HLDibukanya pasar bebas mulai Januari 2016 membuat pengusaha jasa konstruksi di Bogor mulai ketar-ketir. Potensi adanya ekspansi kontraktor asing ke Bogor tentunya membuat pengusaha mulai waspada. Apa saja persiapan mereka?

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH | YUSKA APITYA AJI
[email protected]

Anggota Forum Pengusaha Jasa Konstruksi Kota Bogor, Ade Mashu­di, mengaku kha­watir dengan ekspansi kontrak­tor asing dan nasional masuk ke meja lelang pengadaan Kota Bogor. “Kami akui ada kekha­watiran. Jelas kalau jam ter­bang, mereka lebih menang. Tapi, nanti kami akan minta koordinasi agar kontraktor lo­kal tetap bisa eksis. Ya, bisa koordinasi sub pekerjaan atau sub kontraktor. Itu bisa dikomitmenkan kedepannya,” kata dia, kemarin.

Terpisah, Ketua Forum Jasa Kontruksi Kota Bogor, Andre Indriadi, mengaku siap bersa­ing. “Kami siap. Ini sudah men­jadi konsekuensi. Pada intinya, kami akan melakukan perbai­kan kualitas kinerja,” kata dia.

Terpisah, Ketua Gapensi Ka­bupaten Bogor, Enday Dasuki mengungkapkan, persaingan tidak akan berbeda jauh dengan saat ini. Hanya saja, pengusaha lokal harus lebih pandai dalam mengemas pengajuan proposal serta penekanan harga jika ingin mengerjakan sebuah proyek.

BACA JUGA :  Kebakaran Hanguskan Ratusan Kios dan Puluhan Ruko di Pasar Padeldela Halmahera Timur

“Saya rasa sama saja. Tidak terlalu signifikan yah. Mung­kin, persaingan keras akan sangat terasa di level nasional. Tapi kalau daerah sepertinya tidak terlalu dominan pengusa­ha luar itu,” kata Enday kepada Bogor Today, Rabu (10/2/2016).

Jadi, kata Enday, Gapensi Kabupaten Bogor siap untuk bersaing dengan kontraktor manapun dan pekerjaan apa­pun asalkan semuanya sesuai, mulai dari harga, spesifikasi dan durasi pengerjaan yang di­ingin si empunya proyek. “Iya, kami siap kok. Kenapa tidak,” tegasnya.

Ungkapan Enday seolah mementahkan ungkapan Ket­ua Gapensi Jawa Barat, Susilo Wibowo, jika pengusaha jasa konstruksi di Tanah Pasundan bakal sulit bersaing dengan pengusaha luar yang bakal ma­suk ke Indonesia dalam meng­hadapi MEA.

Ia mengatakan, dari delapan ribu pengusaha, hanya 33 dian­taranya yang masuk kualifikasi skala besar. “Ini adalah peluang untuk jasa konstruksi, namun kita maklumi di antara jasa kon­struksi yang ada di Jabar. Keban­yakan badan usaha jasa kon­struksi di Jabar ini kualifikasinya kecil,” ujar Susilo dalam acara Musda XII Gapensi di Ballroom Hotel Grand Pasundan.

BACA JUGA :  Menu Sederhana untuk Sahur di Tanggl Tua, Nasi Goreng Terasi dan Sayuran yang Lezat dan Nikmat

Susilo mengatakan, di Jabar ada pembangunan dalam skala besar yaitu Waduk Jatigede, bandara internasional Jabar (BIJB), pelabuhan di pantai utara dan 11 jalan tol. Dari seki­tar delapan ribu pengusaha jasa konstruksi di Jabar, hanya 33 yang tersertifikasi sebagai badan usaha kualifikasi besar.

“Ketika MEA diberlakukan, badan usaha jasa konstruksi yang kecil ini keterbatasan SDM, informasi teknologi kon­struksi terbatas, serta belum berpihaknya kebijakan, periz­inan, perbankan dan permoda­lan,” tuturnya.

Padahal, kata dia, MEA merupakan peluang yang baik untuk memperluas pangsa pasar di tengah tantangan de­rasnya tenaga konstruksi asing serta barang impor.”Dengan kekuatan modal terbatas dan tenaga ahli yang hanya sampai tingkat muda bukan tingkat madya, ini menjadi pilihan su­lit. Mau tidak mau harus hadapi MEA,” kata Susilo.

Ia berharap, Pemprov Jabar bisa meningkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para pelaku jasa konstruksi me­lalui Dinas Pemukiman dan Pe­rumahan. “Kami mohon supa­ya Pak Gubernur mencarikan solusi atas kendala tersebut,” tuturnya. (*)

============================================================
============================================================
============================================================