Kedudukan Tanpa Kehormatan

Oleh: YUDI LATIF
Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Sutan Sjahrir, salah seorang negarawan-pe­mikir terbaik bangsa ini, sejak lama merisaukan fenomena seperti itu. Dalam catatan harian dari balik penjara, dengan nama samaran Sjahrazad, yang dibukukan dalam Renungan Indonesia, Bung Sjahrir menulis, ”Bagi kebanyakan orang-orang kita ’yang bertitel’—saya pakai perkataan ini akan penggan­ti ’intelektuil’, sebab di Indonesia ini ukuran orang bukan terutama tingkat penghidupan intelek, akan tetapi pendidikan sekolah—bagi ’orang-orang yang bertitel’ itu pengertian ilmu tetap hanya pak­aian bagus belaka, bukan keun­tungan batin. Bagi mereka ilmu itu tetap hanya suatu barang yang mati, bukan hakekat yang hidup, berubah-ubah dan senantiasa ha­rus diberi makan dan dipelihara.”

Masalah kegilaan pada titel (gelar) tanpa kedalaman ilmu, yang dicatat Bung Sjahrir pada 20 April 1934 itu, situasinya tidak tambah membaik, bahkan mem­buruk. Upaya peningkatan mutu sumber daya manusia hanya dilan­daskan pada tingkat pendidikan formal, bukan pada penyediaan ekosistem yang baik bagi pengem­bangan olah budi, olah cipta, dan olah karsa (kreativitas). Perolehan ijazah lebih dikedepankan dari­pada penguasaan ilmu. Guru-guru dipersyaratkan setidaknya me­namatkan S-2, tanpa dihiraukan peningkatan kapasitas pedagogis­nya.

Seiring dengan itu, gelar-gelar akademis dikejar banyak orang sebagai pelengkap jabatan. Makin banyak politisi mengambil studi pascasarjana, tetapi makin sedikit yang menjalani sungguh-sungguh dengan motif pendalaman ilmu. Lebih parah lagi, kecenderungan itu melanda dunia akademisi juga. Banyak dosen/peneliti memburu gelar profesor tanpa merasa perlu mempertanggungjawabkan mutu keilmuannya sebagai guru besar. Betapa banyak profesor tidak dikenal apa karyanya.

Kegilaan banyak orang juga berlangsung dalam perlombaan mengejar jabatan kenegaraan. Ketika kekaguman pada ”nama-nama besar” mulai pudar akibat kemerosotan wibawa pusat-pusat teladan, banyak orang mengali­hkan kekagumannya pada diri sendiri (self-glorification). Hanya berbekal penampilan, gemar blu­sukan, atau berkantong tebal, seseorang sudah merasa pantas menjadi pejabat teras di neg­eri ini. Berbagai cara dilakukan orang untuk meraih kedudukan. Namun, tatkala kedudukan itu diraih, mereka tak sungguh-sung­guh menyadari bahwa dirinya pejabat yang harus melindungi kehormatannya. Menjadi pejabat negara semestinya mensyaratkan kondisi kejiwaan berbeda dengan menjadi pengusaha. Di bisnis, ke­berhasilan dilihat dari kesanggu­pan dalam mendatangkan keun­tungan bersifat pribadi. Dalam politik, keberhasilan diukur dari keberhasilan seseorang dalam memberikan pelayanan publik.

Oleh karena itu, pencapaian jabatan politik lebih dari sekadar pencapaian karier pribadi, tetapi juga mengemban pencapaian ke­pentingan kolektif di pundaknya. Maka, dalam tindak tanduknya, pejabat negara harus memper­timbangkan marwah dan harga diri bangsa. Perilaku dan pilihan-pilihan pejabat negara dibatasi oleh tugas pokok dan fungsinya. Berkunjung ke luar negeri untuk mengunjungi pusat-pusat perbe­lanjaan, ber-selfie ria, bertemu pengusaha terkenal, bahkan menghadiri kampanye politik, bukan sesuatu yang tidak terpuji dalam konteks perseorangan. Akan tetapi, bisa bermasalah jika hal itu dilakukan pejabat nega­ra. Setiap pejabat negara pada dasarnya bertindak mewakili rakyatnya dan harus menyadari dalam bidang apa dia mengemban mandat rakyatnya itu. Pimpinan DPR tentu mewakili rakyat dalam legislatif, bukan dalam urusan me­narik investasi dari luar negeri.

Perpaduan antara kegilaan atas gelar dan jabatan tanpa ke­dalaman ilmu, rasa malu, dan kehormatan membuat negara ini mengalami defisit kemuliaan dan surplus kehinaan. Perha­tian negarawan mulia adalah apa yang dapat diberikan untuk negara. Kebesaran jiwa mereka membuatnya tak mencari jabatan dan tak takut kehilangan jabatan. Adapun perhatian politisi terhina adalah apa yang dapat diambil dari negara. Kekerdilan jiwa mem­buat mereka berlomba mengejar jabatan dan dengan segala cara manipulatif berusaha mempertah­ankannya. Benar juga kata George Bernard Shaw, ”Titel/jabatan memberi kehormatan kepada orang-orang medioker, memberi rasa malu bagi orang-orang supe­rior, dan diperhinakan oleh orang-orang inferior.” Gemuruh para petaruh di bursa pencari jabatan pertanda pos-pos kenegaraan diisi orang-orang medioker. Derasnya umpatan, sinisme, dan ketidak­percayaan publik kepada lemba­ga-lembaga kenegaraan menyirat­kan bahwa pos-pos kenegaraan dipimpin orang-orang inferior.

Para pemimpin inferior yang menggantungkan pengaruhnya pada jabatan dan gelar semata, bukan berlandaskan kewibawaan yang berjejak pada kapasitas, in­tegritas, dan pemenuhan amanah publik, tidaklah bisa berumah di hati rakyat. Pemimpin ada kalau mereka hadir dalam alam kes­adaran dan penderitaan rakyat. Bung Karno mengatakan, ”Mer­eka seharusnya belajar bahwa seorang tidak dapat memimpin massa rakyat jika tidak masuk ke dalam lingkungan mereka…. Demi tercapainya cita-cita kita, para pemimpin politik tidak boleh lupa bahwa mereka berasal dari rakyat, bukan berada di atas raky­at.” Secara retoris, Bung Karno juga mempertanyakan, ”Berapa orangkah dari alam pemimpin In­donesia sekarang ini yang masih benar-benar ’rakyati’ seperti dulu, masih benar-benar ’volks’ seperti dulu?” (*)