LGBT Menyimpang dari Agama

SEMPAT hangat dibahas serius oleh Menristek Dikti, Mohammad Nasir, kini isu LGBT (Lesbi, Gay, Biseks, dan Transgender) kembali mengemuka. Malahan, Istana Kepresidenan dan DPR RI kembali dibikin riuh.

YUSKA APITYA AJI ISWANTO
[email protected]

Menteri Koordinator bi­dang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sepakat bahwa lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) adalah bentuk penyim­pangan yang melanggar agama. Namun seb­agai Warga Negara Indonesia mereka berhak mendapatkan perlindungan.

Hak-hak mereka sebagai warga negara harus dipenuhi. “Buat saya begini, (LGBT) itu adalah hak azasi manusia. Sebagai WNI harus dilindungi. Itu masalah bahwa harus diobati, penyimpangam se­cara agamanya itu yes. Saya setuju. Tapi, Anda yakin anak cucu Anda tak kena itu? Saya baca-baca di internet, itu salah satu disease dari kromosom. Sebelum Kris­tiani dan Islam, itu sudah ada,” tutur Luhut dalam rapat gabungan ber­sama Komisi I dan III di Ruang Banggar DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Luhut merespons anggota F-PKS Aboe Bakar Alhabshy memper­tanyakan sikap pemerintah terhadap eksistensi LGBT. Luhut lalu menyinggung soal sejarah Alexander Agung yang juga gay. Menurut dia itu sebuah fakta sejarah yang tak bisa dipungkiri.

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa LGBT sebagai ma­salah pribadi adalah hal yang lumrah dan banyak terjadi. Yang menjadi masalah adalah jika LGBT kemudian menjadi sebuah gerakan untuk mempengaruhi orang lain. “Kalau masalah pribadi kita akui kan banyak terjadi dan lumrah saja asal bersifat pribadi. Yang salah kalau ini menjadi suatu gerakan untuk mem­pengaruhi orang lain,” ujar Jusuf Kalla menjawab pertanyaan wartawan di Kan­tor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).

Apalagi jika kemudian ada gerakan yang memaksa hubungan LGBT tersebut disahkan dalam sebuah ikatan perkawi­nan, JK tegas menolaknya. “Apalagi in­gin meresmikan semacam kawin itu, itu kan kita ini tetap berdasarkan kepada moral, budaya dan keagamaan seperti itu,” kata JK.

JK juga menegaskan tidak boleh ada kampanye gerakan lesbian, gay, bisek­sual, dan transgender (LGBT). “Apalagi ingin meresmikan semacam kawin itu, itu kan kita ini tetap berdasarkan kepada moral, budaya dan keagamaan seperti itu,” sambungnya.

Terkait LGBT, JK menegaskan pemer­intah sudah meminta klarifikasi per­wakilan United Nations Development Programme (UNDP) terkait adanya pendanaan untuk LGBT di Indonesia. “(UNDP Indonesia) yang di sini tidak tahu. itu UNDP di Thailand yang punya proyek. Oleh karena itu diminta untuk ti­dak melanjutkan proyek,” tegas JK.

Selain itu JK juga menolak adanya si­tus resmi yang mengampanyekan LGBT di Indonesia. “Kalau itu urusan pribadi­lah. tapi kalau itu selama dia menyebar­kan pasti kita tidak setuju,” terangnya.

UNDP menggelontorkan dana USD 8 juta (sekitar Rp 108 miliar) untuk mendu­kung LGBTI di Indonesia, China, Filipina, dan Thailand. Wapres meminta pendan­aan itu dihentikan.

JK menuturkan sudah ada pertemuan antara UNDP Indonesia dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, BAPPENAS meminta UNDP menghentikan program pendan­aan untuk menyokong organisasi LGBT di Indonesia. “Oleh karena itu diminta secara organisasi (agar UNDP Indonesia) kasih tahukan ke (UNDP) Thailand jan­gan laksanakan itu,” ujar JK.

JK juga mengatakan dari organisasi formal dunia, tidak ada pendanaan un­tuk LGBT yang masuk ke Indonesia. “Se­cara formal tidak. Mungkin lewat NGO,” ujarnya.

Lebih tegas lagi, JK meminta program pendanaan untuk LGBT dihentikan. “Hen­tikan itu program yang menurut kabarnya itu termasuk Indonesia!” kata JK.

Muhammadiyah Mengecam

LGBT juga dibahas serius dalam per­temuan pengurus DPP PAN dan pengurus DPP Muhammadiyah, Senin (15/2/2016). Secara tidak langsung, terjadi kesepaka­tan terkait LGBT. “Kalau ada pandangan sama antara Muhammadiyah dan Ketum PAN dan MPR soal LGBT karena nilai agama juga pada nilai moral Pancasila. Bukan diskriminasi,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir usai pertemuan di Gedung PP Muhammadi­yah Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).

Ia mengatakan beberapa hal dalam pertemuan ini seperti peningkatan sum­ber daya manusia dengan kerja sama an­tara PAN dan Muhammadiyah.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hal penting yang harus ditingkatkan dengan masuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ke In­donesia yakni bukan saja di sektor eko­nomi tapi juga soal sosial politik. Terkait soal LGBT ini, Zulkifli mengatakan PAN tidak memusuhi kelompok-kelompk ini namun menolak penyebaran LGBT. “Kalau menyebar, kita jelas nolak. Kalau pembinaan boleh saja.

Karena kita menganggap LGBT itu penyimpangan. Kalau itu dianggap tidak menyimpang, punah kita. Kalau perem­puan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, habis kita. Enggak punya anak lagi. Kemanusiaan terancam,” kata Zulki­fli Hasan. “Karena itu kita hormati, tidak boleh dizalimi dan sewenang-wenang tapi menyebarkan, itu kita tolak. Dana kampanye juga kita tentang. Tidak boleh. Kan repot kita,” tandasnya. (*)