Koalisi Merah Putih Sandera Jokowi

JAKARTA, TODAY — Pemilihan presiden sudah lama berlalu. Kini setahun sudah Jokowi-Kalla memimpin Indonesia. Namun persinggungan Koalisi Merah Pu­tih (KMP) di bawah kendali Prabo­wo Subianto dan Koalisi Indone­sia Hebat (KIH) di bawah kemudi Megawati Soekarnoputri belum juga berakhir.

Belakangan komunikasi KMP dan KIH kembali memanas. Sebab­nya, adalah beda sikap menjelang paripurna RAPBN 2016 yang bakal digelar akhir Oktober ini.

Bola panas kembali digulirkan KMP. Barisan Prabowo Subianto itu menggelar pertemuan di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan. Agenda utama pertemuan ini adalah persiapan KMP menjelang paripur­na DPR tentang RAPBN 2016. “Kan jelang akhir masa sidang, kami mau tradisikan ke publik, termasuk media. Hak masyarakat harus tahu APBN karena itu pent­ing sekali, Kadang suka nggak perhatian sama APBN, kami mau menarik perhatian masyarakat terhadap APBN,” kata Sekretaris Koordinator KMP Harian, Fahri Hamzah, kepada wartawan di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta, Rabu (28/10/2015) petang.

KMP sepertinya akan membe­sarkan isu ini menjelang paripur­na RAPBN 2016. Memang santer dikabarkan KMP bakal kembali berduel dengan KIH melalui mekanisme voting pengesahan RAPBN 2016.

“Belanja setahun akan kita sahkan sebulan mendatang. Pub­lik perlu melihat postur APBN kita. Jadi budget deal betul-betul dipantengin,” katanya.

Selain itu juga dibahas per­soalan lain seperti realisasi dana desa. Juga dibahas terkait pena­naman modal negara di BUMN. “Selain itu kami mau beri du­kungan pada alokasi dana desa. Sesuai janji Presiden Jokowi Rp 1,4 miliar per desa. Kami cermati alokasi makin besar dalam pena­nanann modal negara di BUMN, ini bisa jadi masalah besar kalau nggak diawasi. Kita mau mantau penerimaan pajak bagaimana?” pungkasnya.

Sejumlah tokoh tampak su­dah hadir ke lokasi pertemuan, diantaranya Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Waketum Ger­indra Edhy Prabowo, Ketum Gol­kar Aburizal Bakrie, Koordinator Harian KMP Idrus Marham, Sek­retaris Koordinator Harian KMP Fahri Hamzah, dan Presiden PKS Sohibul Iman. Belum tampak ada perwakilan PPP, PBB dan PAN yang hadir dalam pertemuan ini.

“Pembahasan tentang APBN, kami sangat concern bahwa APBN itu bisa selesai tepat waktu. Apalagi kita tahu pembicaraan di internal Komisi masih belum sele­sai,” kata Ketua Umum Partai Gol­kar Aburizal Bakrie (Ical) dalam jumpa pers di Bakrie Tower, Ka­wasan Episentrum Kuningan, Ja­karta Selatan, Rabu (28/10/2015).

Ical menyebut ada enam Komi­si di DPR yang belum selesai mem­bahas perihal RAPBN itu. Ical me­nyebut lima di antara enam Komisi itu yakni Komisi I, IV, V, VII, dan XI. “Sehingga kalau belum selesai, kita perlu pikirkan bersama untuk diselesaikan,” katanya.

Meski begitu, Ical berharap APBN bisa selesai tepat pada wak­tunya, yakni 30 Oktober nanti. Bila belum juga selesai, bisa-bisa pemerintah menggunakan APBN 2015 meski nantinya sudah masuk tahun 2016. “Saya berharap yang terbaik, secara teknis, keenam Komisi DPR itu bisa selesai, bisa malam ini, bisa besok pagi sele­sai. Tetapi juga materi-materinya diserahkan,” kata Ical.

Fenomena unik nampak di persamuhan ini. Amien Rais yang merupakan representasi Partai Amanat Nasional (PAN) nampak menghiasi kursi pertemuan. Pa­dahal, PAN telah menyatakan du­kungan ke pemerintah Jokowi.

