CIBINONG TODAY – Beberapa desa di wilayah Bogor Timur nampaknya belum semuanya siap untuk memisahkan diri dari Kabupaten Bogor. Musabab, masih ada beberapa yang belum merampungkan Surat Keputusan Musyawarah Desa (SKMD) sebagai syarat dari pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut.

Kini, tim panitia khusus (Pansus) DOB Bogor Timur pun dibayang-bayangi batas waktu pengumpulan SKMD. Sesuai ketentuan, tim yang terbentuk pada awal tahun 2019 ini akan berakhir pada Juni mendatang atau enam bulan masa kerja.

Ketua tim Pansus DOB Bogor Timur Junaidi Samsudin (Junsam) mengatakan, ada perbedaan angka belum rampungnya SKMD, antara data yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan data yang dimiliki Presidium Bogor Timur.

“Menurut SKPD ada 17 SKMD yang belum, menurut laporan Presidium ada 9 yang belum Ini yang mau kita singkronkan,” kata Junsam.

Dia mengaku tim pansus menargetkan kesepakatan soal data dan penyelesaian SKMD tersebut bisa diselesaikan selambat-lambatnya akhir Mei.

“Pansus ini kan sampai awal Juni. Jadi sebetulnya progres DOB ini sudah 90 persen. Insha Allah segera selesai dan nggak ada masalah lagi,” ungkap Junsam.

Namun disamping itu, dia menilai lambatnya penyelesaian SKMD oleh desa itu dikarenakan kurangnya sentuhan dan komunikasi yang dilakukan Presidium kepada para kepala desa dalam meyakinkan pemekaran daerah.

“Saya melihat itu. Tadi saya push ke presidium untuk intens komunikasi dengan para kades dan masyarakat yang belum menyetujui SKMD,” tegasnya.

Persetujuan semua desa di tujuh kecamatan yang ada di wilayah Bogor Timur itu merupakan syarat untuk pemekaran. Maka jika ada satu desa saha yang enggan menandatangani atau menyetujui SKMD tersebut, maka pemekaran pun tidak bisa dilaksanakan.

“Jika masih ada desa yang masih bertahan, kekeuh, nanti kita akan rapat internal. Tapi saya yakin lah teman-teman presidium bisa menyelesaikan ini sesuai waktu yang ditentukan,” jelas Politisi PPP itu. (Firdaus)

loading...