KUALA LUMPUR TODAY – Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Razak memerintahkan Angkatan Laut Malaysia dan Badan Penegakan Maritim Malaysia (APMM) untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan para pengungsi Rohingya dari Myanmar dan imigran asal Bangladesh yang hingga kini masih terapung-apung di Samudera Hindia. Operasi pencarian dan penyelamatan ini diumumkan Najib dalam akun Twitter resmi miliknya. Najib mencuit bahwa upaya ini dimaksudkan untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban. “Kita harus menghindari hilangnya lebih banyak nyawa,†cuit Najib, Kamis (21/5/2015). Diperkirakan, sebanyak 7.000 imigran asal Myanmar dan Bangladesh hingga kini masih terapung-apung di tengah lautan. Sebelumnya, pada Rabu (20/5/2015), Najib menginstruksikan Angkatan Laut Malaysia dan APMM untuk mendampingi lembaga non-profit Mercy dalam memberikan bantuan medis dan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya yang berada baik di darat maupun di laut. “Kami memastikan pemberian makanan dan air bagi mereka yang kelaparan, dan perawatan medis bagi mereka yang sakit,†cuit Najib dalam akun Twitter miliknya. Langkah ini dilakukan Najib sehari setelah Malaysia mengadakan pertemuan dengan Indonesia dan Thailand untuk membahas eksodus ribuan etnis Rohingya dari Myanmar dan pengungsi asal Bangladesh yang belakangan terdampar di perairan tiga negara itu. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia dan Malaysia sepakat menampung sementara para imigran yang masih terapung di lautan, hingga sekitar satu tahun, sembari meluncurkan upaya repatriasi atau menggembalikan para imigran ke negara asal. Kamis (21/5), Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu Malaysia Anifah Aman dijadwalkan bertemu dengan Menlu Myanmar di ibu kota Nay Pyi Daw untuk membahas eksodus ribuan etnis Rohingya akibat mendapatkan diskriminasi dan kekejaman di Myanmar. Sementara Thailand berjanji untuk memberikan bantuan dan perlindungan bagi para imigran di tengah laut dan tidak akan mendorong perahu mereka kembali ke laut. Malaysia dan Thailand telah meminta Myanmar untuk membendung aliran eksodus etnis Rohingya, namun Myanmar menolak bertanggungjawab atas masalah ini dan mengklaim bahwa etnis Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh. Badan pengungsi PBB, UNHCR, pada awal bulan ini melaporkan bahwa terdapat sekitar 25 ribu imigran menggunakan jasa penyelundup manusia pada periode Januari dan Maret tahun ini. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari jumlah imigran pada periode yang sama tahun 2014. Thailand akan menggelar pertemuan di Bangkok pada 29 Mei 2015 untuk membahas masalah imigrasi di Samudera Hindia. Pertemuan tersebut rencananya akan dihadiri oleh 17 negara, dua negara pengamat dan tiga organisasi internasional. Konferensi ini diharapkan dapat menjadi forum untuk membahas kerjasama regional dalam mencegah dan memecahkan masalah imigran gelap di kawasan Asia Tenggara secara konkrit dan berkelanjutan.
(Yuska Apitya/net)
