BOGOR, TODAY – Optimalisasi pelayanan ke­pada pasien terus dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor dengan menyiap­kan regionalisasi sistem rujukan berjenjang yang meniru gambaran secara nasional.

“Regionalisasi sistem ini meniru gamba­ran nasional. Nantinya semua dilakukan se­cara terstruktur dan berjenjang,” ujar Kepala Dinkes Kabupaten Bogor, dr Camalia, Senin (24/8/2015).

Camalia melanjutkan, Dinkes membagi wilayah ke beberapa regional dan disetiap regional memiliki beberapa Rumah Sakit (RS) yang memiliki fasilitas Kesehatan Tingkat Per­tama (FKTP).

“Jadi, dari puskesmas kabupaten/kota rujukan ke RS kabupaten/kota. Kalau tidak tertangani, baru dirujuk ke RS regional provinsi,” lanjutnya.

Beberapa RS kabupaten/kota daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor juga di gandeng Camalia cs. Pasalnya, banyak warga Kabupaten Bogor secara geografis lebih dekat dengan RS tersebut ketimbang harus diru­juk ke RS di Bumi Tegar Beriman baik milik pemerintah maupun swasta.

Kadinkes juga mengungkapkan masih ada 10 RS swasta yang belum mau bekerjasama dengan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sementara yang sudah berk­erjasama ada 4 RSUD, 1 RS vertikal, 1 RS TNI AU dan 15 RS swasta.

“Yang belum ya kita terus dorong agar segera bekerjasama dengan BPJS,” tukasnya.

Bupati Bogor, Nurhayanti merespon baik konsep regionalisasi system rujukan berjen­jang tersebut. Yanti meminta agar konsep itu dimatangkan sebelum dituangkan kedalam Peraturan Bupati (Perbup).

“Silahkan dirumuskan dengan swastanya dulu supaya kebijakan nanti saya buat bisa implementasinya,” ujarnya.

Terkait 10 RS yang belum bekerjasama dengan BPJS, Yanti meminta agar rumah sakit tersebut secepatnya bergabung.

“Saya harap dipercepat. Kalau ada kendala, ya harus diberikan solusi,” tambah nenek dua cucu itu.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi pun mendukung konsep terse­but dituangkan dalam Perbup tapi dengan syarat, Dinkes harus melakukan perbaikan in­ternal, terutama dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Perbaikan kesejahteraan untuk insan ke­sehatan yang bertugas dilapangan juga harus diperhatikan. Jangan sampai pasien dilayani menjadi sehat, petugas kesehatannya tidak se­hat dalam tanda kutip,” katanya.

Politisi yang akrab disapa Jaro Ade terse­but meminta agar pemerintah meningkatkan pelayanan di tingkat Puskesmas. Soal angga­ran, kata dia, DPRD siap mendukung.

“Karena kesehatan dan pendidikan itu kan menjadi prioritas utama kita,” pungkasnya.

(Rishad Noviansyah)

loading...