Mendagri Pangkas Pejabat Daerah

JAKARTA, TODAY—Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beren­cana melakukan perampingan terhadap pejabat struktural yang ada di daerah. Ini agar tata kelola pemerintahan lebih efektif dan efisien.

“Sesuai arahan Bapak Pres­iden, bahwa membangun tata kelola pemerintah pusat yang efektif, efisien. Tapi juga dinamis sesuai dengan aspirasi yang ada di daerah,” ujar Tjahjo di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (5/8/2016).

Untuk mendukung hal terse­but, Mendagri mengaku sudah meminta masukan dari guber­nur-gubernur dan DPRD selaku pimpinan daerah. Sehingga di­harapkan keputusan sekecil apa­pun yang pemerintah pusat buat sesuai dengan aspirasi daerah.

Hal pertama yang dilakukan adalah membentuk organisasi

daerah yang tepat fungsi dan uku­ran yang tidak gemuk. Hal ini disam­paikan Tjahjo pada saat melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah No 16/2016 tentang Perangkat Daerah ke­pada para kepala daerah.

“Pertama masalah kebijakan debi­rokratisasi. Membangun organisasi daerah yang tepat fungsi dan ukuran. Sesuai dengan lingkup penyeleng­garaan pemerintahan yang jadi we­wenang daerah. Ini yang selalu harus kita kedepankan. Satu urusan pemer­intahan disatukan dalam organisasi daerah,” kata Tjahjo.

“Kemudian penataan kembali organisasi daerah. Ini tidak men­gurangi jumlah pegawai. Tapi men­gurangi jumlah jabatan struktural. Yang paham adalah gubernur, bu­pati, wali kota. Ini bisa didiskusikan walaupun kita harus menjalankan UU, tapi harus efektif dan efisien,” sambungnya.

Menurutnya, hal itu akan berim­plikasi terhadap berkurangnya belan­ja pegawai. Sebab saat ini masih ada yang anggaran daerahnya tersedot pada belanja pegawai tersebut.

“Hal ini implikasinya terhadap pengurangan belanja pegawai dan peningkatan belanja publik. Ini yang jujur masih 66 persen, belum seim­bang. Ada daerah tingkat dua yang belanja pegawainya di atas 80 persen. Bayangkan hanya 20 persen. Ada yang sudah 50-50, ada yang modal­nya 76,” ujar politisi PDIP ini.

Tjahjo menyebut bahwa saat ini mayoritas daerah punya rasio belanja pegawai sebesar 43 persen. Diharap­kan akan terjadi efisiensi belanja pegawai sebesar 25 persen nantinya. Sehingga belanja publiknya jadi lebih besar.