1-AMY-dan-Teuku-Hanibal-Dijagokan-Pimpin-PPP-Jabar

Oleh: ADE MUNAWAROH YANWAR
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor

Pada umumnya Ka­bupaten Bogor yang luas dan jumlah pen­duduknya paling besar di seluruh kabupaten yang ada di Indonesia tentunya memerlukan tenaga dan pemiki­ran yang lebih dari semua pen­gambil kebijakan, begitu juga memerlukan pendapatan dan belanja yang besar pula untuk menjalankan roda pemerintahan, mensejahterakan rakyat maupun infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan PAD yang hanya 2 T untuk tahun 2016, tentunya ini sangat berat dilaksanakan­nya pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyara­kat Drmana kekurangannya? Sementara idealnya dalam satu tahun kalao dihitung dari masu­kan-masukan musrenbang, reses, tematik dan usulan-usulan ma­syarakat lainnya Kabupaten Bo­gor memelukan lebih kurang 15 Trilyun rupiah, jumlah yang sangat besar sekali, dan jumlah itu setara den­gan membangun provinsi di luar Jawa Barat.

Keseluruhan anggaran atau APBD Kabupaten Bogor hanya mencapai 5, 2 Trilyun per­tahun, itupun kalau pro­gram dari APBD provinsi dan APBN bisa dikawal bers­ama-sama agar masuk dengan lancar ke Kabupaten Bogor.

Apa yang bisa diperbuat dengan anggaran sepertiga dari jumlah yang ideal? Ten­tunya ini merupakan pekerjaan yang luar biasa berat, para pengambil ke­bijakan harus berputar otak men­cari postur yang ideal untuk men­jalankan program-program yang sudah dan sedang direncanakan.

BACA JUGA :  SAHUR OF THE ROAD RAWAN DENGAN TAWURAN PELAJAR

Pemerintah harus mempunyai prioritas dan berbagai program unggulan agar semua pihak mera­sa senang dan tidak terampas haknya.

Bicara hak, tentunya yang paling berhak adalah masyarakat yang turut menyumbang dan ber­peran serta dalam pembangunan.

Pertama adalah masyarakat miskin yang berhak atas kese­hatan, pemerintah wajib menye­diakan fasilitas kesehatan yang memadai dan menjamin agar masyarakat miskin dan sakit tidak menjadi lebih sakit.

Begitu juga dengan pendidi­kan, wajar 9 tahun wajib diimple­mentasikan oleh pemerintah. Yang kedua adalah masyarakat menengah, mereka yang turut menyumbangkan tenaga dan fiki­rannya untuk pemerintah baik itu yang berprofedi sebagi guru, bu­ruh, petani maupun profesi lain­nya juga selain berhak atas pendi­dikan dan kesehatan juga mereka layak mendapatkan fasilitas infra­struktur yang baik agar roda per­ekonomian berjalan dengan lan­car, karena mereka juga sebagai penyumbang terbesar pajak-pajak atau retribusi, seperti PBB, ppn dan pajak-pajak lainnya.

Yang ketiga adalah mereka yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bogor. Ini yang pal­ing krusial, pemerintah wajib memberikan kenyamanan dan ke­amanan bagi bara pelaku usaha/ investor di Kabupaten Bogor.

BACA JUGA :  SAHUR OF THE ROAD RAWAN DENGAN TAWURAN PELAJAR

Banyak keluhan yang terjadi, janji karpet merah untuk menarik investasi ternyata blm di imple­mentasikan secara utuh, sulitnya mengurus ijin karena alasan reg­ulasi, gangguan dilapangan dan tuntutan yang tidak masuk akal kadang membuat enggan mereka untuk masuk menjadi pelaku us­aha, padahal satu orang investor masuk minimal harus ada yang berkurang dari jumlah pengang­guran dan harus ada juga yang bertambah yaitu pendapatan dae­rah.

Untuk memfasilitasi itu pemer­intah harus berlaku fleksibel dan luwes dalam memperlakukan para investor, minimal membuat mrka tidak hengkang meninggal­kan Kabupaten Bogor.

Sambut mereka dengan se­nyum dan jewer mereka apabila bandel. Apabila ketiga poin tadi bisa diterjemahkan dengan baik oleh para pemegang kebijakan, Insya Allah dengan angka 5,2 T dapat membangun dengan se­nyum dan Insya Allah angka ideal untuk membangun Kabupaten Bogor dapat terwujud dalam jang­ka waktu yang tidak terlalu lama.. Insya Allah… (*)

============================================================
============================================================
============================================================