PEMBANGUNAN 2017 DIJATAH RP 2,6 TRILIUN

USULAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor sudah dipastikan sebesar Rp 2,6 triliun. Ini merupakan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD sejak tiga hari lalu.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Kepala Badan Per­encanaan Pem­bangunan Daerah (Bappeda) Kabu­paten Bogor, Syari­fah Sofiah mengatakan, jumlah usulan yang diakomodir dari seluruh SKPD tercatat 8.381 kegiatan dengan pagu Rp 2,6 triliun.

Setelah ini, usulan akan di­verifikasi untuk dimatangkan sesuai dengan kebutuhan pri­oritas Rancangan Akhir RKPD 2017. “Dimatangkan lagi. Me­nyesuaikan dengan kebutuhan. Karena masih ada sembilan penciri yang belum tercapai,” kata Syarifah, Rabu (2/3/2016).

Ia menjelaskan, ada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki usulan ter­besar lewat jalur partisipatif, tek­nokratik hingga politis, meliputi Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) 1.072 usulan, Dinas Pen­didikan 1.088 usuan dan Dinas Kesehatan 404 usulan.

“Tujuan khusus dari pelak­sanaan Musrembang RKPD di Kabupaten Bogor untuk mem­pertajam konsep penguatan in­frakstruktur dan penataan atau pemanfaatan situ di Kabupaten Bogor untuk menggali peluang mewujudkan Ikon Situ Front City,” lanjutnya.

Usulan ini, kata dia, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah seperti peningkatan ak­sesibilitas sarana dan prasarana wilayah, peningkatan daya sa­ing perekonomian daerah, pen­ingkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan kes­ehatan, peningkatan penyeleng­garaan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan serta pemanta­pan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Bupati Bo­gor, Nurhayanti menjelaskan, ketatnya tahapan penjaringan aspirasi dari tingkat kecamatan hingga selesainya pelaksanaan forum SKPD tentunya tidak menyurutkan langkah untuk berpartisipasi mempersiapkan segala sesuatu yang dapat men­dukung terlaksananya tahapan perencanaan tahun 2017.

“Saya tegaskan bahwa un­tuk terwujudnya substansi RKPD yang berkualitas, selu­ruh tahapan perencanaan ha­rus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Perwu­judan pendekatan partisipa­tif, harus mendapat perhatian khusus dan diakomodir dalam rencana kerja SKPD hingga ter­susunnya apbd tahun 2017,” te­gas Nurhayanti.

Ia juga meminta seluruh SKPD benar-benar memperha­tikan capaian target yang men­jadi visi Kabupaten Termaju di Indonesia. Mengingat kemam­puan keuangan daerah yang terbatas, ia meminta seluruh SKPD memanfaatkan peluang pendanaan dari sumber dana non apbd kabupaten.

Baik berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat maupun DKI Jakarta atau dana dari sektor swasta dalam ben­tuk CSR yang dikerjasamakan dengan pemerintah, dengan tetap menekankan pada inde­pendensi swasta dalam pelak­sanaan CSR.

“Seluruh Kepala SKPD harus merencanakan program dan ke­giatan secara tepat disertai pe­nyerapan anggaran yang efektif dan efisien, agar sisa lebih peng­gunaan anggaran (silpa) yang tinggi pada akhir tahun dapat dihindari,” imbuhnya.