BANDUNG, TODAY — DPRD Provinsi Jawa Barat mendadak menggelar rapat terbatas denÂgan semua pimpinan komisi, Kamis (11/2/2016) kemarin. Mereka membahas soal kriÂtik pedas yang dilayangkan Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro, terÂkait menumpuknya Silpa (sisa lebih pengunaan anggaran) di sejumlah daerah di Jawa Barat.
Kabupaten Bogor juga ditilik serius oleh DPRD Jawa Barat. Bahkan, DPRD meminta PemÂprov Jabar untuk menyetop bantuan provinsi (banprov) ke Bogor jika tidak ada perbaikan sistem perbelanjaan daerah. “Saya evaluasi semua kinerja pemda di Jawa Barat. Kabupaten Bogor ini kenapa bisa jeblok sepÂerti ini. Ini tentunya menampar keras kami, terutama saat mengajukan bantuan ke pusat. Malu kami,†kata Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi SunÂdari, Kamis (11/2/2016).
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan per Desember 2015, Provinsi Jabar menempati urutan kedua provinsi simpanan terbesar yang mengendap di bank dengan nilai mencapai Rp3,74 trilÂiun. Posisinya di bawah DKI Jakarta yang berada di nomor pertama dengan nilai Rp7,84 triliun. “Artinya kalau memang ada catatan dari pemerintah pusat, hal itu menjadi pengawasan kami ke depan supaya tidak terjadi pengendapan yang terlalu lama,†kata Ineu.
Politikus PDIP itu juga mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi denÂgan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya memacu percepatan realisaÂsi anggaran dan pembangunan sejak awal tahun di Tanah Priangan. “Ketika kami mendampingi Presiden, Istana Negara mengharapkan percepatan pembanguÂnan di daerah, yang akan mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Itu akan menjadi pengaÂwasan kami,†tuturnya.
Langkah antisipasi yang dilakukan Pemprov Jabar agar tidak banyak dana mengendap adalah dengan mempercepat lelang, sebagaimana telah menjadi inÂstruksi pemerintah pusat kepada pemerÂintah daerah. “Kami melihat pemerintah provinsi saat ini berdasarkan pengawasan kami, untuk beberapa item kegiatan suÂdah mulai melakukan lelang, dan sejak akhir tahun sudah mulai melakukan perÂsiapan lelang,†ujarnya.
DPRD Jabar mendorong agar lelang sudah dilaksanakan sejak triwulan I/2016. Sementara tahun-tahun sebelumnya, menurut Ineu, proses lelang baru dimuÂlai pada triwulan II pada setiap tahunnya. “Percepatan akan menunjukkan uang yang ditransfer ke daerah tidak menÂgendap. Hal ini akan sangat membantu kegiatan ekonomi di bawah,†sebutnya.
Dikutip dari laman resmi DPRD Jabar, Badan Pengawasan Keuangan dan PemÂbangunan (BPKP) tengah menyusun forÂmulasi percepatan penyerapan anggaran untuk belanja dan pembangunan infraÂstruktur daerah.
Dikonfirmasi BOGOR TODAY, Kepala BPKP, Ardan Adiperdana, mengatakan pihaknya sudah menerjunkan tim ke daerah-daerah untuk mengidentifikasi persoalan pelaksanaan pembangunan di lapangan terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang infrastruktur. “Sebab, tak jarang banyak pejabat atau petugas yang ketakutan atau ragu-ragu ketika hendak melakukan tender atau melaksanakan pembangunan,†katanya, kemarin petang.
Tim yang diterjunkan ke daerah, lanÂjut Ardan, ditugaskan untuk berkoordinasi dan memberikan arahan terkait kendala-kendala penyerapan dan pembangunan terutama pelaksanaan proyek-proyek strategis agar bisa lebih cepat terealisasi. “Kami sudah koordinasikan. Mas coba tanyakan ke pemda apakah sudah ada tim BPKP turun untuk silang opini atau beÂlum,†ucap pria yang hobi bermain tenis lapangan itu.
Terpisah, Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, mengatakan, beberapa sebab mandeknya anggaran belanja adalah lanÂtaran ribetnya proses lelang dan asistensi anggaran di masing-masing dinas. ‘BanÂyak kepala dinas yang takut menggunakan anggaran. Ada yang takut dikriminalisasi, waktunya mepet, dan lain-lain. Banyak alasannya,†kata dia.
Lantas, bagaimana solusi tahun ini? Ade mengatakan, proses Perencanaan Umum Pengadaan (RUP) akan diubah. “Jadi asistensi anggaran tidak dilimpahÂkan ke dinas atau kadis. Tapi, dipusatkan di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah DaeÂrah),†kata dia.
(Yuska Apitya Aji)
