Untitled-2EMPAT pejabat teras di Pemerintahan Kabupaten Bogor terbang ke Turki. Dalihnya, kepergian mereka ke negara yang baru saja dilanda serangan bom itu untuk memenuhi undangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama untuk menjajaki kerjasama bisnis dan investasi luar negeri.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Bupati Bogor, Nurhay­anti menjelaskan, empat orang itu ialah Kepala Badan Perencanaan Pem­bangunan Daerah (Bappeda) Syarifah Sofiah, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelay­anan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Yani Hasan, Asisten Administrasi Aty Guniawarti dan Direktur Utama PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) Radjab Tampubolon.

“Mereka ditugaskan me­wakili saya untuk bertemu den­gan lembaga-lembaga strategis dan pelaku usaha di tiga kota, Ankara, Bursa dan Istanbul. Kepentingannya sih menjalin kerjasama perdagangan dan investasi dengan pengusaha Turki,” kata Nurhayanti saat di­hubungi, Rabu (23/3/2016).

BACA JUGA :  Kelola Bansos dan Tangani Bencana, Pj. Bupati Bogor Lakukan Sinergi Dengan Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah Pusat 

Namun, informasi yang di­himpun Bogor Today menye­butkan, ada 25 orang pejabat ring satu Kabupaten Bogor yang berangkat ke Turki. “Dari eksekutif mah cuma tiga. Satu lagi dari BUMD,” kilah Yanti.

Namun, kepergian empat nama itu ke benua biru, Eropa untuk kepentingan investasi Kabupaten Bogor dinilai hanya alasan agar masyarakat tidak marah mengetahuinya. “Pejabat itu hanya menghabiskan uang pajak rakyat saja,” cetus Direk­tur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

BACA JUGA :  Ciptakan Pilkada Damai dan Kondusif, Pj. Bupati Bogor Ikuti Arahan Kemendagri RI Melalui Zoom Meeting

Uchok pun mempertanyakan anggaran yang digunakan para petinggi, untuk berangkat ke Turki. Ia ingin adanya keterbu­kaan. “Anggaran ini harus ter­buka, rakyat Kabupaten Bogor sebagai pemilik anggaran ber­hak tahu, apa kepentingan dan hasil dari kunjungan ke Turki tersebut,” tegasnya.

Selain ke Turki, 60 pe­jabat setingkat kepala seksi hingga kepala bagian, sejak Selasa (22/3/2016) bertolak ke Provinsi Gorontalo, untuk studi banding, bagaimana kiat Pemerintah Kota Gorontalo kerap mendapatkan penilaian dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

============================================================
============================================================
============================================================