BOGOR TODAYÂ – Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK/MA kemarin masih dirundung sejumlah masalah. Salah satunya yang terjadi di SMK Bhakti Insani Kota Bogor. Seluruh peserta ujian terpaksa memakai masker karena perÂsis di sebelah gedung tempat mereka sekolah terdapat peterÂnakan sapi. Bau akibat kotoran sapi yang terbawa angin dan masuk ke ruang kelas memÂbuat seluruh peserta UN harus menutup hidung dan mulutnya dengan masker. “Kalau habis hujan apa lagi, bau sekali, kaÂlau bau gitu kan pasti kita kegÂanggu,” kata murid kelas 12 AP 1, SMK Bhakti Insani Bogor, Siti Azizah, Senin (4/4/2016).
Selain membuat konsenÂstrasi siswa menjadi terganggu, bau kotoran sapi juga memÂbuat siswa pusing kepala. “TiÂdak konsen lah pasti, tadi saja ngerjain soal agak puyeng, makanya kalau pakai masker tidak terlalu tercium baunya,” katanya.
Siti dan siswa lain bukan tinggal diam begitu saja, sering kali protes dan usulan dilayangÂkan pada pihak sekolah. “KanÂdang sapinya saja dipindahkan , tidak disini lagi,” katanya.
Seperti diketahui, kondisi yang dialami siswa SMK Bhakti Insani yang berlokasi di Jalan NV Sidik, Kelurahan Batutulis, Bogor Selatan, Kota Bogor, buÂkan yang pertama kali.
Isu Bocor Soal
Pelaksanaan UN juga dirundung isu bocor soal. SeÂjumlah siswa SMAN 1 Bogor mengakui isu bocoran soal atau jawaban masih tetap tersebar. “Saya dan di lingkungan sini (SMAN 1 Bogor,Red) sejauh ini belum pernah ditawari langÂsung tentang bocoran UN. Tapi sampai sekarang broadcast taÂwaran beli jawaban atau soal UN masih ada,” kata Jihad Alif, siswa kelas XII SMAN 1 Bogor, kemarin.
Meski pun begitu, Jihad tetap tidak tergiur dengan adÂanya tawaran broadcast terseÂbut. Meski pun ia tidak menerÂima secara lanngsung, Jihad menilai bocoran UN baik soal atau jawaban tidak diperlukan. “Saya sih percaya diri saja. MeÂnyontek sama aja seperi orang bodoh bernilai tinggi. Mending jujur, meski pun nilai apa adÂanya,” ungkap Jihad.
Sama seperti Jihad, siswa SMAN 1 Bogor lainnya, Syifa Widya (17) juga mengakui dari tahun ketahun, bocoran soal atau jawaban UN masih terus muncul. Namun Syifa merasa percaya diri dengan upaya belajarnya selama tiga tahun. “Lagi pula kan sekolah aku juga pakai metode UNBK. Itu soÂalnya setiap meja beda-beda. Nggak bisa dipercaya kalau ada bocoran jawaban,” tutur Widya.
Hal senada juga diungkap Dian Natasha (17), juga siswa SMAN 1 Bogor. Dia menilai proses belajar selama tiga taÂhun akan percuma jika terpenÂgaruh bocoran UN. Dian bahÂkan tak perlu berpikir panjang untuk menolak bocoran UN. “Sekarang yang menentukan lulus nggak hanya UN saja. UAS juga menentukan, saya percaya diri persiapan sudah matang jadi nggak perlu mahal-mahal bayar bocoran UN,” kata Dian mengungkapkan.
Diketahui, SMAN 1 Bogor UN 2015/2016 menjadi tahun pertama menyelenggarakan UNBK. Kepala sekolah SMAN 1 Bogor Sri Eningsih bahkan menggunakan UNBK sebagai cara meyakinkan siswanya tak percaya dengan bocoran UN.
Mengenai keluhan UN, OmÂbudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Barat, turut memantau pelaksanaan UN (UN) 2016. Ombudsman RI PerÂwakilan Jabar juga membuka posko pengaduan pelaksanaan UN.
Pemantauan dilakukan Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat untuk ujian sekoÂlah/madrasah tingkat SMP/ MTS dan SMA/SMK. OmbudsÂman RI Perwakilan Jawa Barat memantau atau mengawasi peÂnyelenggaraan UN tahun 2016 di wilayah, Kota Banjar, Kota Pangandaran, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, KabuÂpaten Bogor, Kota Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kota Bandung.
Kepala Ombudsman RI perÂwakilan Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto, mengatakan, pemanÂtauan pelaksanaan UN akan dilakukan secara pasif melalui berita di media massa maupun secara aktif. “Pemantauan pasif dilakukan dengan memonitor pemberitaan media massa dan sebaran informasi internet,” ujar Haneda berdasarkan ketÂerangan pers, kemarin.
Sementara, Ombudsman RI Perwakilan Jabar juga akan melakukan pemantauan aktif. Pihaknya, akan mendatangi sekolah-sekolah yang tersebar di Provinsi Jawa Barat. “Untuk putaran pertama UN SMA/SMK mulai senin 4-6 April 2016, OmÂbudsman RI Jawa Barat menyeÂbar tim pemantau ke kurang lebih 25 sekolah yang tersebar di Provinsi Jawa Barat,” katÂanya.
Seperti pelaksanaan UN taÂhun sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Jabar juga kemÂbali membuka posko pengadÂuan. Segala bentuk kecurangan dalam pelaksanaan UN, dapat dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat.
“Kami juga mengundang partisipasi masyarakat, untuk menyampaikan informasi dan laporan dugaan kecurangan, serta penyimpangan prosedur UN, termasuk peredaran soal atau contoh soal yang identik dari website atau blog di interÂnet,” katanya.
Haneda mengatakan, maÂsyarakat yang mendapat inforÂmasi terkait kecurangan pelakÂsanaan UN untuk melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat. Masyarakat bisa menyampaikan secara langÂsung dengan datang ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat di Jalan Kebon Waru Utara Nomor 01. Masyarakat juga bisa memberikan inforÂmasi melalui telepon di nomor 022-7103733 atau SMS pengadÂuan melalui nomor 0897-6449- 566. “Untuk keamanan, pelÂapor atau pemberi informasi dapat meminta agar identitasÂnya dirahasiakan,” tandasnya.
(Abdul Kadir Basalamah|Yuska Apitya)