PRESIDEN Joko Widodo menggelorakan perang melawan aparat nakal yang doyan melakukan pungutan liar (pungli). Untuk melancarkan peperangannya, mantan Walikota Solo ini membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber). Anggotanya dari semua angkatan, termasuk kepolisian dan instansi terkait.
Pemberitaan mengenai sepakterjang Satgas Saber pun begitu gegap gempitanya. Mulai dari OTT (Operasi Tangkap Tangan) percontohan di Kementerian Perhubungan, lalu disusul dengan OTT yang lain di sejumlah daerah, termasuk para pengutil uang tunjangan untuk warga Indonesia eks Timor Timur, dan kasus OTT lainnya.
Namun sejauh ini masyarakat masih meragukan kesungguhan dan ketangguhan dari Satgas Saber bentukan Presiden Jokowi ini. Namun belum ada kritik tajam yang dilemparkan. Masyarakat tampaknya masih menunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya.
Sudah bukan rahasia umum lagi, praktik pungli justru banyak melibatkan oknum aparat kepolisian dan aparat pemerintahan. Tempat-tempat subur praktik punglipun semua orang sudah sangat paham yakni di tempat-tempat pelayanan publik mulai dari tempat pembuatan KTP, pembuatan SIM, mengurus perizinan, pembuatan akta kelahiran, hingga pungutan terhadap para sopir truk yang sedang melintas di jalan raya, termasuk di jalan tol.
Di kantor polisi, tempat yang paling subur praktik pungli dan percaloan adalah di tempat pembuatan SIM. Modusnya beraneka ragam. Mulai dari menawarkan jasa pengurusan hingga mempermainkan kelulusan pada ujian tertulis dan praktik pembuatan SIM. Sudah bukan rahasia lagi, jika kita ikut ujian tulis SIM itu tidak bisa serta merta langsung lulus dengan mudah, kecuali bekerjasama dengan orang dalam alias menyuap para penguti.
Di beberapa daerah, banyak warga mengaku harus mengulang ujian SIM hingga tiga kali. Celakanya lagi, jika sudah tiga kali ujian masih juga tidak lulus dan juga tidak mencari koneksi di dalam, maka ujian SIM harus dimulai dari nol, mendaftar ulang dengan jadwal waktu yang ditentukan oleh pihak penyelenggara ujian SIM.
Yang menjadi pertanyaan masyarakat, apakah praktik percaloan dan pungutan liar yang terjadi di kantor-kantor polisi ini benar-benar akan disapu bersih seperti yang digembar-gemborkan Presiden Jokowi ataukah tetap akan ditutup rapat dan dibersihkan secara diam-diam demi kehormatan korp?
Pertanyaan lain yang sering terdengar, apakah aparat kepolisian akan benar-benar bersikap tegas terhadap teman polisinya yang kedapatan melakukan praktik pungli saat dilakan operasi tilang atau dalam sebuah patroli di jalan bebas hambatan? Selama ini masyarakat tak pernah melihat ada polisi yang secara tegas menindak temannya yang melakukan pungutan liar tehadap para pelanggar lalu lintas atau sopir-sopir truk apes yang melintas di tol.
Namun demikian, kita percaya bahwa gebrakan Presiden Jokowi memerangi para pelaku pungli, akan menjadi semangat baru pihak kepolisian dalam melakukan reformasi pelayanan.
