PREDIKSI Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi mengenai tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Tahun Anggaran (TA) 2015 ditanggapi dingin oleh Bupati Bogor, Nurhayanti, Senin (4/1/2015). Ia menilai, itu masih sebatas prediksi lantaran serapan masih tahap rekonsiliasi.
RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Ya kan masih tahap rekonsiliasi. Jadi, nanti saja kita lihat kalau sudah seleÂsai semua perhiÂtungannya sesuai target atau tidak. Kalau sudah selesai pasti kami informasikan,†tegas Nurhayanti saat dihubungi BoÂgor Today.
Yanti pun mengaku telah melakukan evaluasi kinerja sejumlah Satuan Kerja PerÂangkat Daerah (SKPD), Senin (4/12/2016) kemarin, terutama SKPD yang memiliki pagu angÂgaran paling besar, seperti DiÂnas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
“Yang paling saya warning ya tiga dinas itu. Karena mereÂka yang paling besar anggaranÂnya,†singkat mantan SekretarÂis Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor itu.
Sebagai pengepul dana daerah, Dinas Pengelola Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor kini masih melakukan rekonsiliasi dan pengolahan data.
Data terakhir yang dirilis DPKB per 18 Desember 2015, serapan belanja langsung telah 67 persen dari target Rp 3,88 triliun.
“Tapi data belum final. Itu baru hitungan per medio Desember 2015. Saat ini, kami masih rekonsiliasi dan penÂgolahan data. Karena kan ada efisiensi penggunaan anggaran juga,†ujar Kepala DPKBD, RuÂstandi
Sumbangan SiLPA sudah dipastikan dari diluncurkannya pembayaran 121 paket pembanÂgunan dan revitalisasi banguÂnan SD hingga SMU dari Dinas Pendidikan ke tahun 2016.
Molornya pembayaran ini, karena tiga hal yaitu lamÂbatnya pelengkapan berkas kontraktor, adanya aturan baru seperti validasi dan ruÂsaknya alat, khususnya IT di Dinas Pengelola Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD).
Kabid Sarana dan PrasaraÂna pada Disdik Kabupaten BoÂgor, Anwar Anggana menjelasÂkan, 121 proyek tersebut sudah tuntas pengerjaannya, namun pembayarannya ditunda atau luncuran ke tahun ini dari seÂharusnya Desember 2015 lalu.
“Alasanyya karena pihak kontraktror lambat dalam melengkapi berkas ditambah proses validasi yang tidak berÂjalan lancar karena peralatan IT BPKAD mengalami kerusaÂkan,†ujar saat dihubungi.
Namun, ia enggan memÂberi bocoran berapa nominal dari 121 paket akhirnya menÂjadi SiLPA ini. “Yang jelas, ini tidak sesuai target kami. Kan seperti tahun 2014, kami tarÂgetkan 90 persen, tapi gara-gara ini menurun kurang lebih 85 persen,†kata dia.
Untuk menyiasati hal sepÂerti terulang dalam TA 2016, percepatan proses lelang akan dilakukan terutama proyek yang memiliki porsi anggaran besar dan waktu pengerjaan yang cukup lama.
Untuk menanggulangi hal serupa terjadi pada tahun 2016, maka dirinya akan memÂpercepat lelang terutama di proyek-proyek yang memiliki nilai besar atau pengerjaannya butuh waktu lama.
“Kami juga berharap tidak ada pengerjaan pembangunan di Anggaran Biaya Tambahan (ABT) seperti yang terjadi pada tahun 2015 ini,†harapnya.
Ia pun tidak menampik jika akibat serapan anggaran yang tidak maksimal di Dinas PenÂdidikan, maka tentunya juga akan mempengaruhi SiLPA.
“Tentu. Tapi dalam rapat evaluasi kami sampaikan kenÂdala terutama mengenai baru yang harus ada validasi dari DPKBD yang menjadi momok dinas teknis dan para kontrakÂtor,†pungkasnya. (*)
