannya adalah Bimbel pelakunya.

Retno mempertanyakan apakah pemerintah telah menyiapkan hukuman untuk Bimbel dan pihak lain yang bukan guru dan sekolah sebagai pembocor USBN.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Presidium FSGI wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, Heru Purnomo. Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pembocoran soal ini. Pasalnya, pembocor soal UN SMA jurusan IPA di Google Drive pada 2015 penyelesaian tidak jelas hingga hari ini.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, berdasarkan hasil kunjungan ke Malang, Rabu(22/3). Pelaksanaan USBN, sudah bagus. Meksi demikian, ia juga mengaku, jika masih ada kekurangan dalam hal pengawasan. Semisalnya, masih ada sebagian sekolah tidak melakukan pertukaran pengawas. USBN diawas oleh para guru di sekolah masing-masing.

Selanjutnya, terkait dengan dugaan Bimbel penyebar kebocoran USBN, Muhadjir mengatakan, pihaknya akan segara melakukan investigasi. Pihak manapun yang terbukti terlibat atau jadi biang pembocoran akan diproses secara hukum.

“Ini kan masih diduga. Ya kalau telah terdapat bukti -bukti kuat Bimbel yang jadi biang pembocor atau pihak manapun pasti kita proses secara hukum. Saya minta segera diusut,” kata Muhadjir.

Ia menuturkan, USBN masih banyak kelemahan karena baru pertama kali dilaksanakan. Semua permasalahan akan diinventarisir untuk bahan penyempurnaan USBN di masa-masa yang akan datang.

Segala praktek praktek tidak terpuji semacam pembocoran harus dikikis habis sebagai bagian dari revolusi mental di sektor pendidikan. “Saya tahu hal itu tidak mudah. Tapi saya yakin kalau sudah menjadi kesepakatan dan tekad bersama semua pasti bisa,” pungkasnya.(Yuska Apitya)

loading...

1 KOMENTAR

Comments are closed.