CIBINONG, TODAYÂ – Puluhan guru honorer kategori dua (K2) berorasi di depan Gedung tegar Beriman dan menuntut pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) segera direalisasiÂkan serta menuntut generalisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK), Rabu (10/2/2016).
Koordinator Aksi, Laily Jubaidah menuntut konsistensi pemerintah yang berjanji memperhatikan guru honorer yang telah mengabdi belasan tahun. Laily sendiri mengaku telah menjadi honorer selama 17 tahun.
“Kami ingin pemerintah konsisten pada janji terdahulu, dan memperÂhatikan para guru honorer yang suÂdah mengabdi belasan tahun kepada pemerintah,†ujarnya.
Sebagian besar, mereka telah menÂjadi honerer yang telah mengabdi diaÂtas 10 tahun lebih dengan 3.000 guru honorer di Kabupaten Bogor.
“Aksi kita hanya hari ini saja, tapi untuk yang ke Jakarta sampai 12 FebÂruari,†katanya.
Guru yang mengikuti aksi berasal dari Leuwisadeng, Cigudeg, Jasinga, Tenjolaya, Ciampea, Tajurhalang, BaÂbakan Madang, Rumpin dan LeuwilÂiang.
“Gaji kita hanya Rp 1 juta termasuk tunjangan fungsional dan kesejahterÂaan. Yang penting, kita hanya meminta kepastian kepada bupati Bogor terhaÂdap nasib kami,†tutupnya.
Terpisah, Bupati Bogor, NurhayÂanti pun tak bisa berbuat banyak. Pasalnya, moratorium pengangkatan CPNS masih diberlakukan oleh KeÂmenterian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
“Saya sudah tanyakan ke mereka, kapan honorer saya diangkat. Tapi, ada kebijakan moratorium diperpanÂjang. Tadinya kan 2016 dibuka. Tapi ternyata tidak. Percuma mereka teriÂak-teriak juga. Bukannya kami tidak peduli, kami sudah usahakan kok,†tegasnya.
Jangankan mengangkat honorer, kata dia, untuk mengajukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) saja masih sulit.
“Iya, P3K sudah sering saya ajukan untuk mengakali kekurangan PNS kaÂrena adanya moratorium ini. Tapi samÂpai sekarang belum tuh,†tukasnya.
(Rishad Noviansyah)