CIBINONG TODAY – Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) memberikan warning kepada 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

Direktur Kopel, Anwar Razak mengatakan, DPRD Kabupaten Bogor harus jeli melihat setiap program yang masuk. Karena, waktu yang tidak terlalu panjang akibat pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang cukup alot, sedikit banyak akan memberikan dampak.

“Harus jeli, jangan sampai ada program yang tidak terlalu perlu, itu malah lolos. Dan sebaliknya, jangan sampai program prioritas tidak terakomodir,” kata Anwar kepada wartawan.

Pembahasan RAPBD sendiri kabarnya akan mulai dibahas pada November mendatang. Anwar menilai, 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor harus segera melepaskan egonya masing-masing dalam pembahasab nanti. Sebab itu akan berdampak pada pembangunan untuk masyarakat satu tahun ke depan.

“Ini berpotensi menjadi ajang penggiringan kepentingan. Apalagi di AKD-nya cukup alot kemarin,” ungkap Anwar.

Anwar mengaku, pihaknya mendapatkan informasi bahwa sejauh ini anggota dewan belum menyentuh sedikit pun draft RAPBD 2020.

“Maka dari itu, anggota DPRD harus segera mengkajinya sebelum dilakukan pembahasan,” tegasnya.

Di samping itu, telah ditetapkannya AKD DPRD Kabupaten Bogor telah dinanti oleh Pemkab Bogor.

Meski sempat alot dengan dinamika politik yang terjadi saat proses pembentukan, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menganggap hal itu merupakan hal yang biasa terjadi dalam politik.

Ia pun tetap mengapresiasi para anggota dewan yang mau berbesar hati untuk menghilangkan ego demi pelayanan kepada masyarakat.

“Saya sebagai eksekutif dan ketua partai akan mencoba membangun komunikasi untuk mendukung program pemerintah kabupaten bogor lima tahun kedepan,” ungkapnya.

Dengan sudah terbentuknya AKD, Iwan menangkap bahwa sinyal hijau untuk pembahasan RAPBD 2020 sudah bisa dilaksanakan. Ia sendiri mengaku akan segera membahas itu bersama Bupati untuk percepatan pembahasan RAPBD.

“Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah siap, karena kita sudah lama membahas ini dan mengevaluasi serta menurunkan defisit,” kata dia.

Iwan menegaskan, dalam RAPBD 2020 yang ditekankan adalah sektor pembangunan. Menurutnya, program-program pelatihan dan program duplikat di dinas-dinas yang tidak jelas selama ini sasarannya sudah dihapuskan. (Firdaus)

loading...