Oleh: LETJEN TNI (PURN) SOEDIBYO
Mantan mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen (BAKIN)

Dalam perkembangan­nya, muncul pemiki­ran bahwa BAKIN berperan sebagai pe­mikir strategi/think tank, sementara BAIS menjadi pelaksana teknis. Namun realitas menunjukkan silih bergantinya masalah operasional di lapan­gan. Keterlibatan BAKIN dalam menangani ancaman didasarkan pada pertimbangan situasional. Salah satu contoh, dalam penan­ganan masalah Timor Timur. Ada semacam kesepakatan yang men­gatur BAIS menangani kegiatan operasional di lapangan, semen­tara BAKIN hanya memonitor perkembangannya. Namun ke­tika terjadi peristiwa Santa Cruz, kesepakatan itu tidak berlaku.

Buktinya, Presiden Soeharto selalu menanyakan perkemban­gan kasus tersebut kepada Kepala BAKIN, selaku pimpinan komuni­tas intelijen. Presiden mengang­gap BAKIN harus mengetahui perkembangan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, walau­pun tidak menanganinya secara langsung. Jadi, apabila ditanya mengenai prestasi selama menja­bat sebagai Kepala BAKIN, jawa­bannya sedikit sulit, karena pada waktu itu terdapat dua organisasi intelijen yang powerful di In­donesia, yaitu BAKIN dan BAIS. Banyak peristiwa yang sulit dikla­sifikasikan apakah itu merupakan prestasi BAKIN atau BAIS.

Selama bertugas di BAKIN ban­yak kesan yang sampai sekarang masih melekat. Kesan terdalam yang masih teringat adalah mo­men dikala saya menghadap Pres­iden Soeharto untuk melaporkan situasi rutin bulanan di Cendana. Meskipun suasananya tidak terla­lu formil, saya dapat melaporkan masalah-masalah negara kepada Presiden RI. Itulah momen yang tidak pernah terlupakan.

Pernah ketika saya menjabat sebagai pimpinan intelligence community , saya harus meminta maaf kepada Presiden Soeharto dan Ibu Tien atas ketidaknya­manan melakukan kunjungan ke sebuah museum Perang Dunia II di kota Dresden, Jerman, akibat adanya demonstrasi liar. Saya me­minta maaf karena intelijen tidak dapat mendeteksi demonstrasi. Permintaan maaf saya ditanggapi santai oleh Presiden Soeharto. Malah Presiden Soeharto tertawa melihat tingkah laku para demon­stran yang sangat menggelikan. Diantaranya, ada yang memukul ember, panci dan kaleng. Bah­kan, ada yang meloncat-loncat sambil berteriak-teriak mengejek rombongan Presiden. Presiden merespon laporan itu hanya dengan memberikan komentar di seputar kebiasaan budaya demonstrasi orang luar. Seperti itulah kesan yang tertangkap dalam memori saya. Bukan kesan yang selama ini sering digam­barkan banyak orang bahwa Pak Harto adalah seorang diktatur. Dalam pandangan saya Pak Harto adalah seorang demokrat.

Saat menjabat Kepala BAKIN, BAIS ABRI dipimpin oleh Jenderal LB Moerdani yang juga bertindak sebagai Panglima ABRI. Karena it­ulah, saya menjadi dekat dengan Jenderal LB Moerdani dan men­genal semua pejabat BAIS ABRI. Hubungan BAKIN-BAIS ABRI san­gat erat, termasuk adanya intel­ligence community, yang meru­pakan forum koordinasi antar organisasi intelijen. Komunitas intelijen pada waktu itu dipimpin Kepala BAKIN.

Kekuatan dan kemampuan bangsa Indonesia untuk sur­vive sudah sangat tinggi. Ketah­anan nasional kita sudah cukup tinggi. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Bangsa Indonesia wajib terus berusaha agar kekua­tan dan kemampuan untuk sur­vive terus meningkat. Di masa Orde Baru, untuk melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945, disusun Strategi Pembangunan Jangka Panjang, Strategi Pem­bangunan Jangka Sedang dan Program Tahunan. Arah dan sa­saran pembangunan dituangkan dalam GBHN. Sayangnya, pola pikir pembangunan yang diru­muskan melalui GBHN ditiada­kan setelah reformasi. Banyak pihak berpendapat, GBHN seb­agai dasar, pedoman dan arah pembangunan nasional tidaklah salah. Oleh sebab itu, banyak ka­langan menginginkan bangsa In­donesia membangun kekuatan dan kemampuannya untuk bisa tetap survive, melalui konsepsi sebagaimana GBHN. Sayang­nya, partai politik yang menjadi salah satu tiang demokrasi, tidak tampil sebagai corong kehendak rakyat. Tidak ada satu pun partai yang memiliki kejelasan sikap dalam merespon konsepsi pem­bangunan nasional yang strate­gik, seperti GBHN misalnya.

Akar permasalahan dalam kehidupan berbangsa adalah ti­dak adanya falsafah dan konsepsi yang tegas untuk menentukan dasar, cara dan arah yang dituju dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, tidak ada pa­rameter yang digunakan sebagai kontrol dalam pembangunan nasional. Hal lain adalah belum terbangunnya sistem politik na­sional yang kuat. Pengaruh kuat paham liberalisme telah menja­dikan segala gerak bangsa seolah-olah tanpa disiplin dan tanpa norma. Negara dan bangsa ini harus mempunyai ketegasan, bahwa NKRI harus hidup atas dasar UUD yang tidak berkarakter liberal. Bangsa Indonesia harus menyediakan waktu dan meny­ingsingkan lengan serta memeras pikiran untuk menyempurnakan kembali UUD RI, supaya benar-benar berwatak Pancasilais.

Sebagai organisasi yang mengandalkan daya pikir dan keterampilan para anggotanya, BIN harus terus mengasah dan mempertajam profesionalisme aparaturnya. Dengan mendirikan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), BIN mencoba mengak­selerasi profesionalisme intelijen anggotanya. Ketika saya menja­bat sebagai Kepala BAKIN, rekrut­men anggota intelijen dilakukan secara tertutup dengan spotting. Sekarang lebih terbuka, salah sa­tunya dengan mendirikan STIN dan rekrutmen dari universitas umum.

Jika melihat tantangan saat ini dan ke depan, dibutuhkan profesionalisme intelijen dalam pelaksanaan fungsi-fungsi inteli­jen. Intelijen harus profesional menyesuaikan lingkungan dan tantangan yang dihadapi. Jadi, profesionalisme mutlak diperlu­kan, sesuai dengan perkembangan jaman yang dihadapi. (*)