Berapa banyak uang yang masuk ke pundi-pundi pemerintah jika kontrakkarya PT Freeport Indonesiadiperpanjang? Menurut Direktur PembinaanPengusahaanMineral Ditjen Mineraldan Batubara, Kementerian ESDM, Muhammad Hidayat, pemerintah bisa mengantungi potensi penerimaan sebesar USD 3,77 miliar atau Rp 51,65 triliun (kurs Rp 13.700) hingga 20 tahun ke depan.
Oleh : Alfian Mujani
[email protected]
Ada hitungannya kenapa sebesar itu dari asumsi harga konsentrat temÂbaga, dan effective rate selama sampai 2041,†ujar Hidayat dalam diskusi ‘Kegaduhan Freeport untuk Siapa’ di Menara Bidakara, SeÂlasa (29/12/2015).
Seperti diketahui, kontrak karya PT Freeport Indonesia akan berakhir pada tahun 2021. Perusahaan tamÂbang raksasa yang berbasis di AmeriÂka Serikat ini terus berupaya melobi pemerintah agar memperpanjang kontraknya hingga tahun 2041.
Menurut Hidayat, asumsi terseÂbut dihitung berdasarkan nilai dasar pada tahun 2014. Yakni saat harga konsentrat tembaga sebesar USD 1.464 per metrix ton (MT), serta effecÂtive rate sebesar 3,59%.
“Kami dapat angka segitu dengan pertimbangkan harga konsentrat dan effective rate patokan 2014. SuÂdah perhitungkan nanti produksi taÂhunan berapa, ekspor berapa, samÂpai 2041 sudah kami hitung segitu,†ujar Hidayat.
Selain total revenue dari royÂalti, Kementerian ESDM juga sudah menghitung total investasi yang akan digelontorkan Freeport jika kontrak diperpanjang 20 tahun lagi.
“Potensi investasi sampai 2041 dari Freeport yakni sebesar USD 2,3 miliar dari pembangunan smelter, dan sebesar USD 9,5 miliar untuk inÂvestasi penambangan underground (bawah tanah). Itu hanya untuk smelter dan investasi underground saja,†pungkasnya.
Moffett Lengser
Sementara itu, di Amerika SeriÂkat juga terjadi kegaduhan, yakni lengsernya James Robert ( Jim Bob) Moffett dari jabatan komisaris utama Freeport-McMoRan Inc. Selama ini, Jim Bob dikenal paling rajin bolak-balik ke Indonesia untuk melobi pemerintah dalam rangka perpanÂjangan kontrak PT Freeport IndoneÂsia.
Sejumlah kalangan berspekulasi pergantian komisaris utama bisa mengubah arah kebijakan bisnis Freeport, termasuk pembangunan smelter di Indonesia.
Muhammad Hidayat mengatakan, pemerintah memastikan kewajiban penyelesaian pembangunan smelter PT Freeport Indonesia paling lambat tahun 2017 tetap berlanjut.
“Kami belum menerima secara formal susunan direksi yang baru. Jadi belum tahu kebijakan barunya seperti apa, tapi aturannya smelter sudah harus selesai Januari 2017. Smelter nggak tergantung direksinÂya,†jelas Hidayat.
Selain harus menyelesaikan smelter konsentrat tembaga, samÂbungnya, pihaknya mengawasi proses pembangunan agar FreeÂport juga membangun smelter khuÂsus emas.
“Monitoring terus dan dievaluasi. Dia bangun di Gresik apa bangun smelter tembaga saja. Karena pasti ada turunannya, semua harus dioÂlah, seperti konsentrat anoda yang ada kandungan emasnya, selama ini diiekspor, ke depan nggak boleh diekspor lagi,†tutupnya.
