Untitled-7CIBINONG, TODAY – Para petinggi dan pejabat Pemer­intahan Kabupaten Bogor ter­kesan alergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, kedatangan lembaga anti rasuah itu bukan untuk melakukan penggeledahan atau penangkapan, melainkan untuk memberi pemahaman tentang hukum administrasi negara, terkait masalah peny­alahgunaan wewenang.

“Ini sangat disayangkan. Pa­dahal ini untuk membuka wa­wasan soal hukum administrasi negara. SKPD beberapa hari se­belumnya telah diundang lewat surat resmi,” kata Sugiyanto, ketua panitia seminar penyalah­gunaan wewenang penyelengg­ara negara dan kerugian negara, Kamis (17/3/2016).

Menurutnya, seminar yang diadakan program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pakuan ini, bukanlah untuk mengha­kimi para pejabat, justru seba­liknya, membantu para pejabat dalam mengeluarkan dan melak­sanakan kebijakan program-pro­gram pembangunan yang dibi­ayai APBN maupun APBD supaya tidak salah langkah.

“Selama ini kan para peja­bat sering takut melaksanakan program, karena khawatir akan terjerat kasus hukum, imbas­nya anggaran yang seharusnya terserap malah tidak dan men­gakibatkan tingginya angka SIL­PA,” ungkapnya.

Pantauan Bogor Today, para pejabat yang hadir dalam seminar tersebut umumnya staf, hanya Badan Kepega­waian, Pendidikan dan Pela­tihan (BKPP) serta Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) yang mengirimkan pejabat set­ingkat kepala bagian dan sek­retarisnya.

Sementara Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Santer Sitorus, yang menjadi salah satu pembi­cara menerangkan, perbuatan administrasi kendati ada pelangg­aran, tak selamanya dapat diseret keranah pidana, tapi bisa disele­saikan lewat perdamaian di luar pengadilan atau secara internal, sepanjangan kewenangan yang dikeluarkan itu bertujuan untuk kepentingan umum atau rakyat.

“Jadi, para penyelenggara negara tak perlu takut, karena kebijakan tak selamanya bisa di­kriminalisasi,” katanya.

Menurutnya, kebijakan ad­ministrasi bisa diseret keranah pidana terlebih dahulu ada pengujian, di mana letak peny­alahgunaan wewenangnya dan apakah ada kerugian negara yang ditimbulkan. “Jika ada kerugian negara, maka solusinya harus ada pengembalian paling lambat 10 hari kerja,” jelasnya.

Abdul Basyir, Jaksa Penun­tut Umum, Direktorat Penun­tutan KPK mengatakan, untuk menekan penyalahgunaan we­wenang yang berimbas pada kerugian negara, KPK rutin mengadakan sosialisasi pence­gahan ke daerah.

“Selain penindakan, kami juga melakukan upaya pence­gahan dengan sosialisasi ke se­jumlah daerah dengan sasaran para pejabat yang berwenang mengeluarkan kebijakan,” kat­anya.

(Rishad Noviansyah)

loading...