JAKARTA TODAY- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menelusuri peran sejumlah pihak, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan suap yang menjerat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono.
Tonny diduga menerima sejumlah uang dari perizinan dan proyek pengadaan di Kemenhub. Total uang yang disita dari tangannya mencapai Rp20 miliar.
“Untuk saat ini belum sampai ke arah sana (Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi). Tetapi tidak menutup kemungkinan sepanjang ditemukan bukti baru,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/8) malam.
Basaria menyebut, Tonny telah menerima uang dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek di Ditjen Hubla sejak 2016. Tonny sendiri dilantik menjadi Dirjen Hubla pada Mei 2016 oleh Ignasius Jonan, selaku Menteri Perhubungan ketika itu. Menurut purnawirawan Polri bintang dua itu, gerak-gerik Tonny sudah dipantau sejak tujuh bulan lalu. Pemantauan dilakukan hingga ke kediamann Tonny di Mess Perwira Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Bahtera Suaka, Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat.
Basaria menyatakan Tonny memang selalu pulang ke rumah dinasnya itu selama menjadi Dirjen Hubla. “Kalau ini tujuh bulan kami ikuti, dan dia memang tinggal di situ,” tuturnya.
