Kereta Cepat Jokowi Terganjal Izin Menteri Jonan

BANDUNG, TODAY — Proyek kereta cepat Jakarta- Bandung sepanjang 142 km resmi dimulai kemarin. Presiden Joko Widodo ( Jokowi) membuka ground­breaking mega proyek ini. Meski sudah diresmi­kan, ternyata perizinan proyek belum komplet.

Kereta cepat ini bakal menghubungkan Stasiun Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur-Stasiun Tegalluar (seberang Gede Bage) di Bandung, Jawa Barat. Kereta cepat ini akan melalui 4 stasiun yakni Halim, Karawang, Walini dan Tegalluar. Proyek ini ditargetkan beroperasi pada tahun 2019.

Jokowi menyebut proyek kereta cepat (High Speed Train/HST) rute Jakarta-Bandung sebagai kerjasama besar antara Indonesia dan China. Pembangunan kereta cepat ini, merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara dirinya dengan Pres­iden China, Xi Jinping pada akhir 2014. “Ini adalah kerja sama besar antara pemerintah Indonesia dan China,” kata Jokowi di loka­si groundbreaking kereta cepat di kawasan Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1/2016).

Setelah pertemuan pada akhir 2014 itu, lanjut Jokowi, pemerintah Indonesia mengam­bil langkah percepatan seperti perizinan agar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa ground­breaking hari ini. Proyek kereta cepat dinilai sebagai simbol kecepatan pemerintah dalam men­gambil keputusan. “Negara yang punya kecepatan dalam memutuskan, kecepa­tan dalam membangun itu lah yang akan menang dalam persaingan antar negara. Kereta cepat ini adalah untuk mencapai kecepatan yang saya bilang,” sebutnya.

Saat beroperasi di awal, pengelola akan mengoperasikan 11 train set (Electric Multiple Unit/EMU). Satu train set terdiri dari 8 kereta atau gerbong. Artinya, satu rangkaian kereta bisa membawa 583 pen­umpang dalam sekali jalan. “Setiap kereta mampu mengangkut 583 orang sekali ja­lan,” kata Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Hanggoro Budi Wiryawan dalam keterangannya, Kamis (21/1/2016).

Kapasitas ini, tentunya bisa dinaik­kan hingga 2 rangkaian untuk sekali jalan. Kondisi ini diterapkan saat terjadi kenai­kan permintaan seperti libur panjang. “Dalam situasi puncak, kereta dapat diga­bungkan menjadi dua set sehingga total penumpang lebih dari 1.000 penump­ang,” sebutnya.

Untuk pengadaan kereta, KCIC akan membeli dari produsen asal China, yakni China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Sifang. KCIC sendiri rencananya mengoperasikan layanan kereta cepat Jakarta-Bandung selama 18 jam dalam se­hari. Guna mendukung operasional kereta cepat tersebut, jaringan kereta cepat Ja­karta-Bandung membutuhan pasokan lis­trik 75-100 megawatt (mw). “Rencananya KCIC bekerjasama dengan PLN dan diren­canakan dalam jangka panjang akan mem­bangun power plant sendiri untuk memas­tikan tidak ada gangguan pasokan listrik saat kereta beroperasi,” sebutnya.

Pun sudah resmi dimulai, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan hingga kini belum mengeluarkan izin pembangunan dan izin konsesi untuk mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Soal ini, Hanggoro membenarkan bila belum semua izin proyek kereta cepat terbit. Meski demikian, Hanggoro men­gatakan, hal tersebut tidak akan meng­hambat proses pekerjaan pembangunan karena izin-izin lainnya telah dikantongi perusahaan. ”Izin pertama itu trase, yang kedua penetapan badan usaha. Itu sudah dari Kementerian Perhubungan. Izin ling­kungan (Amdal) sudah dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup,” kata dia.

Hanggoro optimistis izin yang tersisa di Kemenhub bisa segera dikeluarkan. Sembari menunggu izin-izin yang tersisa, KCIC akan melakukan berbagai kegiatan persiapan seperti pembersihan lahan atau land clearing. “Izin pembangunan dalam proses. Izin konsesi (pengelolaan aset) perjanjian kerja sama dalam proses. Izin usaha dalam proses juga. Mudah-mudah­an dalam satu minggu ini bisa tanda tan­gan,” tuturnya.

KCIC optimis semua izin bisa rampung dalam waktu dekat karena telah mema­sukkan dokumen yang diminta regulator. “Semua dokumen sudah kita sampaikan, penjelasan sudah. Hanya butuh tambahan yang diminta penjelasan. Izin pembangu­nan itu tinggal masalah teknis saja,” sam­bung dia.

Terpisah, Menhub Jonan menjelaskan mengapa izin tersebut belum dikeluar­kannya, bahkan hingga saat groundbreak­ing royek kereta cepat sepanjang 142 km tersebut. “Sebagai catatan, izin pemban­gunan bukanlah izin administratif, namun merupakan kajian teknis menyangkut ke­selamatan dan proses prasarana, sesuai apa yang tercantum di dalam perpresnya bahwa Kemenhub melakukan evaluasi dan melakukan pembinaan teknis,” kata Jonan, kemarin.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan investasi USD 5,5 miliar atau se­tara Rp 77 triliun (USD 1=Rp 14.000). In­vestasi itu dibutuhkan untuk membangun sarana dan prasarana High Speed Train (HST).

Investasi ini dibiayai secara mandiri oleh konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium China Railways dengan skema business to business. Konsorsium itu se­lanjutnya, membuat perusahaan patungan bernama, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

(Yuska Apitya Aji)