BOGOR TODAY – Sampah di Kabupaten Bogor menjadi salah satu masalah utama yang kian mengkhawatirkan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor jumlah produksi sampah meningkat sejak pandemi Covid-19. Tercatat, volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga tembus hingga 15.383 ton pada April 2020.

Meski telah adanya Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2014 tentang pengendalian sampah dan Perda nomor 4 tahun 2015 tentang ketertiban umum dengan kurungan penjara 3 bulan atau denda Rp 50 juta, namun sebagian masyarakat masih saja mengabaikan aturan itu.

Baru-baru ini, tumpukan sampah tampak berserakan di depan Jalan Raya Jakarta Bogor tepatnya di depan Pasar Cikema (3M) di wilayah RW 05, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong sehingga membuat pengurus RW meradang dan langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak).

Ketua RW 05, Ruslan menerangkan bahwa usai dilakukan sidak pada malam hari, akhirnya banyak didapati sejumlah oknum pembuang sampah tersebut.

“Setelah melakukan sidak dua malam dan mengintrogasi pelanggar tersebut, setelah kami data ternyata banyak menemukan bahwa yang membuang sampah tersebut itu dari wilayah Depok, lebih spesifik lagi seperti yaitu Jatijajar, simpangan Depok, Cimanggis, Cilodong dan Cilangkap”, jelasnya kepada wartawan, Senin (6/7/2020).

Menurut Ruslan, kegiatan sidak tersebut dalam upaya meminimalisir atau membuat jera masyarakat luar wilayah yang kerap membuang sampah sembarang demi menciptakan wilayah yang ada di Kecamatan Cibinong.

Iapun berharap Kepada dinas terkait untuk memberikan solusi dan keputusan, agar masyarakat tidak membuang sampah sembarang. Seperti membuat Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

“Kami mengusulkan di depan pasar Cikema ada TPS sebelum diambil mobil truk sampah. Karena pembuang sampah itu adalah orang yang belanja di pasar Cikema. 90 persen adalah pedagang yang belanja di pasar Cikema. Mereka sekalian belanja sekalian buang sampah dan itu rutin setiap hari”, keluhnya.

Dengan begitu, pihaknya menyebut bahwa
Kabupaten Bogor darurat sampah dan itu menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang tidak terselesaikan. Selain itu, ia juga menginginkan Bogor mendapatkan Adipura dalam bidang kebersihan.

Sementara Lurah Pabuaran, Suradi Supriyadi mengapresiasi langkah-langkah dan kesiapan yang dilakukan oleh RW 05.

“Pada prinsipnya kami sangat mendukung langkah dan kesiapan RW 05 yang berdekatan dengan pasar Cikema. Akan tetapi action dari dinas terkait dengan operasi tindak pidana ringan (tipiring) sangsinya belum tegas.

Pihaknya secara tegas meminta kepada penegak perda agar dapat menjatuhkan sanksi lebih tegas. “Jangan hanya denda cuma seratus ribu, jadi efek jera kepada pembuang sampah sembarang kurang tegas,” tegasnya.

Ia juga sudah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam menangani hal tersebut.

“Kami akan berkoordinasi lagi dengan UPT dinas lingkungan hidup (DLH). Karena kami juga sudah punya rencana-rencana cuma sampai sekarang dari UPT DLH belum ada progres selanjutnya”, tutupnya. (Bambang Supriyadi)