BOGOR TODAY – Setelah proses panjang, kini Pemkot Bogor menerima salinan lengkap Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 320/PDT/2020/PT BDG yang diputuskan pada tanggal 5 Agustus 2020 terkait gugatan PT. Galvindo Ampuh terhadap Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Perumda PPJ) Kota Bogor.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta menyatakan, dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Bgr tanggal 31 Juli 2019.

“Pada pokoknya Hak Pengelolaan Pasar Teknik Umum sah dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar pakuan Jaya,” kata Alma, Rabu (13/08/20).

Alma menjelaskan bahwa Perjanjian Nomor : 644/SP.03-Huk/2001 dan Nomor : 39/SP/GA-BGR/AGS/XI/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 antara Pemerintah Kota Bogor dan PT. Galvindo Ampuh berakhir pada 14 Agustus 2007.

Jadi, kata Alma, sudah jelas isi perjanjian tersebut agar Pengelolaan diserahkan ke Pemerintah Kota Bogor setelah jatuh tempo, yang selanjutnya pengelolaan Pemerintah Kota Bogor serahkan kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya.

Oleh karenanya itu lanjut Alma, pertimbangan atas fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan perdata kepada Majelis Hakim akhirnya diterima dan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan banding ini.

“Majelis Hakim menyatakan PT. Galvindo Ampuh melakukan Perbuatan Melawan Hukum, SK Walikota Bogor Nomor 591. 45 -14 tahun 2012 tentang Penunjukan PD Pasar Pakuan Jaya sebagai pengelola pasar milik Pemerintah Kota Bogor,” ungkapnya

Diakui dia, didalam lampirannya angka ke 6 ada pasar Teknik Umum, dan secara hukum berhak melakukan pengelolaan pasar Teknik Umum, sehingga memerintahkan PT. Galvindo Ampuh untuk meninggalkan pengelolaan pasar Teknik Umum dan menyerahkan kepada yang lebih berhak.

“Yakni Pemerintah Kota Bogor/PD Pasar Pakuan Jaya sesuai perjanjian,” lanjut Alma

Melihat pertimbangan dalam Putusan Banding Perkara ini, kata dia, akan mengambil langkah-langkah agar persoalan ini segera diajukan melalui laporan pidana kepada Aparat Penegak Hukum.

Alasannya lanjut dia, karena dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Galvindo Ampuh dengan dalih yang melawan hukum dan tipu muslihat, agar pengelolaan Pasar Tekum tidak diserahkan ke Pemerintah Kota Bogor.

Sementara Kabag Hukum Perumda PPJ Sulhan Kelana Bumi mengatakan, pihaknya akan segera ambil langkah untuk melaksanakan pengelolaan pasar tekum dan senantiasa berkordinasi bersama Pemkot.

Lebih lanjut sulhan mengatakan Pasar Tekum merupakan aset Pemkot yang potensial untuk menambah pendapatan daerah dengan dikelola secara profesional.

“Ya, nanti dikelola oleh perumda Pasar Pakuan Jaya sebagai satu satunya BUMD yang menjalankan fungsi pengelolaan pasar milik Pemkot Bogor,” tandasnya. (Heri)