JAKARTA, TODAY — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai melakukan peÂnyelidikan terhadap penaikan harga beras di pasaran. PasoÂkan beras di Jabodetabek mulai berkurang dan menyebabkan ketidaksehatan harga pasar.
“Ada indikasi mengkhawatÂirkan di perdagangan beras yang merugikan masyarakat dengan terjadinya kenaikan harga beras sehingga KPPU masih terus memantau perdaÂgangan bahan pangan utama itu di seluruh provinsi,†ujar Wakil Ketua KPPU, R Kurnia Sya’ranie di Jakarta, Jumat (22/1/2016).
Dia meÂnyebutÂkan, ada dugaan praktik moÂnopoÂli stik dan oligopolistik yang sudah terÂjadi di perdagangan beras. Menurut Kurnia, para pelaku usaha besar diduga mulai maÂsuk ke dalam industri beras dengan menguasai pembelian dari petani, mengolahnya dan mendistribusikan ke konÂsumen melalui kelompok terÂtentu atau sendiri. Penyalahgunaan oligopoli dalam bentuk kelangkaan dan harga tinggi tampaknya sudah terjadi seperti deÂwasa ini. “Pemerintah harus mengaÂtasinya. Penetapan harga pembelian gabah dan beras petani di Bulog harus diubah karena nyatanya selama ini harÂganya selalu di bawah harga pasar yang membuat Bulog akhirnya tidak bisa membeli beras petani,†ujarnya.
Ia juga menegaskan, KPPU pada 2016 semakin memfokuskan memoniÂtor persaingan usaha bidang pangan untuk melindungi masyarakat. “MaÂsyarakat harus bisa mendapatkan harÂga bahan pangan wajar bahkan murah yang hanya bisa diperoleh dengan terÂjadinya persaingan sehat dan tentunya produksi memadai untuk memenuhi kebutuhan,†katanya.
KPPU mendukung rencana pemerÂintah menyerahkan penanganan baÂrang strategis khususnya bahan pangan kepada Bulog dengan catatan perusaÂhaan BUMN itu juga tidak menjadi moÂnopoli.
“Masuknya KPPU dalam TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) semakin membuat KPPU meningkatkan moniÂtoring harga dan ditemukan harga beÂras, ayam dan daging sapi mengalami kenaikan di Januari ini,†katanya.
Sementara itu, Ekonom Pertanian Institute for Development of EconomÂics and Finance (INDEF) Bustanul AriÂfin menyampaikan pemerintah perlu melakukan koordinasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintah daerah untuk dapat meredam gejolak harga.
“Perlu ada penguatan baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Awal tahun ini bisa terjadi lonjakan harga, bisa kita lihat dari data yang dipantau oleh pemerinÂtah,†ungkapnya.
Bustanul menjelaskan kenaikan harga bahan pokok saat ini tidak hanya terjadi di Jabodetabek tapi juga merata secara nasional.
Dia mengatakan salah satu faktor yang diprediksi dapat mengerek harga terutama beras yaitu belum masuknya musim panen raya. Musim tanam bahÂkan tercatat mundur selama 1,5 bulan sehingga akan berdampak pada volÂume produksi beras.
Kementerian Pertanian pun sebelÂumnya menyampaikan luas tanam pun mengalami kemunduran. Pada OktoÂber, misalnya, luas tanam lebih rendah 190.000 hektare dari realisasi bulan yang sama tahun sebelumnya. Petani cenderung mewaspadai kekeringan agar padinya tidak mengalami gagal panen.
Menurut Bustanul, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu mengintenÂsifkan operasi pasar oleh Perum Bulog. Operasi pasar sebaiknya tidak hanya digenjot di pasar-pasar di Jabodetabek, tapi juga di pasar-pasar di daerah.
Kadisperindag Kota Bogor, BamÂbang Budiyanto, membenarkan jika ada mafia beras di pasar-pasar tradisÂional. “Kami telusuri memang ada. Kami sudah laporkan ini ke Bareskrim untuk ditindaklanjuti,†kata dia.
Bambang juga menyangkal jika beÂras untuk Bogor tak terlasurkan dengan baik. “Kalau tersalurkan ya normal. MaÂsalah harga beras di Bogor itu saya yaÂkini adalah permainan pasar,†kata dia.
Kementan Membantah
Soal keterbatasan stok beras di pasÂar Kepala Pusat Data dan Sistem InforÂmasi Pertanian, Suwandi, menyatakan, sebanyak 900.000 ton beras impor saat ini masih tersimpan di Gudang Bulog. Kondisi tersebut, kata dia, memÂbuktikan bahwa impor yang dilakukan pemerintah hanya untuk keperluan cadangan nasional.
“Hingga hari ini, masyarakat InÂdonesia belum mengonsumsi beras impor. Kebutuhan beras sebesar 2,6 juta ton per bulan cukup dipenuhi dari produksi dalam negeri,†ujar SuÂwandi dalam siaran persnya, Jumat (22/1/2016).
Terkait impor beras, kata dia, menurut data BPS pada 2 November 2015 merilis Angka Ramalan-II (ARAM-II) 2015 produksi padi sebanyak 74,99 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik 5,84 persen dari produksi tahun 2014.
Dengan produksi gabah tersebut, diperoleh beras setara 43,61 juta ton. Hal ini, kata Suwandi, berarti surplus untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan sekitar 33,35 juta ton beras nasional.
“Surplus beras sebesar 10,25 juta ton saat ini berada tersebar di produÂsen, penggilingan, pedagang, industri, rumah makan, restoran, konsumen dan di Bulog,†jelas dia.
Suwandi melanjutkan, saat ini ketersediaan beras dalam negeri meÂlimpah. Bahkan, lanjut dia, Indonesia sempat mengekspor beras kelas khusus (organis) sebanyak 148 ton di NovemÂber 2015.
Sementara itu, ketersediaan beras untuk periode Januari – Maret 2016 diÂpastikan melimpah. Hal tersebut dikÂarenakan, akan ada panen 5 juta ton gabah yang setara dengan 3,1 juta tok beras di bulan Februari mendatang. “Sedangkan untuk Maret, akan ada panen gabah sebanyak 12,56 ton atau setara dengan 7,9 juta ton beras. SeÂmentara itu konsumsi beras penduduk hanya 2,6 juta ton per bulan,†kata SuÂwandi.
(Yuska Apitya Aji)
