MA-Salmun-foto-KOZERBOGOR TODAY- Menjamurnya pedagang kaki lima di Jalan MA Salmun pasca Lebaran mem­buat Walikota Bogor Bima Arya gerah. Bima meminta kawasan tersebut tak lagi dihuni peda­gang kaki lima (PKL). Kawasan MA Salmun yang dimaksud zero PKL itu, yakni Tangkal Asem hingga jembatan Jalan MA Salmun.

Instruksi Bima itu disampai­kan langsung kepada jajaran Satpol PP, UMKM, PD Pasar Pakuan Jaya (PPJ) dan DLLAJ, yang ikut serta dalam inspeksi mendadak di Jalan MA Salmun hingga Dewi Sartika, Senin (11/7/2016).

Selain itu, Wakil Ketua DPP PAN ini juga meminta agar PKL di Jalan Sawojajar hingga Dewi Sartika hanya diperkenankan berjualan satu baris sehingga keberadaannya para PKL terta­ta dan tak memakan bahu jalan.

Adapun, hal lain yang perlu dioptimalkan, yakni gedung parkir di blok C dan D. Bima meminta kepada PD PPJ agar parkir di area bawah dioptimal­kan ke gedung parkir.

Kepada pewarta koran ini, Walikota Bogor Bima Arya eng­gan berkomentar banyak ter­kait penataannya di seputaran Jalan MA Salmun hingga Dewi Sartika. Kata Bima, tunggu saja tanggal mainnya. “Lihat saja nanti, aksi kami di lapangan,” singkatnya.

Sementara itu, Direktur Utama PD PPJ Andri Latif mengatakan, bila dirinya akan berkoordinasi dengan PT Propindo guna mengoptimal­kan gedung parkir di blok C dan D. Menginggat blok tersebut masih sepenuhnya menjadi ke­wenangan dan tanggung jawab pihak ketiga.

“Tentu kami akan segera berkoordinasi. PD PPJ juga akan mengoptimalkan gedung parkir di blok A dan B, guna mendukung program pemerin­tah dalam melakukan penataan kota,” singkatnya.

Sementara itu, Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Bo­gor Agustiansyach mengatakan, bila pihaknya siap menertib­kan sejumlah PKL yang berada di kawasan terlarang. Namun demikian, persoalan penataan PKL bukan sekadar penertiban, tetapi berkaitan dengan relo­kasi.

Untuk itu, meski kawasan Jalan MA Salmun ditetapkan sebagai kawasan tanpa PKL seb­agaimana tertuang dalam perda 13 tahun 2005, tetapi Pemer­intah Kota Bogor juga masih mengkaji akan direlokasi ke mana para PKL tersebut pasca ditertibkan.

“Karena penataan PKL harus tersepakati oleh semua pihak, yakni pemerintah, masyarakat, dan pedagang sehingga suksesi penataan akan tercapai. Pada Kamis (14/7/2016) kami akan tertibkan para PKL di kawasan tersebut,” paparnya.

Penertiban PKL di Jalan MA Salmun hingga Dewi Sartika telah menjadi agenda rutin Sat­pol PP setiap tahunnya. Hal itu dikarenakan kembalinya para PKL berjualan lantaran belum jelasnya lokasi relokasi.

Namun demikian, keseriu­san Pemerintah Kota Bogor dalam menata para PKL dinilai cukup serius. Hal itu terlihat dari besarnya anggaran penert­iban per tahun yang mencapai Rp2 milliar.

Pemerintah Kota Bogor juga telah menyediakan lahan relokasi seluas 7.302 meter di kawasan Warung Jambu yang menelan anggaran pembe­basan sebesar Rp43,1 milliar. Akan tetapi, lahan relokasi tersebut belum dapat digu­nakan, lantaran proses pembe­basannya tersandung hukum. (Patrick/ed:Mina)

loading...