Ismet Ali
Master Coach Soft Skills
Pergantian Sekda atau beÂberapa kepala dinas di SKPD baik di Kota mauÂpun Kabupaten Bogor memang harus dilakukan untuk memungkinkan terjadinya kemaÂjuan dalam pengelolaan “dynamic govermentâ€. Pergantian pejabat perlu dilakukan agar pemerinÂtahan daerah Kota dan Kabupaten dapat menyegarkan pejabatnya dan menjaga sensitivitas dalam mengantisipasi kebutuhan maÂsyarakat yang selalu berubah cepat setiap saat.
Pada umumnya para pejaÂbat dan kepala SKPD jika sudah duduk selama 3 tahun maka ia pun sudah menjadi biasa. Semua pekerjaan menjadi rutinitas. Biasanya sensitivitas terhadap kemajuan dan perubahan pelayÂanan kepada masyarakatnya pun menurun. Dalam rangka menÂjaga sensitivitas ini maka walikota atau bupati pun perlu terus melibatÂkan para pejabat SKPD dalam gerak pemerintahannya.
Paling tidak ada dua hal yang perlu dilakukan agar para pejabat itu meraÂsa keterlibatannya (engagement) denÂgan pimpinannya. Pertama, KeterliÂbatan merancang masa depan kota. Setiap pejabat SKPD memang harus dilibatkan dari tahap perencanaan yang paling bawah sampai tahapan yang paling tinggi. Setelah itu merÂeka juga diminta terlibat membuat, menjalankan dan melakukan moniÂtoring dan evaluasi roadmap berÂbagai kegiatan pembangunan kota dengan tenggat waktu yang ketat. Para pejabat SKPD harus dibiasakan bekerja SMART (Specific=khusus; Measurable=terukur; Achievement=Jelas pencapaian nya, Result Oriented= berorientasi hasil; dan Time bound= waktu kerja yang jelas). Bila proses birokrasi kota atau kabupaten dapat dilakukan dengan keterbukaan dan dengan kompetenÂsi yang tinggi, maka setiap pejabatÂpun akan merasa keterlibatannya. Sehingga mereka menjadi bertangÂgungjawab terhadap pekerjaan merÂeka.
Kedua, hubungan kepemimpinan yang terbuka antara walikota, bupati dengan pejabat SKPD. Keterbukaan komunikasi akan membuat pola komunikasi yang lebih asertif dan menghindarkan terjadinya stress yang berlebihan. Bahkan pejabat SKPD menjadi merasa “aman†(seÂcure) ketika mereka sering berinterÂaksi dengan para pimpinannya.
Bila saja keterlibatan para pejabat yang mendukung walikota atau bupaÂti terjadi, maka setiap pejabat SKPD pun akan menjadi mesin pemerinÂtahan yang efektif dan efisien dalam melayani masyarakat yang telah meÂmilih pemimpin tersebut.