Untitled-1PASTILAH ada yang bertanya- tanya, apa kaitannya antara pelayanan publik dan nasionalisme? Terkesan topik yang terpisah dan tidak ada keterkaitan sama sekali.

Oleh: Prof Amzulian Rifai PHD
Ketua Ombudsman RI

Tidak salah juga yang berpikiran demikian. Namun saya yakin setelah membaca artikel ini agak jelas juga kaitan kedua hal ini. Secara sederhana nasionalisme Indone­sia dimaksudkan adanya kecin­taan yang mendalam terhadap Indonesia. Bahkan ada yang ter­kadang secara ”membabi buta” menyatakan apa pun yang terjadi dengan negaranya, dia tetap cin­ta menggunakan kaca mata kuda. Ungkapan right or wrong is my country melekat dalam sanubari.

Ketika belajar dan bekerja di Australia sekitar tujuh tahun, agak terasa juga hal-hal yang ter­kait dengan nasionalisme ini. Se­belum 1998 (era Reformasi) kami dihadapkan dengan berbagai gerakan atas nama pelanggaran HAM di Timor Timur, Aceh, dan Irian Jaya (kini Papua). Terasa benar sentilan-sentilan nasional­isme karena di masa itu berbagai rupa demonstrasi anti-Indonesia cukup meluas.

BACA JUGA :  SAHUR OF THE ROAD RAWAN DENGAN TAWURAN PELAJAR

Berbagai elemen masyarakat di Kota Melbourne bersatu untuk satu bahasa membela apa pun yang menjadi kebijakan Indone­sia. Pelajar, mahasiswa, kelom­pok pengajian, kelompok kedae­rahan maju tak gentar membela Indonesia Raya. Jika dikaji lebih mendalam, sesungguhnya saya juga bertanya- tanya, apakah nasionalisme yang tinggi ketika itu karena ”kami” tidak sempat berpikir kritis terhadap kelakuan pemerintahan pada masa itu, hanyut dengan berbagai doktrin negara yang berakibat nasional­isme itu terpatri tanpa ada pe­mikiran kritis?

BACA JUGA :  SAHUR OF THE ROAD RAWAN DENGAN TAWURAN PELAJAR

Pascareformasi masyarakat Indonesia lebih kritis. Nasional­isme itu tidak lagi berarti pasrah, menerima saja apa yang dilaku­kan negara. Tidak juga nrimo dengan berbagai perilaku korup kaum birokrat. Mulai dipertan­yakan prestasi pemerintah atas pajak yang diterima. Adakah pen­ingkatan fasilitas publik setelah rakyat dikejar-kejar membayar pajak? Ada banyak pertanyaan kritis lainnya. Itu sebabnya, surat Kementerian PAN-RB yang ditan­datangani sekjennya mengenai permintaan fasilitas bagi kolega menteri yang akan berlibur di Sydney menghebohkan.

============================================================
============================================================
============================================================