Muhammadiyah: Haram Pilih Pemimpin Korup

MAKASSAR, TODAY — Muham­madiyah mendorong diterbit­kannya fatwa haram untuk me­milih pemimpin koruptor. Ini merupakan bagian terpenting dari rekomendasi yang disam­paikan organisasi Islam terbe­sar ini dalam Muktamarnya yang ke-47 di Makassar.

“Virus korupsi, sudah menjadi epidemik, yang merusak semua sendi-sen­di peradaban kita. Maka adalah fardhu ain bagi se­luruh anak negeri ini untuk melawan korupsi,” demikian bunyi penggalan salah satu rekomendasi Muktamar yang di­lansir Jumat (7/8/2015).

Pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan be­berapa cara, di antaranya memberikan sanksi sosial bagi para koruptor, memu­lai hidup “bersih” tanpa korupsi dimulai dari diri sendiri (ibda’ binafsik) dan rumah kita, membenahi transparansi dan akuntabil­itas serta mendorong gerakan “Ber­jamaah Lawan Korupsi”.

Gerakan melawan korupsi ha­rus terus diduplikasi secara massif dengan melibatkan semua elemen masyarakat sipil. Di tingkat internal, Muhammadiyah akan mendorong seluruh amal usaha Muhammadi­yah untuk menerapkan good cor­porate governance.

“Dan melahirkan fatwa tarjih baru tentang haram me­milih pemimpin yang korupsi. Muhammadiyah menetap­kan dan mendorong Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi seb­agai salah satu instrumen utama Muhammadiyah dalam rangka mencerahkan dan memajukan In­donesia,” demikian bunyi pengga­lan lain rekomendasi tersebut.

Saat ini ada sejumlah eks napi ko­rupsi yang maju di Pilkada Serentak 2015. Mereka sudah membuat peng­umuman di media massa. Salah satunya mantan Walikota Semarang.

 Muhammadiyah juga merilis se­jumlah rekomendasi untuk Pemer­intah dan umat di Muktamar ke-47 yang baru saja berakhir. Untuk isu-isu universal, ada 13 rekomendasi yang ditelurkan.

Di antara 13 poin tersebut, selain rekomendasi soal gerakan berja­maah antikorupsi, juga penyatuan kalender Islam. Penyatuan kalender Islam secara internasional diperlu­kan demi mencegah terjadinya per­bedaan waktu-waktu penting, sep­erti penentuan hari raya ataupun penentuan Ramadhan.

Berikut 13 rekomendasi Muham­madiyah untuk isu-isu strategis keu­matan, kebangsaan, dan kemanu­siaan universal:

1. Membangun Masyarakat Ilmu

Muhammadiyah mengajak per­guruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah, untuk men­jadi Center of Excellence (pusat ino­vasi unggulan) berbasis sustainabili­ty dan center of technopreneurshop dalam bentuk universitas riset.

2. Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Muhammadiyah mengajak umat Islam, khususnya warga Persyarika­tan, untuk bersikap kritis dengan berusaha membendung perkem­bangan kelompok takfiri melalui pendekatan dialog, dakwah yang terbuka, mencerahkan, mencerdas­kan, serta interkasi sosial yang san­tun.

3. Peningkatan Daya Saing Umat Islam

Muhammadiyah menganjurkan agar umat Islam Indonesia berperan lebih aktif di tingkat internasional dan berkompetisi dengan umat Is­lam lain.

4. Penyatuan Kalender Islam

Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya upaya penyat­uan kalender hijriyah yang berlaku secara internasional, sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat di­jadikan sebagai kalender transaksi. Penyatuan kalender Islam tersebut meniscayakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Melayani dan Memberdayakan Kelompok Difabel dan Kelompok Rentan Lainnya

Muhammadiyah diperlukan komitmen dan kepedulian masyara­kat dan Pemerintah untuk memper­hatikan, memihak, melayani, dan melindungi kaum difabel sehingga mereka mendapatkan hak azasin­ya sebagai insan Tuhan. Jaminan konstitusional dan pemenuhannya secara bersunguh-sungguh sangat bermakna bagi kaum difabel teru­tama dalam bidang pendidikan, ke­sehatan, politik, ekonomi, hukum, dan sosial.

6. Pengendalian Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif

Muhammadiyah menyerukan kepada pemerintah dan segenap el­emen masyarakat untuk melakukan tindakan tegas dan menyatakan per­ang terhadap narkotika, psikotropi­ka, dan zat adiktif lainnya. Aspek lainnya adalah upaya pendidikan dan rehabilitasi yang diupayakan oleh negara dan pemangku kepent­ingan terkait.

Muhammadaiyah akan meng­galang kerjasama dan sinergi den­gan seluruh potensi masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, ke­agamaan maupun organisasi profesi untuk memberi perhatian dan ber­peran aktif dalam menanggulangi darurat zat adiktif (rokok, alkohol dan narkotika) di negara ini.