guru-foto-KOZERCIBINONG, Today- Sebanyak 1.154 pegawai yang bertugas di SMAN/sederajat di Kabupat­en Bogor, diserahkan secara administrasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan kata lain, terhitung awal Juli 2016, guru, pegawai tata usa­ha, kepala sekolah, termasuk pengawas telah menjadi pega­wa pemerintah provinsi.

“Sudah kami serahkan. Saya juga sudah tanda tan­gani aspek kepegawaian 1.154 pegawai. Karena ini sudah diamanatkan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bo­gor, TB Luthfie Syam, Selasa (12/7/2016).

Selain pegawai, Pemerin­tah Bumi Tegar Beriman pun menyerahkan aset dengan nilai lebih dari Rp 700 miliar, yang terdiri dari 42 SMA dan 10 SMK. Tak hanya bangunan, tapi juga termasuk lahan serta sarannya yang telah tersedia.

“Semuanya pendidikan tingkat menengah. Penyera­han dilakukan saat bupati, wa­likota dan kepala dinas di selu­ruh Jawa Barat dikumpulkan di Bandung, awal Juli kemarin. Nah, jadi pengawasan terma­suk pengelolaannya sekarang ada di provinsi,” tandasnya.

Meski begitu, kata dia, para pegawai tetap akan bekerja di Kabupaten Bogor. “Amanat UU 23 itu, cuma administrasinya saja yang pindah. Tapi, bekerja tetap di Kabupaten Bogor. Ke­wenangannya saja yang ber­pindah,” tegasnya.

Ia menambahkan, proses penyerahan pegawai dan aset dari Kabupaten Bogor sudah sesuai dengan apa yang di­minta pemerintah provinsi, KemenPAN-RB maupun Ke­menterian Dalam Negeri (Ke­mendagri).

Meski sudah diserahkan, Luthfie masih ragu apakah UU tersebut benar-benar bisa di­jalankan pada tahun 2017. “Di Jawa Barat mungkin tidak ada problem. Tetapi jika bicara UU kan lingkupnya nasional, banyak provinsi yang menilai kebijakan ini sebagai kendala dengan keterbatasan APBD. Apalagi, UU 23 tahun 2014 tersebut kini sedang digugat di MK, salah satu kepala dae­rah yang melakukan gugatan Surabaya,” kata dia. (Rishad Noviansyah)

loading...