Pemkot Bogor Masih Tentang Perpres

BOGOR TODAY – Konsep pengembangan trans­portasi Light Rail Transit (LRT) masih belum jelas ujungnya. Pemkot Bogor masih menentang Peraturan Presiden (Perpres). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan, stasiun LRT difokuskan di Baranangsiang. Sementara Waliko­ta Bogor, Bima Arya, masih keukeh mengingink­an stasiun di Tanah Baru, Bogor Utara. Benarkah ada titipan dari investor?

“Mungkin kawan-kawan di Pemerintah Pusat lupa dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Ren­cana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor,” terang Usmar Hariman, Wakil Walikota Bogor kepada BOGOR TODAY, kemarin.

Menurut Usmar dalam aturan tersebut dit­erangkan bahwa konsep tata ruang pemban­gunan stasiun LRT tidak ditujukan di Terminal Barangsiang Bogor, melainkan di Kedung Halang atau Tanah Baru. “Kita konsepkan disana agar wilayah disana bisa lebih hidup transportasin­ya,” ujar Usmar.

Mimpi Pemkot Bogor untuk mengusulkan pembangunan stasiun LRT dipindah dari Termi­nal Baranangsiang ke arah Tanah Baru atau Ke­dung Halang mulai menemukan titik terang kem­bali. Pasalnya, Suharto yang beberapa waktu lalu menjabat sebagai Kepala Badan Pembangunan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Bogor telah naik jabatan menjadi Direktur Perencanaan dan Pembangunan Transportasi Jabodetabek, Ke­mentrian Perhubungan (Kemenhub).

“Master plan pembangunan di Kota Bogor Suharto, Ia juga mengusulkan pembangunan LRT tidak berujung di Terminal Baranangsiang. Pihaknya telah mempunyai konsep yang matang terkait pembangunan ini,” tambah Usmar.

Hal tersebut merupakan angin segar bagi Pemkot Bogor, Usmar mengatakan sebelum ber­pamit meninggalkan Kota Bogor, mantan Kepala Bappeda Kota Bogor ini telah mengatakan akan membawa persoalan-persoalan yang telah men­jadi tanggung jawabnya selama menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Bogor. “Aturan formal ter­kait dengan surat resmi belum kita sampaikan, namun Suharto lebih mengerti apa yang dibu­tuhkan oleh Kota Bogor, bukan tidak mungkin pembangunan LRT akan terealisasikan di Tanah Baru atau Kedung Halang melihat posisi Suharto saat ini,” tandas Usmar.

Terpisah, Walikota Bogor, Bima Arya mem­benarkan bahwa posisi Suharto sebagai Direktur Perencanaan dan Pembangunan Transportasi Ja­bodetabek, Kementrian Perhubungan merupak­an tempat yang mampu menentukan pengem­bangan transportasi seJabodetabek.

Mengenai surat resmi, Bima mengaku Pem­kot Bogor belum mengirimkannya kepada Su­harto. “Sesegera mungkin kita sampaikan, min­ggu depan akan coba kita sampaikan soal LRT, Baranangsiang. Konsep pembangunan Kota Bo­gor arahnya kemana biar Suharto yang menyam­paikan di forum-forum rapat,” pungkasnya.

Sebelumnya, kebijakan Presiden Joko Wido­do yang tertuang dalam Perpres Nomor 98 Ta­hun 2015 Tentang Percepatan LRT Terintegrasi Wilayah Penyangga Ibu Kota itu, bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Tata Kota dalam mengatasi kemacetan di pusat Kota Bogor.

“Ketika saya lihat presentasi awal proyek itu, saya langsung terpikir jika proyek ini bertentan­gan dengan RTRW dan Tata Kota kita, yang kai­tannya erat dengan pengurangan beban di ten­gah kota,” kata Bima.

Bima mengaku sempat mengusulkan me­mindahkan rute LRT Cibubur-Bogor itu ke Ta­nah Baru, yang jauh dari pusat kota. “Saat itu juga saya spontan mengusulkan (memindah) ke Tanah Baru saja. Tapi persoalannya, Perpres ini harus diubah. Karena dalam peraturan itu bukan ke Tanah Baru, tapi ke Baranangsiang. Kemudi­an, jika ke Tanah Baru, kita harus bekerja keras untuk menyiapkan backup sistem. Jangan sam­pai nanti LRT masuk, tapi orang susah ke situ,” tukasnya.

Ingin lebih mudah, kata dia, jika memang proyek LRT ini akan masuk Kota Bogor pada Juni 2018, harus menyediakan infrastruktur atau backup sistem.“Di sisi lain, ini bertentangan dengan niat kita menggeser ke pinggir. Memang backup sistem lebih mudah di Baranangsiang, tapi saya khawatir agak panjang lagi prosesnya kalau kita tarik ke pinggir, akhirnya ada opsi, keduanya saja (Tanah Baru-Baranangsiang),” tambahnya.

Kajian ulang pun perlu dilakukan jika meru­juk pada opsi tersebut. “Ya, karena mobilitas warga antara Tanah Baru-Baranangsiang, akan ada stasiun-stasiun yang menjadi daya tarik orang di situ untuk berwirausaha. Kemudian tinggi tiang pancang rel LRT itu 35 meter, sedan­gkan Tugu Kujang sendiri 25 meter. Mau dibuat kamuflase apapun, saya tidak bisa membayang­kan tiang pancang LRT itu mengganggu estetika Tugu Kujang, makanya saya tidak setuju,” ung­kapnya.

“Jadi nantinya, LRT yang melintas melalui Tol Jagorawi itu diupayakan tidak berakhir di Baranangsiang. Kita sudah koordinasi dengan Kementerian Perhubungan soal pemindahan rencana stasiun LRT di Baranangsiang ke Ke­dunghlang. Sehingga, LRT masuk melalui Sentul City ke Tanah Baru dan ke Kedunghalang,” tam­bah Suharto.

Untuk melayani masyarakat yang ada di pusat kota atau Baranangsiang, pihaknya men­gusulkan menyelenggarakan angkutan massal sejenis kereta trem. “Nantinya, untuk menuju ke Baranangsiang akan dilanjutkan dengan meng­gunakan trem. Pemindahan Stasiun Baranang­siang ke Kedunghalang/Tanah Baru ini, sudah berdasarkan kajian yang disetujui Wali Kota,” pungkasnya.

(Abdul Kadir Basalamah)