Untitled-4BOGOR, TODAY – Meski an­gka kematian ibu dan anak masih tergolong tinggi, Kabu­paten Bogor masih optimis bisa menjadi Kabupaten Sehat di Provinsi Jawa Barat dan Ke­menterian Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Camalia Wilayat Sumaryana mengungkapkan, saat ini Bumi Tegar Beriman masih berpredikat Kabupaten Sehat Wiwerda (Pembinaan).

“Sebelumnya kita berpre­dikat Padapa (Pemantapan). Nah untuk bisa menjadi Ka­bupaten Sehat, diperlukan campur tangan dari semua stakeholder. Bukan hanya Dinkes,” ujar Camalia, Selasa (8/9/2015).

Camalia pun menyebutkan Dinas Kebersihan dan Per­tamanan (DKP) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang juga harus berperan aktif un­tuk menjaga lingkungan yang sehat.

Ia menyebutkan, beberapa indikator utama adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Di Kabu­paten Bogor sendiri, AKI dan AKB masih cukup tinggi.

“Iya tapi kita ini masih dibawah tingkat nasional yang mencapai 125 orang per tahun dan kita masih dibawah itu dan kami akan terus memberi sosialisasi kepada ibu hamil serta kepada para suami,” lan­jutnya.

Camalia mengaku banyak sekali persoalan yang harus mendapat perhatian untuk menekan AKI dan AKB, ter­masuk perhatian terhadap wanita pekerja. “Sekarang ini ada tidak perhatian terhadap ibu hamil dan menyusui di instansi mereka bekerja, mis­alnya pojok ASI dan Bank ASI. Sekarang bagaimana kita bisa lahirkan generasi pintar, kalau gizinya kurang bagaimana,” katanya.

BACA JUGA :  Pj. Bupati Bogor Sampaikan Laporan Keuangan Pemkab Bogor Tahun 2023 Kepada BPK

Untuk itu, Dinkes send­iri mulai mempelpori ke­beradaan pojok ASI di gedung Dinkes. Dengan keberadaan gedung tersebut, ia berharap ibu menyusui bisa tetap mem­berikan ASI kepada anaknya, meski ditengah aktivitas kerha sehari-hari. “kita juga akan dorong ini di SKPD lain, di mall-mall, perusahaan,” pungkasnya

Pada tahun 2013, jumlah ke­matian ibu mencapai 71 orang dan jumlah kematian bayi 216. Sementara pada 2014, kema­tian ibu menurun menjadi 60 orang dan kematian bayi pun menurun menjadi 166.

“Yang perlu diberikan so­sialisasi secara instens itu sebenarnya bukan para ibu hamil. Tapi justru suaminya. Karena mereka yang harusnya lebih memperhatikan istrinya yang sedang hamil,” tegasnya.

Camalia juga mendorong adanya Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang juga salah sati indi­kator Kabupaten Sehat.

“Naskah akademik Raper­da KTR belum dibuat sampai saat ini. Karena di tahun ini tidak ada anggaran untuk pe­nyusunan raperda itu. Nanti tahun 2016 akan kita dorong, biar cepat,” katanya.

BACA JUGA :  Kordinatoriat PWI Bogor Timur dan PWI Kabupaten Bogor Gelar Santunan Yatim

Ia menambahkan, untuk penyusunan naskah Raperda KTR membutuhkan biaya tak kurang dari Rp 235 juta. “Kan kita juga perlu studi banding ke daerah yang sudah mener­apkan perda itu,” tambahnya.

Kadinkes juga akan akan mendorong untuk pembua­tan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai Kematian Ibu, Anak dan Lansia (Kibla). “Kematian ibu dan anak juga saya akan dorong untuk dibuatkan per­da. Karena masalah ini peker­jaan rumah yang sangat berat lho,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Ketua Tim Verifikasi Kabupaten Se­hat dari Kementerian Kesehat­an Tutut Indra Wahyuni men­gatakan, ada beberapa kriteria penilaian sehingga layak men­jadi Kabupaten Sehat tingkat Wiwerda.

“Kami akan meninjau ke lapangan, seperti pemuki­man warga, sanitasi, kawasan tanpa rokok, taman, jumlah angka kematian ibu, jumlah kematian bayi dan lainnya. Apabila kriteria-kriteria itu di­penuhi dan ada proses upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi, maka Kabupaten Bogor meningkat statusmya menjadi kabupaten sehat tingkat Wiwerda,” tandasnya.

(Rishad Noviansyah)

============================================================
============================================================
============================================================