BOGOR TODAYÂ – Pemkot Bogor mengaku kekurangan anggaran untuk membenahi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor.
Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengaku, unÂtuk menambah dan menuÂrunkan personil khusus jaga di kantor ULP butuh anggaÂran tak sedikit. “Untuk penÂjagaan kantor ULP jika ingin permanen kan butuh anggaÂran, nanti akan kita ajukan terlebih dahulu. Sekarang memang belum ada anggaran khusus untuk itu,†kata Bima.
Alasan Bima Arya inipun diprotes DPRD Kota Bogor. Komisi C DPRD Kota Bogor memberikan peringatan keÂpada Pemkot Bogor untuk segera mendandani mekanÂisme lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor.
Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor, Yus Ruswandi, mengakui, situasional lelang di ULP sudah bobrok dan memiliki urgensi tinggi unÂtuk segera didandani. “Disitu momentum Pemkot Bogor untuk memberikan sikap konkrit di Program Legislasi Daerah (prolegda). Apakah Pemkot Bogor serius menanÂgani masalah ULP Kota BoÂgor,†tuturnya.
Politikus Golkar itu juga menjelaskan, pekerja di ULP harus fokus mengerjakan tugasnya, jika pegawai ULP masih bekerja di intansi lain disinyalir rawan muncul nepoÂtisme atau kecurangan. DirinÂya mengaku, kemungkinan keÂcurangan sangat tinggi di ULP Kota Bogor sekarang. “Disana itu triliunan rupiah digelonÂtorkan untuk transaksi penÂgadaan barang dan jasa, harus diawasi dan dijaga,†kata dia.
Ketua Musyawarah Kerja Gotong Royong (MKGR) Kota Bogor itu juga mengatakan, untuk keamanan di kantor ULP Kota Bogor itu sebenarnÂya simple, karena pemerinÂtahan itu ada Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), yang didalamnya ada instansi keamanan. “Itu sudah menÂjadi kewajiban pihak keaÂmanan untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan untuk turun tangan. Tinggal Walikota, ULP, melalui sekda untuk meminta pengamanan ke pihak kepolisian,†tegasnÂya. “Klasik banget kalau alaÂsannya soal anggaran. Jika memang masalahnya diangÂgaran kenapa tidak diajukan RAPBD oleh Pemkot Bogor,†tambahnya.
(Rizky Dewantara)