gardenia

DPRD dan Pemkot Bogor memang doyan kritik. Turun lapangan kalau ada bayaran. Buktinya, keluhan warga Kampung Neglasari, RT02/04, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dan siswa-siswi SMP Bahrul Ulum, terkait pemasangan tiang pancang proyek pembangunan apartemen di Jalan Raya KS Tubun, Cibuluh, didiamkan. Ketua Yayasan SMP Bahrul Ulum Kota Bogor, Taufiq Hidayat, meminta pihak pengembang menunjukan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) kepada warga. Pasalnya, selama ini warga tidak pernah merasa menandatangani izin lingkungan. “Saya dapat kabar dari lingkungan sekitar begitu adanya. Dan kami pun merasa tidak memberi tanda tangan untuk izin lingkungan,” bebernya. MR(15), siswi SMP Bahrul Ulum, nampak sibuk menutup telinganya, pagi kemarin. Maklum, suara bising proyek di sekitar lokasi sekolahnya menderu tak karuan. Siswi yang nggendon di bangku kelas dua itu hanya bisa pasrah mendengar tang-ting-teng proyek di samping sekolahnya. “Ya, terganggu Kak. Mau gimana lagi,” kata dia, berceloteh. Dikonfirmasi, Anggota Komisi C DPRD, Muhammad Zenal Abidin menjanjikan, pihaknya bakal memanggil pihak Apartemen Gardenia, namun warga harus membuat surat aduan terkebih dahulu kepada dewan. “Buat dasar kami, untuk memanggil Gardenia baiknya warga mengirimkan surat agar kami bisa tindaklanjuti,” ujarnya , Senin (25/5/2015). Selain surat, Zenal juga menyarankan agar dilampirkan bukti foto rumah yang mengalami keretakan. Untuk teknisnya, ada berapa jumlah rumah yang retakretak akibat pembangunan Apartemen Gardenia tersebut. “Warga juga harus lampirkan bukti fotofoto rumah yang mengalami retak, terus berapa jumlahnya. Setelah itu, baru kami akan panggil pihak Gardenia untuk dimusyawarahkan,” jelasnya. Soal perkara ini, pihak manajemen Gardenia, belum bisa berkomentar. Dewan Pendidikan Kota Bogor, Afendi Arsyad, mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kadisdik Kota Bogor untuk melakukan clas action. “Kita akan komunikasikan secepatnya dengan Disdik Kota Bogor,” kata dia. Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, nyaring bicara. Menurut politikus Golkar ini, pihak apartemen harus membereskan perkara ini. Opsinya, menghentikan proyek atau memberikan kompensasi terkait keluhan warga dan siswa. “Kalau siswa mengeluh, ya harus dihentikan. Kalau mau proyek lanjut ya bangunkan sekolah baru di lokasi lain. Ya, sama-sama untung lah. Kami sebagai lembaga representasi rakyat tentunya tidak mau rakyat kami terganggu hanya gara-gara proyek begituan,” ketusnya, menimpal. Ketua Komisi D DPRD Kota Bogor, Ujang Sugandi, satu suara. Menurutnya, pihaknya akan membicarakan keluhan ini dengan anggota komisi bidang pendidikan lainnya. “Kami akan komunikasikan dan agendakan untuk sidak,” kata dia.

BACA JUGA :  Jadi Beban APBD Kota Bogor, Komisi III Pertanyakan Urgensi Kantor Pemerintahan Baru

(Guntur Eko W|Yuska)

============================================================
============================================================
============================================================