PAKET EKONOMI II LEBIH NENDANG

JAKARTA, TODAY — Presiden Joko Widodo hari ini akan mengumum­kan paket kebijakan ekonomi Sep­tember II di Istana Negara Jakarta. Paket ini dipastikan akan berpenga­ruh besar terhadap dunia usaha.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan, paket ekonomi kedua ini hanya meliputi be­berapa kebijakan. Namun lebih sub­stansi dan dianggap lebih nendang untuk dunia usaha. “Akan ada yang ne­ndang bagi dunia usaha. Nendang ini bahasa Presiden,” ujarnya usai mengi­kuti rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (28/9/2015)

Pemerintah memahami gejolak eko­nomi global masih belum berhenti, dan bahkan cenderung memburuk khusus­nya di pasar keuangan. Seiring dengan keputusan Bank Sentral Amerika Seri­kat (AS) Ferederal Reserve (The Fed) yang menunda kenaikan suku bunga acuan dan dimungkinkan terealisasi pada akhir tahun.

“Dalam turbulensi ekonomi dunia seperti ini kita bisa membuat Indone­sia menjadi semakin kompetitif dalam investasi global karena memang masih banyak peraturan yang menjadi bar­rier ,” ujarnya.

Presiden Jokowi dalam rapat, seper­ti disampaikan Pramono, inginkan agar beberapa kebijakan yang disampaikan hari ini langsung berefek untuk investa­si. Kemudian untuk perusahaan yang ada agar dapat bertahan menghadapi kondisi perekonomian sekarang. “Ke­tika menghadapi seperti ini kita bukan PHK tapi membuka ruang lapangan kerja. Ini dipikirkan sungguh-sungguh oleh menteri ekonomi. Besok (hari ini, Red) akan diumumkan secara resmi dengan apa yang akan dilakukan,” jelasnya. “Dipersiapkan intinya dua hal, yaitu membuat Indonesia semakin friendly (bersahabat) bagi investor dan waktu perizinan semakin pendek dan membuka ruang untuk lapangan ker­ja,” tegas Pramono.

Sebelum mengumumkannya esok hari, sore tadi Presiden Joko Widodo mengundang beberapa menteri untuk melakukan pembahasan akhir. Yang pertama adalah mengenai bagaimana mengantisipasi gejolak ekonomi dunia. Indonesia diharapkan bisa semakin kom­petitif dalam investasi global. “Saat ini memang masih banyak peraturan yang menjadi penghalang,” ujar Pramono.

Presiden juga meminta agar sudut pandang perusahaan mengenai tenaga kerja diubah. “Bukan melakukan pe­mutusan hubungan kerja, tapi justru membuka ruang lapangan kerja. Dia mengklaim bahwa paket kebijakan per­tama secara prinsip sudah berdampak positif terhadap dunia usaha.

Pada 9 September 2015 lalu, Pres­iden Joko Widodo meluncurkan tiga pa­ket kebijakan ekonomi untuk merespons kondisi ekonomi global yang berpenga­ruh pada ekonomi Indonesia. Kebijakan itu diberi nama Paket September I.

Tiga paket kebijakan tersebut, per­tama, mendorong daya saing indus­tri nasional melalui deregulasi, debi­rokratisasi, penegakan hukum, dan peningkatan kepastian usaha.

Poin kedua dalam paket kebi­jakan yaitu mempercepat implemen­tasi proyek strategis nasional dengan menghilangkan hambatan yang ada, menyederhanakan izin, mempercepat pengadaan barang serta memperkuat peran kepala daerah untuk mendukung program strategis itu.

Ketiga, pemerintah akan menin­gkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah, kata Jokowi, akan menge­luarkan kebijakan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan membuka peluang investasi di sektor ini sebesar-besarnya.

Sejumlah menteri ekonomi dalam rapat kemarin diantaranya adalah Men­teri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Thomas Lem­bong, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Sekretaris Kabinet Pramono An­ung, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Menko Ekonomi Darmin Nasution belum ber­sedia menyebutkan jumlah peraturan dan topik isu dalam paket kebijakan ekonomi tahap dua.

Darmin Nasution menuturkan, pemerintah tak mau memperbanyak poin dalam paket kebijakan ekonomi ta­hap dua nantinya. “Nanti jadi angka do­ang. Ini 13, ini 20 berapa,” kata dia. “Ka­lau jadi angka substansinya tidak dibahas. Lebih baik kita bikin dua atau tiga tapi konkrit tapi orang bicara subtansinya,” tandasnya.

(Yuska Apitya Aji)