Pelanggan PDAM Bogor Surati Presiden

PERMINTAAN relokasi pipa air oleh PT Trans Jabar Tol (TJT) kepada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor ternyata mencemaskan warga Bogor. Pelanggan PDAM mengaku khawatir, relokasi pipa ini akan menyita waktu cukup lama sehingga pasokan air bersih mandek. Mereka berikirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

YUSKA APITYA AJI ISWANTO
[email protected]

Warga yang menamakan diri Fo­rum Komunikasi Pelanggan (FKP) menilai, PT Trans Jabar Tol (TJT) bakal merugikan ma­syarakat Bogor jika tidak mau bertanggung jawab dalam relokasi pipa PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor yang terkena pemban­gunan Tol Bocimi.

“Saya sebagai pengurus FKP nasional dan Kota Bogor menentang keras kalau mereka (PT TJT) terlalu memaksakan kehendak. Apalagi yang saya dengar PT TJT tak mau bertanggung jawab kalau sampai pipa PDAM rusak,” kata Pengurus FKP PDAM Kota Bogor, Suryo Asianto dalam penjelasannya, Rabu (20/1/2016).

Sebelumnya, PT TJT mengultimatum PDAM Tirta Pakuan agar merelokasi pipa di area pembangunan Jalan Tol Bocimi di sekitar Keca­matan Caringin Kabupaten Bogor. Jika hingga 21 Januari 2016, PDAM tak melaku­kan relokasi, TJT tak akan bertang­gungjawab jika pipa AC 21 inch rusak akibat pembangunan jalan tol Seksi I Ciawi-Cigombong. Jika sampai rusak, dipastikan layanan air bersih PDAM un­tuk 11.000 pelanggan di zona layanan I akan terganggu.

“Saya sebagai warga Tajur yang masuk zona layanan I sangat menolak kebijakan itu. Seharusnya, sebelum pipa PDAM ini dipindahkan, jangan dikerjakan dulu itu pembangunan ja­lan tolnya,” kata pria yang akrab disapa Yanto itu.

Merasa peduli dengan potensi gangguan akibat pemaksaan tersebut, Yanto lantas melayangkan surat ke­pada PT TJT yang ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri PUPR dan Menteri BUMN, Walikota Bogor, dan direksi PDAM Kota Bogor.

“Sebagai warga Kota Bogor saya punya hak untuk protes dan menyam­paikan keberatan pada kebijakan itu. Apa jadinya kalau warga Kota Bogor tak dapat air bersih gara-gara pipa PDAM rusak akibat pembangunan jalan tol. Saya harap Pak Jokowi dan Pak JK dapat merespons keluhan rakyat kecil seperti saya ini,” tutur Yanto.

Distribusi air jaringan Tangkil, me­layani 11.000 pelanggan. “Pipa Trans­misi Tangkil berada di Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, pipa sepanjang 600 meter menyuplai air untuk 11 ribu pelanggan di dua ke­camatan,” kata Direktur Teknik PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Deni Surya Senjaya, kemarin.

Deni mengaku, pihaknya mendapat ultimatum dari PT Trans Jabar Tol se­laku pemegang proyek Tol Bocimi un­tuk membongkar jaringan pipa trans­misi Tangkil dengan tenggat waktu 21 Januari ini. “Kami diperintahkan untuk memindahkan pipa paling lambat 21 Januari, tetapi tidak memberikan ganti rugi,” katanya.

Menurutnya, untuk memindahkan pipa transmisi yang menyuplai air ber­sih untuk pelanggan di zona satu yakni Kecamatan Bogor Timur dan Selatan tersebut membutuhkan biaya yang ti­dak sedikit yakni Rp8,6 miliar. “PT TJT tidak bertanggung jawab jika utilitas milik PDAM itu sampai rusak atau hi­lang saat pembangunan jalan dan jem­batan,” katanya.

Dikatakannya, ultimatum yang di­berikan PT TJT memberatkan PDAM, terlebih waktu yang diberikan terlalu mendesak. Padahal dalam pertemuan awal, PDAM diminta membuat rencana anggaran biaya (RAB) pemidahan pipa di lokai proyek. “Kalau pipa sampai dibongkar, bisa dibayangkan air PDAM sebesar 120 liter per detik akan tumpah ke jalan,” katanya.

Ia mengatakan, kondisi tersebut akan membuat tanah di area proyek ja­lan tol itu tidak stabil. Dampak terparah lainnya, yakni 11 ribu pelanggan PDAM di zona I akan mengalami krisis air ber­sih. “Kalau seperti ini, PDAM akan dis­alahkan oleh masyarakat,” katanya.

Deni berharap PT TJT meninjau kembali rencana untuk memaksakan relokasi pipa PDAM di proyek jalan tol tersebut. “Jangan sampai warga dikor­bankan akibat pemaksaan relokasi pipa ini,” katanya.

Sementara itu, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihak proyek Tol Bocimi harusnya bertang­gung jawab untuk membiayai pemin­dahan pipa transmisi tersebut agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. “Memang ini konsekuensi dari pembangunan Tol Bocimi, tetapi kalau pipa itu perlu dipindahkan, ha­rusnya menjadi tanggung jawab peng­garap proyek Bocimi, jangan sampai ini mengganggu pelayanan air kepada ma­syarakat,” tandas politikus PAN itu. (*)