CIAWI TODAY – Kementrian Sosial melaksanakan penyaluran bantuan sosial kepada ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di gedung Yayasan Pendidikan Islam (YPI), Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor pada (5/4/2019) kemarin. Bantuan tersebut diberikan secara langsung Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita didampingi Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan yang turut hadir dalam penyaluran.

Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita mengklaim rasio angka kemiskinan dan rasio kesejangan sosial menurun.

“Sesuai survey Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September tahun 2018 lalu, BPS menyatakan bahwa angka kemiskinan dan rasio kesejangan sosial bisa kita  tekan kembali,” ujar Mensos RI Agus.

Ia juga menambahkan upaya menurunkan angka kemiskinan dan rasio kesenjangan sosial tidaklah sederhana, apalagi dua indikator ini terjadi secara bersamaan.

“Turunnya angka kemiskinam dan memperbaiki rasio kesenjangan sosial ini bukti upaya dan komitmen yang luar biasa dari pemerintah yang dibawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi),  karena banyak negara tidak bisa melakukan  menurunkan angka kemiskiman disaat bersamaan juga menekan angka rasio kesenjangan sosial,” tambahnya.

Agus menjelaskan turunnya angka kemiskinan dan rasio kesenjangan sosial ini berkat kerja para ribuan àtau puluhan ribu pendamping PKH.

“Keberhasilan menurunkan angka kemiskinan dan rasio kesenjangan sosial ini juga berkat peran atau kerja keras pendamping PKH, kita berdoa semoga hasil survey BPS pada awal tahun ini hasilnya bisa lebih baik dari saat ini yang berarti kita berhasil memerangi kemiskinan,” jelasnya.

program bantuan ini bisa segera mendorong para KPM untuk dapat menjadi keluarga mandiri. “Tahun 2018 kami telah berhasil mencetak 600 ribu KPM mandiri. Mereka saat ini sudah memulai usahanya masing masing,” terangnya.

Berkaitan dengan KPM Mandiri Agus menjelaskan, pihaknya menargetkan sebanyak 800 ribu KPM bisa lulus menjadi KPM mandiri di tahun 2019. Dirinya sadar, bahwa diluar sana masih banyak warga yang mempunyai hak untuk mendapatkan sentuhan perlindungan sosial melalui program PKH.

“Karena anggaran dari pemerintah tidak bisa menyentih semuanya. Harus ada tahapan, semakin cepat kita membentuk KPM mandiri, maka semakin cepat mereka yang mengantri akan masuk program PKH dan BPNT ini,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan bahwa kualitas keluarga sangat menentukan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Artinya keluarga-keluarga yang berkualitas merupakan fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang sejahtera, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan keluarga harus menjasi prioritas program.

“Sasarannya terutama adalah keluarga-keluarga yang hingga saat ini masih tergolong keluarga sangat miskin,” katanya.

Wabup juga menyampaikan bahwa program keluarga harapan di Kabupaten Bogor telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan hingga tahun 2019 telah mampu menjangkay 40 Kecamatan, 434 Desa/Kelurahan dengan jumlah keluarga penerima manfaat sampai tahun 2019 sebanyak 134.558.

“Pengembangan program keluarga harapan telah berhasil mendorong perubahan sikap mental dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga sasaran, terbukti setelah beberapa tahun menerima bantuan untuk meringankan beban keluarga di bidang kesehatan dan pendidikan,” pungkasnya. (Firdaus)