BOGOR TODAY- Menyikapi banyaknya persoalan dan berbagai kendala yang dirasakan masyarakat, terutama masalah kesehatan dan pendidikan di Kota Bogor, Komisi D DPRD Kota Bogor mengadakan rapat koordinasi dengan Camat, Lurah, Dinsos dan Kenmas Kota Bogor.
Pada kesempatan itu, anggota Komisi D, Atty Soemadikarya mengatakan, pihaknya ingin memutuskan mata rantai dimana ada kesulitan yang disampaikan oleh warga kepada pihaknya sebagai wakil rakyat.
“Dari pertemuan ini, kita mendapatkan sedikit kesimpulan bahwa ada beberapa kendala, seperti dari data yang ada sekitar 5000 lebih RTLH yang belum ditindaklanjuti oleh Kenmas Kelurahan. Namun, mereka mengaku sudah bekerja, tetapi data dan fakta membuktikan bahwa ini berbeda, sejauh mana kendalanya, kenapa tidak diverifikasi,†ucap Politikus PDIP itu.
Berdasarkan data yang ada di Kenmas Kota Bogor, sambung Atty, bahwa data yang sudah didistribusikan ke tingkat Kelurahan sudah mencapai 5000 lebih. Namun, bukti yang masuk dalam satu tahun ini hanya ada 1000 lebih, jadi ada yang tertinggal.
“Nah bagaimana kami bisa memberikan anggaran ketika datanya tidak ada, si penerima manfaatnya tidak terdaftar disitu. Proses verifikasi RTLH itu memang merupakan tupoksi dari Kenmas Kelurahan, tetapi kita juga harus mengerti kendala medan yang ada di Kota Bogor, dengan petugas Kenmas yang memang sudah berusia lanjut,†ungkapnya.
