Opini-1-Fransisca-Ayu-KumalasariDALAM Konferensi Ketua Parlemen Dunia IV yang digelar di New York pada 31 Agustus-2 September 2015, yang kebetulan dihadiri Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai panelis, pemimpin parlemen Kenya, J. Muturi, mengatakan banyaknya penyelewengan yang dilakukan sejumlah legislator, seperti korupsi, telah membuat masyarakat makin antipati terhadap parlemen.

Oleh: FRANSISCA AYU KUMALASARI
Alumnus Fakultas Hukum UGM

Kritik Muturi tampak­nya hanya hiasan kata-kata yang membentur dinding. Buktinya, di tengah agenda kenega­raan tersebut, Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon tiba-tiba ikut menghadiri kampanye kandidat Presiden AS dari Partai Repub­lik, Donald Trump. Kehadiran Novanto dan Fadli itu oleh ban­yak kalangan dianggap melang­gar etika. Sejumlah anggota DPR membawa kasus itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena keduanya dianggap telah melang­gar ketentuan yang diatur dalam Pasal 292 Tata Tertib DPR tentang Kode Etik, yang menyebutkan se­tiap anggota DPR harus menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Bukan hanya itu, kedua pemimpin DPR itu diduga telah melanggar Pasal 1 sampai 6 tentang Kode Etik yang memer­intahkan anggota DPR menguta­makan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi.

Kenapa melanggar etika? Se­lain karena pertemuan tersebut bagi publik di luar agenda lawatan DPR, Novanto dan Fadli bertemu dengan calon Presiden Amerika Serikat yang tengah menggalang simpati dan dukungan publik. Dalam video yang bisa kita saksi­kan di YouTube, pada waktu itu Trump sebenarnya sudah meny­elesaikan sesi jumpa persnya yang antara lain membahas bagaimana daya tahan ekonomi AS mengha­dapi pengaruh ekonomi dari Cina dan bagaimana Amerika Serikat tidak akan terpengaruh.

Setelah turun dari podium, Trump berjalan ke arah kiri, men­emui sekumpulan pendukungnya sambil melambaikan tangan. Lalu ia mendekat ke beberapa orang dan disodori selembar kertas. Ia pun kembali lagi ke podium, dan kali ini bersama Novanto. Novanto tampak tersenyum kecil. Dalam momentum itulah Trump mem­perkenalkan Novanto sembari menepuk pundak Ketua DPR itu: “Hey ladies and gentlemen, this is a very amazing man. He is as you know…the speaker of the House of Indonesia. He’s here to see me, Setya Novanto.” Trump memuji Novanto sebagai “one of the most powerful men and a great man… and his whole group is here to see me today”. Trump lalu menoleh ke Novanto. “And we will do great things for the United States, is that correct?” Kepala Trump men­gangguk seolah-olah meminta persetujuan. Novanto tersenyum dan menatap Trump sambil men­jawab, “Yes.” Persis di belakang mereka, ada Fadli Zon yang ikut tersenyum.

Dalam pertemuan yang disiar­kan langsung oleh televisi Ameri­ka Serikat itu, Trump mengucap­kan: “Novanto one of the most powerful men and a great man… and his whole group is here to see me today. And we will do great things for the United States.” Ada dua poin yang patut digarisbawa­hi. Pertama, Novanto dianggap sebagai orang berpengaruh dan masyarakat Indonesia, menurut Novanto, mencintai Trump.

Ini secara tak langsung menun­jukkan bahwa Novanto memakai kehadiran dan posisinya sebagai Ketua DPR untuk mendukung sikap dan kebijakan Trump. Pa­dahal opini Trump kerap kontro­versial dan bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai kebangsaan kita. Ia pernah menyebut kaum imigran di Meksio sebagai kaum pemberontak dan pemerkosa. Trump juga adalah raja kasino dan pencetus penyelenggaraan kontes Miss Universe-acara yang diprotes kaum agamawan di Indonesia.

Kedua, kalimat “we will do great things for the United States”, yang terjemahannya “kami akan melakukan banyak hal hebat untuk Amerika Serikat”, membikin kita bertanya. Masak, seorang Novanto disuruh berkomitmen bagi kejay­aan AS, atau bahkan untuk seorang Trump? Kepentingan Indonesia di mana posisinya? Meski sebatas kampanye, artikulasi tersebut bisa saja memantik kecurigaan: jangan-jangan ada agenda lain di balik per­temuan tersebut. Apalagi Trump dalam waktu dekat akan berin­vestasi di Bali dan Bogor. Ditambah pula bahwa, konon, pertemuan Novanto dan Trump difasilitasi oleh pengusaha Hary Tanoesoedi­bjo, yang tentu mempunyai ke­pentingan bisnis. Jika ini benar, tuntutan agar MKD segera memer­iksa Novanto dan Fadli menjadi rel­evan untuk mencari tahu apa motif pertemuan tersebut. Juga meminta pertanggungjawaban Rp 4,6 miliar dana kunjungan yang sangat tidak masuk akal dan penuh pembo­rosan itu.

Selama ini, DPR selalu dise­but-sebut sebagai lembaga yang dipersepsikan terkorup oleh masyarakat-bersama partai poli­tik, lembaga peradilan, dan ke­polisian. Ini bukan tanpa alasan. Bayangkan saja, belum satu tahun DPR 2014-2019 bekerja, sudah ada satu anggotanya yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, DPR tetap memperton­tonkan ketidakpekaan nuraninya dengan mengajukan anggaran pembangunan Kompleks Parle­men yang menelan biaya seki­tar Rp 1,6 triliun. Pada saat yang sama, Dewan Perwakilan Daerah ingin melanjutkan rencana mem­bangun kantor perwakilan di dae­rah yang tentu saja makan dana tak sedikit.

Padahal masyakat saat ini se­dang bersedu-sedan, terutama karena efek perlambatan eko­nomi. Gelombang pemutusan hubungan kerja serta kenaikan harga bahan pokok pun mulai merebak di mana-mana. DPR mestinya lebih menyuarakan per­gumulan rakyat ketimbang meng­hitung-hitung kepentingannya sendiri. Inilah gejala demokrasi yang ke-PD-an, saat para politi­kusnya berlomba-lomba berbuat sesuatu karena merasa memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja, termasuk mengajukan ang­garan irasional, studi banding ke mana dan tentang apa saja, bebas bertemu dan “berdiplomasi” den­gan siapa dan tentang apa saja, tanpa peduli muruah bangsa. Pa­dahal, menurut Nurcholis Madjid, salah satu tatanan yang berguna untuk memperkuat bangunan de­mokrasi ialah kebebasan nurani, juga persamaan hak dan kewa­jiban bagi semua orang (egalitari­anisme). Nurani harus menjadi patokan mutlak dalam bersikap agar nilai egalitarianisme dapat diwujudkan. (*)

loading...