Liberalisasi Ekonomi Menyehatkan

Kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo yang sangat terbuka, mengharuskan Indonesia bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP). Namun di Indonesia sendiri, keinginan Jokowi ini menuai pro dan kontra. Apa untungnya masuk TPP?

Oleh : Alfian Mujani
[email protected]

TPP adalah pakta perda­gangan antar negara di Asia Pasifik yang berang­gotakan 12 negara. Yakni Amerika Serikat, Jepang, Brunei, Chile, New Zealand, Singapura, Australia, Kanada, Malaysia, Me­ksiko, Peru, dan Vietnam. Banyak kalangan mencemaskan Indonesia diserbu barang impor dari 12 negara tersebut.

 Namun Kementerian Perda­gangan (Kemendag) melihat se­baliknya. Negara-negara anggota TPP tersebut dianggap sebagai pasar potensial bagi produk-produk Indonesia. AS dan Jepang, misalnya, merupakan pasar uta­ma ekspor Indonesia. Bila Indo­nesia tak bergabung dalam TPP, pasar ekspor tersebut akan dica­plok oleh negara lain yang sudah menjadi anggota TPP, misalnya Vietnam.

Selain mempertahankan pasar ekspor, Indonesia juga bisa men­ingkatkan ekspornya dengan mer­ebut pasar di negara-negara ang­gota TPP, dari negara-negara yang tidak ikut dalam TPP.

“Bergabungnya Indonesia pada TPP dapat mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar kita, antara lain atas berbagai produk manufaktur maupun produk prim­er,” kata Direktur Kerjasama APEC dan Organisasi Internasional Ke­mendag, Deny Kurnia, kepada de­tikFinance, Selasa (3/11/2015).

Deny menyebut, sejumlah produk manufaktur Indonesia yang bisa digenjot ekspornya ke negara-negara anggota TPP. Un­tuk manufaktur, misalnya tekstil, pakaian dan alas kaki, produk ka­ret, mesin dan peralatan, produk plastik, produk logam, furniture, dan produk kulit. “Kemudian untuk produk primer, misalnya kayu, makanan, minyak nabati, pulp dan produk perikanan,” je­lasnya.

Diaakui, TPP tentu bakal men­imbulkan implikasi negatif juga se­lain keuntungan. Dalam negosiasi dengan anggota-anggota TPP, In­donesia pasti harus mengorbankan sesuatu untuk memperoleh keun­tungan. Sebab, tak mungkin Indo­nesia bisa memaksakan kepent­ingannya sendiri tanpa kompromi dengan negara lain.

“Dalam pengembangan tata aturan perdagangan internasional, proses perundingan itu sendiri merupakan perjuangan untuk sedikit banyak akan menciptakan balance pembagian keuntungan di antara peserta. Dengan demikian, jika dipandang ada kerugian, boleh jadi itu hanya persepsi dan opini,” tutupnya.

Menurut Deny Kurnia, ber­dasarkan prinsip ‘high quality 21st century agreement’, liberalisasi TPP mencakup hampir seluruh sektor perdagangan barang dan jasa. Pengecualian hanya diberikan pada beberapa produk pertanian seperti beras, jagung, dan bebera­pa komoditi pangan lain.

Tetapi, Deny menambahkan, bukan berarti Indonesia harus langsung membuka nyaris seluruh sektor perdagangan barang dan jasa begitu masuk TPP. Akan ada negosiasi terkait sejauh mana lib­eralisasi yang harus dilakukan In­donesia ketika bergabung.

“TPP mengatur program peng­hapusan atau penurunan ham­batan tarif maupun non-tarif, serta perdagangan jasa. Kepastian ruang lingkup liberalisasi yang harus di­lakukan Indonesia jika bergabung dengan TPP akan tergantung dari hasil perundingan,” kata Deny.

Deny berpendapat, liberalisasi perdagangan adalah keniscayaan yang harus dilakukan oleh semua negara untuk memajukan pere­konomiannya. Indonesia pun mau tak mau juga harus melakukannya dalam rangka meningkatkan daya saing.

“Mengapa liberalisasi dipan­dang sebagai kerugian? Pada akhirnya semua melakukannya sebagai jalan untuk menjadikan perekonomian lebih sehat, efisien, dan berdaya saing,” pungkas Deny.