Ketum PAN Zulkifli Hasan, sendiri memilih tak hadir ke perte­muan tersebut. “Saya sedang ple­no DPP PAN,” kata Zulkifli, Rabu (28/10/2015). “PAN pleno DPP, pesertanya seluruh pengurus DPP dan anggota Fraksi PAN DPR RI. Yang pertama agendanya evalu­asi monitoring persiapan Pilkada serentak,” tambah Zulkifli.

Perang Tanding Jilid II

Paripurna DPR tentang pengesahan RAPBN 2016 men­jadi undang-undang seolah jadi medan tempur baru KMP vs KIH. Baik KMP maupun KIH sudah mempersiapkan diri menghadapi pengambilan keputusan penting tersebut.

KMP sudah merapatkan bari­san, bahkan sudah melobi Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui perte­muan silaturahim politik Selasa (20/10/2015) di The Dharmawa­ngsa Hotel, Jaksel. Semua petinggi KMP hadir dalam pertemuan itu seperti Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie, Ketum PPP Djan Faridz, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra plus Ketum PD SBY yang hadir memenuhi undangan.

Pertemuan itu membahas evaluasi setahun Jokowi-JK plus rencana menghadapi paripurna RAPBN 2016 di DPR. Namun kekuatan KMP tak kompak juga, Ketum PAN Zulkifli Hasan yang telah menyatakan mendukung pemerintahan hadir di pengujung acara dan hanya mengikuti sesi bersalaman. Pun SBY yang datang memenuhi undangan juga tak memastikan bakal mendukung KMP jikalau paripurna tersebut berakhir voting.

Panasnya KIH vs KMP dira­sakan betul di DPR. NasDem, salah satu parpol KIH, mengin­gatkan KMP agar jangan sampai menyandera RAPBN 2016 demi kepentingan rakyat. “Kami ha­rapkan rekan-rekan KMP di DPR melalui fraksi memainkan politik yang pro pembangunan dan men­gutamakan kepentingan negara. Kami percaya mudah-mudahan tidak ada politik saling menyan­dera,” kata anggota Badan Ang­garan DPR dari Fraksi NasDem, Johnny G Plate, Rabu (28/10/2015)kemarin.

KMP yang menyadari diseng­gol pun bereaksi keras. PKS lang­sung menegaskan bahwa mun­durnya pengesahan RAPBN 2016 yang jadi salah satu pemicu kete­gangan tak lain karena kesalahan pemerintah. “Tuduh menuduh itu biasa, lihat realitanya. Pemer­intah yang sebabkan perlambatan ini,” kata anggota DPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, kemarin.

Terpisah, Ketua DPR Setya Novanto menyatakan, jika sam­pai akhir bulan ini pemerintah belum menyelesaikan RAPBN 2016, maka pemerinatah terpak­sa menggunakan anggaran 2016 dengan porsi yang sama dengan APBN 2015.

Menurutnya, RAPBN 2016 harus rampung pada tanggal 30 Oktober nanti. Padahal, rancan­gan awal RAPBN seharusnya se­lesai pada 22 Oktober lalu. ‘’Jika belum selesai, maka konsekuen­sinya pemerintah menggunakan APBN 2015. Ini efeknya akan ti­dak baik,” kata Setya Novanto kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Menurut Setnov, saat ini ang­garan masih dalam sinkronisasi antara komisi dan banggar. Ia memberikan kesempatan untuk memberikan koreksi jika ada yang tidak sesuai, dan hal itu menurutnya sudah disampaikan kepada presiden Jokowi. ‘’Saya hanya menunggu, siklus ang­garan sudah kita lakukan, mudah-mudahan berjalan baik,’’ ujar dia.

Selain itu, dirinya mengaku telah menghubungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum kun­jungannya ke Amerika Serikat. Saat itu, Setnov meminta Jokowi tidak mengikutsertakan menteri-menteri yang terlibat dalam pem­bahasan Rancangan Anggaran Be­lanja Negara (RAPBN) 2016.

(Yuska Apitya Aji)