ismet-ali-1Ismet Ali
Master Coach Soft Skills

Pergantian Sekda atau be­berapa kepala dinas di SKPD baik di Kota mau­pun Kabupaten Bogor memang harus dilakukan untuk memungkinkan terjadinya kema­juan dalam pengelolaan “dynamic goverment”. Pergantian pejabat perlu dilakukan agar pemerin­tahan daerah Kota dan Kabupaten dapat menyegarkan pejabatnya dan menjaga sensitivitas dalam mengantisipasi kebutuhan ma­syarakat yang selalu berubah cepat setiap saat.

Pada umumnya para peja­bat dan kepala SKPD jika sudah duduk selama 3 tahun maka ia pun sudah menjadi biasa. Semua pekerjaan menjadi rutinitas. Biasanya sensitivitas terhadap kemajuan dan perubahan pelay­anan kepada masyarakatnya pun menurun. Dalam rangka men­jaga sensitivitas ini maka walikota atau bupati pun perlu terus melibat­kan para pejabat SKPD dalam gerak pemerintahannya.

BACA JUGA :  Cemilan Buka Puasa dengan Nugget Pisang Keju yang Lezat Dijamin Keluarga Suka

Paling tidak ada dua hal yang perlu dilakukan agar para pejabat itu mera­sa keterlibatannya (engagement) den­gan pimpinannya. Pertama, Keterli­batan merancang masa depan kota. Setiap pejabat SKPD memang harus dilibatkan dari tahap perencanaan yang paling bawah sampai tahapan yang paling tinggi. Setelah itu mer­eka juga diminta terlibat membuat, menjalankan dan melakukan moni­toring dan evaluasi roadmap ber­bagai kegiatan pembangunan kota dengan tenggat waktu yang ketat. Para pejabat SKPD harus dibiasakan bekerja SMART (Specific=khusus; Measurable=terukur; Achievement=Jelas pencapaian nya, Result Oriented= berorientasi hasil; dan Time bound= waktu kerja yang jelas). Bila proses birokrasi kota atau kabupaten dapat dilakukan dengan keterbukaan dan dengan kompeten­si yang tinggi, maka setiap pejabat­pun akan merasa keterlibatannya. Sehingga mereka menjadi bertang­gungjawab terhadap pekerjaan mer­eka.

BACA JUGA :  Takjil Buka Puasa dengan Bubur Mutiara, Ini Dia Resepnya

Kedua, hubungan kepemimpinan yang terbuka antara walikota, bupati dengan pejabat SKPD. Keterbukaan komunikasi akan membuat pola komunikasi yang lebih asertif dan menghindarkan terjadinya stress yang berlebihan. Bahkan pejabat SKPD menjadi merasa “aman” (se­cure) ketika mereka sering berinter­aksi dengan para pimpinannya.

Bila saja keterlibatan para pejabat yang mendukung walikota atau bupa­ti terjadi, maka setiap pejabat SKPD pun akan menjadi mesin pemerin­tahan yang efektif dan efisien dalam melayani masyarakat yang telah me­milih pemimpin tersebut.

============================================================
============================================================
============================================================