PRESIDEN Jokowi kemarin menggunakan hak prerogatifnya mengangkat Ignasius Jonan sebagai menteri ESDM yang baru dan Arcandra Tahar sebagai wakil menteri ESDM yang juga ‘baru’. Dalam dua tahun Jokowi menjadi presiden, jabatan wakil menteri ESDM tidak ada. Sejak Jumat (14/10/2016) menjadi ada.
Sedikit atau banyak, publik dapat menilai keputusan Presiden itu sebagai keputusan mengada-ada, semata karena kesengsem kepada Arcandra Tahar. Kursi menteri ESDM dibiarkan kosong sejak Arcandra Tahar dicopot pada 15 Agustus 2016. Cukup lama sehingga tidak aneh bila ada yang menilai Presiden ‘telmi’, telat mikir.
Lamanya jabatan menteri ESDM itu kosong setidaknya mengesankan dua hal. Pertama, Presiden menganggap menteri ESDM tidak penting benar, sebab itu tidak perlu terburu-buru mengangkat menteri yang baru. Prinsip yang dipakai ialah tak lari gunung dikejar.
Kedua, Presiden sulit mendapatkan orang yang tepat. Banyak nama yang diunggulkan, tetapi Presiden perlu waktu ekstra panjang berpikir keras untuk menjatuhkan pilihan. Prinsip yang dipakai ialah lambat asal selamat.
Kiranya tak elok mendorong-dorong, mendesak-desak Presiden agar cepat-cepat menggunakan hak prerogatif. Publik sepatutnya percaya bahwa Jokowi tidak menyepelekan kedudukan menteri ESDM. Presiden bersungguh-sungguh, berkutat mencari seorang anak bangsa yang terbaik dari 255,5 juta penduduk. Bak mencari jarum emas di dalam timbunan jerami yang juga berwarna keemas-emasan. Sulit, sesulit-sulitnya.
Hasilnya? Ternyata publik seperti ‘dikelabui’ permainan petak umpet Presiden karena ternyata yang sulit ditemukan itu ialah orang yang nyata-nyata tampak di depan hidung, yaitu Arcandra Tahar. Presiden rupanya tak henti menguras kecerdasan dan kearifannya hanya untuk menemukan solusi, bagaimana caranya agar Arcandra Tahar ‘pokoknya’ kembali masuk ke kabinet, memimpin Kementerian ESDM. Kata ‘pokoknya’ itu hendak menunjukkan bahwa Jokowi tidak peduli dengan penilaian publik.
Publik menentang Arcandra Tahar sebagai menteri karena berkewarganegaraan ganda. Ia kemudian melepas kewarganegaraan AS. Di titik itu sebetulnya Presiden Jokowi berkehendak mengangkatnya kembali sebagai menteri ESDM. Akan tetapi, publik tetap menentangnya. Kenapa? Yang terpokok, publik tidak percaya ia setia kepada bangsa dan negara ini. Bukankah untuk menjadi warga negara AS, orang harus melamar? Arcandra dengan sadar dan aktif berkeinginan menjadi warga ‘Negeri Paman Sam’.
Tak hanya itu. Publik pun meragukan kejujuran Arcandra. Ia tidak berterus terang kepada Presiden, bahkan ‘menyembunyikan’ kewarganegaraan AS-nya itu. Fakta kewarganegaraannya itu terbuka justru setelah publik membongkarnya, antara lain melalui media sosial. Karena itu, wajar timbul pertanyaan, apa penjelasannya, kok Presiden Jokowi ngotot amat menjadikan Arcandra penyelenggara negara?
Presiden Jokowi bahkan mengukuhkan Arcandra Tahar sebagai wakil menteri ESDM dengan memberinya legitimasi khusus. Presiden melantiknya serentak dengan menteri ESDM, memperlakukannya sangat istimewa sebagai dwitunggal. Sebuah maklumat kepada publik bahwa di mata Presiden, kayaknya di negeri ini tidak ada lagi orang yang mumpuni selain Arcandra untuk memimpin Kementerian ESDM.
De jure jabatannya wakil menteri, tetapi de facto posisi menteri ESDM, didesain ‘satu untuk berdua’. Sebagian untuk melengkapi kekurangan kompetensi Jonan di bidang ESDM, sebagian lain untuk menyelamatkan kesengsemnya Presiden kepada Arcandra, yang di matanya sangat kompeten.
Keistimewaan posisi Wakil Menteri Arcandra Tahar itu kontras sekali bila dibandingkan dengan dua wakil menteri, yaitu Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, yang dilantik terpisah dengan menteri mereka. Mantan Kepala BKPM Franky Sibarani, yang disebut resmi bakal menjadi wakil menteri perindustrian, bahkan hingga kini tak jelas kelanjutannya.
Presiden Jokowi kesengsem, terpesona oleh Arcandra Tahar. Padahal, di tangannya tegak perkasa hak prerogatif presiden. Kombinasi itulah yang Jumat (14/10) disaksikan rakyat di Istana Negara.(*)
