Oleh : Prima Gandhi

(Dosen di Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, FEM, IPB University/Fellow Researcher Indekstat)

Sebelum mewabahnya virus Covid-19, omnibus law menjadi salah satu isu ekonomi, hukum dan politik yang ramai diperbincangkan di awal tahun 2020. Omnibus law di Indonesia berkaitan dengan undang-undang perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.Omnibus law bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi agar menarik investor datang ke Indonesia.Lalu bagaimana kondisi terakhir investasi di Indonesia?

Tahun lalu, total realisasi investasi sebesar Rp 809,6 triliun lebih banyak Rp 17,6 triliun dari target Pemerintah sebesar Rp 792 triliun. Selain peningkatan nilai investasi, sebarannya pun mulai merata. Tahun 2019,  persentase investasi di luar Pulau Jawa sekitar 47 persen dan di Pulau Jawa 53 persen. Peningkatan realisasi investasi di luar Pulau Jawa cukup signifikan terjadi pada triwulan IV yaitu sebesar Rp 103,8 triliun. Naik 22,6 % dibanding tahun sebelumnya.

Peningkatan dan Pemerataan sebaran investasi ini hemat penulis merupakan manifestasi dari pembangunan infrastruktur di luar jawa, kondusifitas iklim politik pasca Pemilu 2019 dan rekonsiliasi perang dagang antara China-Amerika. Terlepas dari capaian di atas, ada satu hal yang menjadi pertanyaan penulis, apakah orientasi investasi yang masuk ke Indonesiasejalan dengan konstitusi ?

Investasi Pro Konstitusi

Di Republik ini, tren investasi tambang selalu menjadi idola tak pernah surut, walau terjadi pergantian rezim yang dibarengi hantaman krisis ekonomi. Disadari atau tidak meningkatnya investasi pada sektor penambangan serta pengolahan sumber daya alam akan menimbulkan ekternalitas positif dan negatif. Salah satu contoh ekternalitas positif adalah berkurangnya pengganguran akibat munculnya lapangan kerja baru. Sedangkan contoh eksternalitas negatif adalah rusaknya lingkungan.

Jika kerusakan dan pencemaran lingkunganterjadi maka orientasi investasitidak sejalan denganPasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam pasal 33 ayat 4 UUD 1945 ada frasa berwawasan lingkungan. Agar investasi sumberdaya alam senafas dengan konstitusi maka investasi harus berwawasan lingkungan  (environmental oriented).

Environmental oriented dapat diterapkan pada investasi di sektor pariwisata dan lingkungan. Contoh praktik environmental oriented pada investasi pariwisata adalah implementasi konsep Bio Intour pada investasi wisata bahari. Garis pantai sepanjang 54.716 kilometer dan 17.504 pulau menjadi modal awal Indonesia untuk mengembangkan wisata bahari. Namun, dalam sepuluh tahun terakhir, hampir 95% ekosistem pantai dan terumbu karang Indonesia terancam oleh berbagai aktivitas manusia salah satunya yaitu wisata.

Pengembangan investasi resort wisata Gili Trawangan merupakan bentuk praktik optimalisasi ekonomi obyek wisata bahari berorientasi pada keuntungan semata (profit oriented). Praktik ini terbukti memiliki dampak negatif terhadap lingkungan secara langsung dan tidak langsung, jangka pendek maupun panjang.

Jika tidak diantisipasi sejak awal pembukaan obyek wisata bahari, dampak negatif ini akan membuat jasa lingkungan dan nilai ekologi obyek wisata bahari tidak optimal. Sehingga keberlanjutan wisata bahari tidak terwujud.

Sebagai solusi menyelesaikan masalah diatas adalah menjaga dan mengembalikan fungsi ekologi secara seimbang. Salah satu konsep yang bisa diterapkan adalah Bio-Intour (Bio-Infrastructure For Tourism Destinations).  Bio-Intour terdiri dari dua aspek yaitu aspek fisik dan non-fisik.

Aspek fisik berupa pemilihan material bangunan penunjang obyek wisata yang ramah lingkungan. Beberapa syarat yang harus dimiliki bangunan dan material bangunan; pertama, bangunan dan material dirancang untuk dipakai berulang-ulang dan memperhatikan buangan limbah/sampah saat digunakan. Kedua, asal material. Penggunaan material harus berbahanbaku dari sumberdaya yang terdapat di sekitar obyek wisata. Ketiga, material tidak menimbulkan dan mengandung efek racun seperti formaldehyde (H2CO) dan klorofluor karbon (CFC). Ke empat, menggunakan material dari sumberdaya yang terbaharukan.

Sedangkan aspek non fisik merupakan implementasi Payment for Environmental Services (PES) yang digunakan dalam pembangunan konsep fisik Bio-Intour. PES adalah suatu kelembagaan dimana mengatur kompensasi yang berasal dari pajak atau retribusi daerah bagi penjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem obyek wisata.

Bila BKPM mensyaratkan konsep Bio-Intour dalam seluruh investasi sektor wisata di Indonesia, besar harapan ke depan Indonesia tidak mengalami defisit neraca perdagangan. Alasannya karena nilai ekonomi dari suatu obyek wisata tidak berkurang sehingga jasa lingkungan yang didapatkan wisatawan mencapai titik optimal dan masyarakat sekitar mendapatkan nilai tambah dari wisata berkelanjutan.

Selama ini investasi di sektor pertanian belum optimal. Padahal sektor pertanian membutuhkan investasi untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan petani. Jika hasil produksi pertanian melimpah maka kedaulatan pangan bisa terwujud.

Data BKPM dalam kurun waktu 2009-2013 mengatakan bahwa investasi sektor pertanian selama 2009-2013 hanya sebesar Rp 96,1 triliun. Selanjutnya pada periode 2014-2018, investasi sektor pertanian meningkat mencapai Rp240,8 triliun, atau naik 150,7 persen dibanding periode sebelumnya.Dalam 5 tahun mendatang, pemerintah menargetkan investasi sektor pertanian mencapai Rp2.231,5 triliun dengan porsi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar 55 persen dan penanaman modal asing (PMA) sebesar 45 persen.

Agar target tahun 2024 tercapai maka pemerintah wajib mempermudah proses perizinan investasi pertanian. Untuk memudahkan perizinan maka pemerintah harus terus melakukan terobosan seperti pertama, mempermudah perizinan dengan sistem Online Single Subsmission (OSS). Sistem perizinan online ini bisa menghemat waktu pengurusan daripada menggunakan sistem konvesional.

Kedua, penyederhanaan proses perizinan investasi. Dengan sistem OSS, pelaku usaha cukup mengunggah berkas bukti perizinan terintegrasi dengan lembaga pemerintahan lain yang terlibat dalam proses perizinan investasi pertanian. Investor bisa memonitor sampai tahap mana perizinan yang diajukan secara online. Ketiga, kerja sama dengan Kamar Dagang Industri (Kadin) untuk sosialisasi investasi pertanian di daerah. Kadin memiliki kelembagaan dan infrastruktur sampai setiap kabupaten/kota.Dua hal ini memudahkan investor untuk mengetahui aturan terkait perizinan investasi dan memulai usaha pertanian.

Jika uraian di atas dapat terwujud di tahun 2020, dengan atau tanpa omnibuslawsebaran dan pertumbuhan investasi Indonesia 2021 akan sejalan dengan keberlanjutan lingkungan serta konstitusi Indonesia. (*)

loading...